SEMARANG (SUARABARU.ID) – Horizon Unfold with DPM FH Unnes 2025 yang mengangkat tema “Reformasi Sistem Peradilan: Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas” digelar di Kampus Unnes menghadirkan narasumber Koordinator Penghubung Komisi Yudisial (PKY) Jawa Tengah, Muhammad Farhan.
Acara yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (FH Unnes) ini berlangsung di Kampus Unnes dengan menghadirkan antusiasme tinggi dari kalangan mahasiswa.
Dalam pemaparannya, Muhammad Farhan menyampaikan materi mengenai tugas dan wewenang Komisi Yudisial, sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, khususnya UU No. 18 Tahun 2011. Ia menekankan bahwa peran KY dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim merupakan fondasi penting bagi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas sistem peradilan.
Ia menyoroti dinamika pengawasan peradilan di Indonesia, mulai dari tantangan independensi hakim, keterlibatan publik, hingga pentingnya sinergi antara KY dan jejaring masyarakat sipil.
“Kami mendorong generasi muda, khususnya mahasiswa hukum, tidak hanya memahami teori hukum, tetapi juga ikut aktif dalam mengawal integritas peradilan. Transparansi dan akuntabilitas hanya bisa terwujud jika ada pengawasan yang kuat, partisipasi publik yang luas, dan komitmen dari semua elemen bangsa,” tegasnya, Senin (1/9/2025).
Narasumber lain, Dede Indraswara menekankan peran penting teknologi dalam proses reformasi peradilan. Menurutnya, inovasi digital menjadi salah satu kunci untuk mendorong keterbukaan sistem hukum di Indonesia.
“Pemanfaatan teknologi bukan hanya soal digitalisasi persidangan, tetapi bagaimana informasi dapat diakses publik secara cepat dan akurat. Dengan adanya keterbukaan berbasis teknologi, masyarakat bisa ikut mengawasi jalannya peradilan secara lebih efektif, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan,” ungkap Dede.
Forum ini menjadi ruang dialog interaktif antara mahasiswa, akademisi, dan praktisi hukum. Melalui kegiatan tersebut, para peserta diajak memahami lebih dalam urgensi reformasi peradilan, sekaligus menyadari pentingnya integrasi nilai transparansi, akuntabilitas, dan pemanfaatan teknologi sebagai landasan menuju sistem peradilan yang lebih modern dan berintegritas.
Ning S
