BATANG (SUARABARU.ID) – Angin perubahan dalam tata kelola pemerintahan desa mulai berembus kencang dari Kabupaten Batang. Lewat nakhoda Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas), fungsi pengawasan di tingkat akar rumput kini kembali dibangkitkan. Menariknya, geliat perubahan ini tidak berjalan sendirian, melainkan mendapat kawalan ketat langsung dari Korps Adhyaksa.
Keterlibatan institusi penegak hukum ini ditegaskan langsung oleh Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Batang Acep Viki Rosdinar. Ia mengungkapkan bahwa pihak kejaksaan mengambil peran sentral dalam struktur organisasi tersebut.
“Pak Kajari Batang bertindak sebagai pembina utama, sementara posisi saya secara struktural ditunjuk menjadi pengawas di dalam tubuh Abpednas Kabupaten Batang,” katanya saat ditemui di kantornya, Kamis (4/6/2026).
Kedekatan yang intim antara kejaksaan dan para legislator desa ini sempat memicu desas-desus miring. Santer terdengar rumor bahwa ada agenda tersembunyi untuk memata-matai birokrasi desa.
Namun, Acep menepis anggapan tersebut. Menurutnya, Abpednas adalah wujud nyata dari sinergitas institusional demi kebaikan daerah melalui berbagai program strategis.
“Melalui program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa), kejaksaan bertugas mendampingi kepala desa. Di sisi lain, Abpednas bergerak dari aspek pengawasan agar kontrol terhadap anggaran desa tetap berjalan seimbang,” jelasnya.
Kolaborasi ini juga memanfaatkan digitalisasi lewat aplikasi Jaga Desa, sehingga pengelolaan keuangan negara di tingkat desa bisa berjalan linier, akuntabel, dan bebas dari praktik lancung. Langkah ini sekaligus menjadi pengejawantahan dari visi Asta Cita ke-4 dan ke-6 yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Gerakan penguatan kelembagaan yang dimotori oleh aparatur desa di wilayah pesisir ini rupanya membuahkan hasil yang luar biasa. Kabupaten Batang secara mengejutkan melesat masuk ke dalam jajaran lima besar nasional sebagai kepengurusan paling aktif di Indonesia,” terangnya.
Acep Viki menyebutkan, berdasarkan data manifes terkini, jumlah anggota BPD di Batang yang resmi terverifikasi telah menembus 1.614 orang, dengan rasio keaktifan partisipasi regional mencapai 133,81 persen. Prestasi moncer ini bahkan menyumbang 52 persen dari total pertumbuhan awal anggota asosiasi di Jawa Tengah. Atas capaian impresif tersebut, Abpednas Pusat mengganjar Abpednas Kabupaten Batang dengan hadiah berupa proyek Bioflok.
“Tak ingin sekadar menjadi pengawas anggaran, Abpednas Batang kini tengah mematangkan draf proyek ketahanan pangan berupa budidaya perikanan sistem bioflok untuk menggenjot kemandirian ekonomi. Wilayah Kecamatan Tulis yang strategis dan dekat dengan Batang Industrial Park (BIP) dibidik sebagai lokasi proyek percontohan budidaya ikan nila dan lele ini,” ungkapnya.
Demi menyokong rencana tersebut, Abpednas dengan dukungan Kejari Batang akan menyiapkan lahan seluas 1.500 meter persegi. Lahan tersebut nantinya dibagi menjadi 1.000 meter persegi untuk kolam ikan, dan 500 meter persegi diisolasi khusus sebagai pabrik pakan mandiri.
Tidak berhenti di sektor perikanan, program pemberdayaan ekonomi ini juga akan menyasar sektor peternakan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota. Rencananya juga akan ada bantuan satu kandang satu desa, bantuan antara 100-110 ekor ayam petelur yang tujuannya untuk kesejahteraan BPD.
“Ke depan, misi besar yang dipikul oleh gerbong asosiasi ini dipastikan tidak hanya berkutat pada urusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Abpednas diproyeksikan menjadi jembatan advokasi warga melalui program Jaga Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) serta beasiswa pendidikan Jaga Indonesia Pintar,” pungkasnya.
Program sosial ekonomi yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, mulai dari penyaluran beasiswa bagi anak berprestasi hingga pengadaan sumur air bersih, kini sedang dirancang secara rigid.
Nur Muktiadi
