JEPARA (SUARABARU.ID) – Di tengah ancaman abrasi yang terus mengikis garis pantai utara Jawa, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara mengambil langkah konkret melalui program BEM FSH Mengabdi. Agenda ini merupakan instrumen utama dalam rangkaian Festival Syariah (Fesyah) 9 yang akan dilaksanakan pada 13-15 Mei 2026 di Desa Ujung Watu, Kabupaten Jepara.
Kegiatan ini bukan sekadar ceremoni, melainkan respons terhadap realita di lapangan. Berdasarkan data observasi panitia, wilayah pesisir Ujung Watu membutuhkan percepatan restorasi ekosistem untuk menjaga kedaulatan lahan warga. Program ini mengintegrasikan empat pilar: Advokasi Hukum Pesisir, Restorasi 1.000 Mangrove, Sekolah Alam Cilik, dan Bakti Sosial Terpadu.
Ketua BEM FSH UNISNU Jepara, N. C. M. Agus Salam, menegaskan bahwa mahasiswa hukum harus menjadi garda terdepan dalam membela hak-hak ekologi masyarakat.
“Realitanya, masyarakat pesisir seringkali menjadi kelompok yang paling rentan terhadap perubahan iklim dan ketidakpastian hukum atas ruang hidup mereka. BEM FSH Mengabdi hadir untuk memastikan bahwa intelektualitas mahasiswa tidak hanya berhenti di lembar jawaban ujian, tapi mengakar di tanah pesisir Ujung Watu sebagai bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang paripurna,” tegas Agus Salam.
Dekan FSH UNISNU, Dr. Wahidullah, S.H.I., M.H., dalam audiensi persiapan menyatakan bahwa program ini merupakan dukungan langsung terhadap visi Pemerintah Kabupaten Jepara dalam pelestarian lingkungan.
“Mahasiswa hukum memiliki kewajiban moral untuk mengedukasi warga terkait regulasi pengelolaan wilayah pesisir. Penanaman 1.000 mangrove ini adalah investasi masa depan untuk menjaga kedaulatan ekologi Jepara,” tuturnya.
Sinergi ini semakin kuat setelah jajaran panitia melakukan silaturahim dengan Nyai Hj. Hindun Anisah, M.A. Selaku Anggota DPR RI, beliau menyoroti pentingnya keterlibatan pemuda dalam isu global yang berdampak lokal.
“Saya mengapresiasi sinkronisasi program Fesyah 9 ini dengan prioritas nasional terkait ketahanan iklim dan sosial. Inisiatif BEM FSH ini adalah jembatan penting antara kebijakan di parlemen dengan kebutuhan riil masyarakat di wilayah pesisir Jepara,” ungkap Bunda Hindun dalam diskusi bersama panitia.
Hadepe – Fadhilatul HR
