SEMARANG (SUARABARU.ID)– Di ruang pelatihan online namun sarat semangat di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jumat (17/10/2025), suara Dr. Muh Khamdan menggema lembut namun tegas. Widyaiswara Balai Diklat Hukum Jawa Tengah, Kementerian Hukum, itu tak sekadar mengajar. Ia menyalakan bara kesadaran baru bagi 22 peserta Pelatihan Dasar (Latsar) yang datang dari berbagai penjuru negeri.
Dari Balai Pelaksana Surabaya, Yogyakarta, Kupang, Makassar, Maluku, Kepulauan Riau hingga Sumatera Selatan, wajah-wajah muda ASN itu tampak menyala dengan harapan. Mereka datang dengan semangat belajar tentang tugas negara, namun pulang dengan kesadaran lebih dalam: menjadi ASN bukan hanya tentang kepatuhan pada sistem, melainkan tentang menghidupkan nilai-nilai kemanusiaan dalam pelayanan publik.
Dr. Khamdan membuka sesinya dengan satu pesan yang menyentuh, “ASN yang hebat bukan yang paling pintar secara administratif, tetapi yang paling peduli pada manusia.” Kalimat itu menembus ruang, menembus kebiasaan lama birokrasi yang sering kali kering oleh aturan dan prosedur. Baginya, nilai BerAKHLAK adalah bukan sekadar panduan moral, melainkan napas kehidupan bagi aparatur sipil negara yang ingin tumbuh dalam nilai keadilan dan kemanusiaan.
Khamdan menyebut dua kata kunci yang menjadi roh ASN masa kini, yaitu adaptif dan kolaboratif. Adaptif berarti mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang cepat, terutama di era digital dan tantangan lingkungan global. Kolaboratif berarti mampu bekerja lintas batas sektoral dengan semangat gotong royong, bukan ego kelembagaan. “Birokrasi yang hidup adalah birokrasi yang berjejaring, bukan bersekat,” ujarnya.
Dalam penjelasannya, Khamdan menggambarkan visi tentang ASN smart, yaitu cerdas secara intelektual, emosional, dan sosial. ASN yang menguasai data, peka terhadap realitas sosial, dan berorientasi pada solusi yang berkeadilan. “Smart ASN bukanlah mereka yang bekerja cepat semata, tetapi yang memahami dampak setiap kebijakan terhadap manusia dan lingkungan,” tambahnya.
Peserta tampak larut dalam pemikiran tersebut. Reza Aipassa, ASN dari Balai Pelaksana Maluku, menuturkan kesannya dengan mata berbinar. “Kami di Maluku hidup di wilayah kepulauan yang penuh keterbatasan. Tapi dari sesi ini, saya belajar bahwa keterbatasan bukan alasan untuk pasif. Justru itu ruang bagi kita untuk tumbuh adaptif, berinovasi dari kekurangan,” ujarnya.
Keterbatasan yang dimaksud Reza bukan hanya persoalan geografis, tapi juga hambatan komunikasi dan akses pelayanan publik di wilayah-wilayah terpencil. Di sana, menjadi ASN bukan semata profesi, tapi panggilan kemanusiaan. “Kadang kita harus menyeberang laut hanya untuk memastikan warga mendapatkan haknya. Dan itu menjadi kebanggaan tersendiri,” tambahnya pelan.
Sementara itu, Yani, peserta asal suku Ocing dari Jawa Timur yang kini bertugas di Balai Pelaksana Kupang, mengakui bahwa pelatihan ini memberinya perspektif baru tentang pentingnya kolaborasi lintas bidang. “Budaya ego sektoral itu nyata di birokrasi. Tapi saya kini sadar, ASN tidak bisa berjalan sendiri. Kita harus saling menopang, karena pelayanan publik itu menyangkut kehidupan orang banyak,” ungkapnya.
Dalam pandangan Khamdan, tantangan terbesar ASN Indonesia bukanlah kurangnya kemampuan, tetapi lemahnya kesadaran akan nilai kemanusiaan dalam pelayanan. “Kita terlalu sering sibuk mengatur tanpa mendengar, sibuk merancang tanpa memahami. Padahal inti dari pelayanan publik adalah menghadirkan keadilan sosial,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa BerAKHLAK bukan hanya slogan dari birokrasi modern, tetapi fondasi etika yang menuntun ASN untuk bertindak empatik dan berintegritas. “Kepekaan terhadap hak-hak manusia, perhatian terhadap keberlanjutan lingkungan, dan kemampuan untuk mendengarkan adalah ciri ASN masa depan,” lanjutnya.
Khamdan mengajak seluruh peserta untuk membangun ecological awareness dalam kerja mereka. Sebuah kesadaran bahwa setiap keputusan birokrasi membawa konsekuensi ekologis dan sosial. ASN yang smart dan eco-friendly harus menjadi pelopor dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian alam, antara efisiensi dan keadilan sosial.
Pelatihan itu pun berakhir dengan refleksi bersama. Para peserta saling berbagi pandangan tentang makna adaptif dan kolaboratif dalam kehidupan birokrasi. Beberapa menyebutnya sebagai wake-up call, pengingat bahwa pelayanan publik yang humanis tidak bisa diciptakan hanya oleh kebijakan, tetapi oleh hati yang peduli dan kesadaran untuk bekerja bersama.
Menutup sesi, Khamdan menyampaikan pesan sederhana namun menggugah: “Kekuatan aparatur negara Indonesia adalah kekeluargaan. Tapi kekeluargaan yang sejati bukan hanya berbagi kenyamanan, melainkan berbagi tanggung jawab. ASN yang peduli adalah mereka yang berani berkolaborasi untuk keadilan.” Pesan itu menegaskan satu hal: birokrasi yang berkeadilan hanya mungkin terwujud jika di dalamnya tumbuh manusia-manusia yang berAKHLAK, berempati, dan berani berubah.
ua
