KUDUS (SUARABARU.ID) – Pemerintah Kabupaten Kudus memperkuat komitmen mewujudkan lingkungan pondok pesantren yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan seksual maupun perundungan (bullying). Langkah tersebut ditegaskan dalam kegiatan Silaturahmi Pondok Pesantren bersama Himpunan Pesantren dan Madrasah Diniyyah (HIPMA) Kudus bertema “Gerakan Pesantren Anti Kekerasan Seksual dan Bullying” di Pendapa Kabupaten Kudus, Rabu (3/6/2026).
Kegiatan yang dihadiri unsur Forkopimda, para masyayikh, pengasuh pondok pesantren se-Kabupaten Kudus, serta berbagai pemangku kepentingan itu menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pesantren dalam menciptakan lingkungan pendidikan keagamaan yang sehat, ramah, dan melindungi hak-hak santri.
Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris, menegaskan bahwa pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda yang berakhlak mulia, berilmu, dan mampu bersaing di masa depan. Karena itu, setiap santri harus mendapatkan jaminan rasa aman selama menempuh pendidikan di lingkungan pesantren.
“Pondok pesantren harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi para santri. Pesantren memiliki peran besar dalam mencetak generasi penerus bangsa, sehingga seluruh elemen harus bersama-sama mencegah terjadinya kekerasan seksual, bullying, maupun bentuk kekerasan lainnya,” tegas Sam’ani.
Menurutnya, komitmen Pemkab Kudus dalam mendukung pengembangan pesantren tidak hanya sebatas program pembinaan, tetapi juga telah diperkuat melalui regulasi. Salah satunya dengan diterbitkannya “Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren”
Regulasi tersebut menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk terus mendorong terciptanya sistem pengasuhan yang lebih baik, sekaligus memastikan lingkungan pesantren tetap kondusif bagi proses pendidikan dan pembentukan karakter santri.
Sam’ani juga mengajak seluruh pengasuh dan pengelola pesantren untuk mengedepankan pola pengasuhan yang humanis, memperkuat komunikasi dengan orang tua santri, serta meningkatkan pengawasan dan pendampingan terhadap para santri.
“Kami ingin menunjukkan bahwa pondok pesantren di Kabupaten Kudus memiliki iklim pengasuhan yang baik. Pemerintah Kabupaten Kudus bersama Kementerian Agama akan terus memberikan pendampingan agar kondisi pesantren tetap aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang santri secara optimal,” lanjutnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Himpunan Pesantren dan Madrasah Diniyyah (HIPMA) Kudus, Muhammad Nahid, mengingatkan bahwa para santri merupakan amanah dari orang tua yang harus dijaga dan dibimbing dengan penuh tanggung jawab.
Menurutnya, seluruh pondok pesantren di Kudus perlu terus membangun budaya pendidikan yang sehat, aman, dan sarat keteladanan guna mencegah munculnya berbagai bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan.
“Kami mengajak seluruh pondok pesantren untuk bersama-sama menciptakan iklim pendidikan yang aman dan nyaman bagi para santri. Anak-anak yang belajar di pesantren adalah amanah dari orang tua yang harus kami jaga dan bimbing dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Gus Nahid juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kudus atas perhatian dan dukungan yang selama ini diberikan kepada pesantren, termasuk dalam upaya pencegahan kekerasan seksual, kekerasan verbal, maupun bullying.
“Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kudus yang terus memberikan perhatian kepada pesantren. Semoga sinergi ini mampu mewujudkan Kabupaten Kudus sebagai daerah yang bebas dari kekerasan seksual, kekerasan verbal, dan bullying di lingkungan pesantren,” katanya.
Melalui Gerakan Pesantren Anti Kekerasan Seksual dan Bullying ini, pemerintah daerah bersama kalangan pesantren berharap terbangun kesadaran kolektif untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif, sehingga lahir generasi santri yang berakhlakul karimah, berwawasan luas, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta bangsa.
Ali Bustomi
