JEPARA (SUARABARU.ID) – Walaupun prinsipnya dapat menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jepara Tahun Anggaran 2025, namun ada 8 catatan penting Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jepara yang menjadi rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Jepara ke depan.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jepara, H. Sutrisno, SE saat wawancara khusus dengan SUARABARU.ID menanggapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Jepara Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung Senin 27 April 2026.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jepara menurut Sutrisno mengajukan 8 rekomendasi penting yang harus diperhatikan.
Pertama; Penguatan Kemandirian Fiskal Daerah Pemerintah Daerah harus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara optimal dan berkelanjutan, dengan target peningkatan kontribusi PAD hingga mencapai minimal 30 persen dari total pendapatan daerah, guna memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Kedua; Pengelolaan Belanja Pegawai dan PPPK Pemerintah Daerah perlu memastikan ketersediaan anggaran untuk pegawai, khususnya bagi PPPK paruh waktu. “Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan merekomendasikan agar belanja gaji PPPK dan PPPK paruh waktu dapat didorong pembiayaannya oleh pemerintah pusat, guna memenuhi amanat Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dimana belanja pegawai dibatasi maksimal 30 persen dari total belanja daerah,” tegas Sutrisno
Ketiga; Penataan Tata Ruang yang Terintegrasi Pemerintah Daerah hendaknya melakukan reviuw terhadap Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah sebelum menetapkan Rencana Detail Tata Ruang, agar kebijakan tata ruang lebih terarah, sinkron, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Keempat; Penguatan Ekonomi Kerakyatan Pemerintah Daerah harus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan melalui dukungan terhadap UMKM, petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil, baik melalui akses permodalan, pendampingan, maupun perluasan pasar, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kelima; Penguatan dan Pemerataan Sektor Pariwisata Pemerintah Daerah perlu mendorong pengembangan sektor pariwisata secara terintegrasi dan berkelanjutan. “Fraksi PDI Perjuangan menekankan bahwa pengembangan destinasi wisata laut, seperti Karimunjawa, harus diiringi dengan strategi promosi dan konektivitas menuju destinasi wisata darat yang ada di Kabupaten Jepara. Hal ini penting agar pergerakan wisatawan tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan sektor pariwisata secara merata di seluruh wilayah Jepara, sehingga memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, ekonomi kreatif, dan masyarakat lokal di kawasan wisata darat,” urainya
Keenam; Peningkatan Kualitas Pendidikan dimana Pemerintah Daerah harus menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan, termasuk mempercepat pembangunan sekolah rakyat di Kecamatan Pakis Aji, agar anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat segera memperoleh akses pendidikan yang layak dan berkualitas.
Ketujuh; Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang menuntut Pemerintah Daerah harus mengupayakan alokasi anggaran yang memadai untuk menjamin akses pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat tidak mampu, sebagai bentuk komitmen terhadap pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan.
Kedelapan; Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah, karena kedua sektor tersebut merupakan fondasi utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Pada bagian akhir, menurut Sutrisno, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jepara berharap agar seluruh program pembangunan benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jepara.
Hadepe
