SEMARANG SUARABARU.ID: Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) didorong turun tangan terkait tayangan salah satu televisi swasta, yang belakangan menuai protes dari kalangan pesantren di berbagai daerah.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh usai menghadiri Forum Group Discussion (FGD) bersama puluhan wartawan di Kota Pekalongan, Kamis (16/10/2025).
“Tayangan itu tentu terikat dengan produk jurnalistik, disini kan ada Komisi Penyiaran, kami minta untuk turun tangan dan mengevaluasi terkait dengan apa yang sudah diproduksi,” terang Mohammad Saleh.
Terkait hal tersebut, diperlukan tabayyun (kroscek-red), terutama dari pihak televisi swasta untuk bisa mengetahui kehidupan sebenarnya di pesantren.
Hal lain, akibat peristiwa itu, ada hal yang penting yakni perlunya check and recheck,
Di mana jika diamati produk tayangan itu sumber informasinya dari netizen, yakni yang bagaimana, dari pihak mana dan lain sebagainya.
“Saya kira, ini menjadi pelajaran bagi semuanya, bahwa sumber informasi itu menjadi hal yang sangat penting, termasuk prinsip cover both side (berimbang-red),” tutur Saleh yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah itu.
Di sisi lain, Saleh menekankan pentingnya sinergi antara lembaga legislatif dan media dalam membangun daerah secara konstruktif.
Apalagi, DPRD Jawa Tengah saat ini tengah melakukan sejumlah perubahan dalam sistem kerja agar lebih tertata dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
Setiap fraksi dan alat kelengkapan dewan kini memiliki jadwal tugas yang jelas, termasuk mekanisme penerimaan tamu dan kegiatan konsultasi publik.
Menurutnya, perubahan tersebut merupakan bentuk tindak lanjut dari berbagai masukan masyarakat dan mahasiswa.
Salah satu contoh konkret adalah kebijakan baru terkait tunjangan perumahan bagi pimpinan DPRD.
“Mulai Oktober ini kami para pimpinan DPRD sudah tidak menerima tunjangan perumahan.
“Pemerintah provinsi menyediakan rumah dinas sebagai tempat aktivitas, diskusi, dan menerima tamu.”
“Ini bagian dari komitmen kami menjawab tuntutan publik,” jelasnya.
Langkah tersebut, lanjut Saleh, diambil sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab moral terhadap kepercayaan masyarakat.
Ia berharap, kebijakan serupa bisa memperkuat citra lembaga legislatif sebagai wakil rakyat yang berintegritas.
Saleh menilai, forum seperti FGD di Pekalongan perlu dilakukan secara rutin untuk mempererat hubungan antara DPRD dan insan media.
Ia berharap kegiatan semacam ini bisa menjadi wadah bertukar gagasan sekaligus memperkuat kolaborasi dalam membangun Jawa Tengah.
“Kalau bisa, kegiatan seperti ini dilakukan sebulan sekali. Kita bisa berdialog santai, saling memahami posisi masing-masing.”
“Yang penting, kita sama-sama punya niat baik untuk kemajuan daerah,” ucapnya.
Menutup kegiatan, Saleh kembali menegaskan komitmen DPRD Jawa Tengah untuk bekerja transparan, mendengarkan aspirasi masyarakat, dan menjalin komunikasi positif dengan seluruh elemen, termasuk media.
“Kami terbuka terhadap kritik yang membangun. Harapan saya, media dan DPRD bisa menjadi mitra strategis dalam menciptakan Jawa Tengah yang maju, sejahtera, dan berintegritas,” tegasnya.
