GROBOGAN (SUARABARU.ID) – Pemerintah Kabupaten Grobogan terus memperkuat integritas dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
Hal itu terlihat melalui pelatihan Pendidikan Antikorupsi yang digelar bagi para pejabat PBJ di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda), Selasa (29/7/2025). Sebanyak 22 peserta dari unsur PBJ Setda mengikuti pelatihan ini.
Pemerintah menghadirkan narasumber dari Inspektorat Daerah guna memperkuat pemahaman peserta terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas.
BACA JUGA : I Wayan Eka Miartha Jabat Kajari Tegal Gantikan Nur Elina Sari
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Grobogan, Heru Dwi Cahyono, menegaskan pentingnya mencegah konflik kepentingan dalam setiap tahapan pengadaan.
Ia menyebut bahwa kegiatan PBJ merupakan sektor yang rawan penyimpangan dan perlu pengawasan ketat.
“Pengadaan bukan sekadar soal kecepatan pelaksanaan. Tantangan utamanya adalah memastikan semua proses berjalan jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Heru saat membuka kegiatan.
Melalui forum ini, para pejabat PBJ didorong untuk memahami risiko korupsi sekaligus mengambil peran aktif dalam menjaga kualitas layanan publik yang bersih dari praktik merugikan negara.
Heru berharap pelatihan ini mencetak pelaksana PBJ yang profesional, berintegritas, dan mampu menjadi panutan di lingkungan Pemkab Grobogan.
Perkuat Kapasitas & Komitmen
Kepala Bagian PBJ Setda Grobogan, Muhlisin, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas serta komitmen terhadap integritas dalam pengadaan.
Dalam laporannya, Muhlisin mengungkapkan bahwa hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Grobogan mengalami peningkatan dari skor 77,12 pada 2023 menjadi 78,92 pada 2024.
Kenaikan ini menempatkan Grobogan di peringkat 8 tertinggi di antara seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Menurut Muhlisin, penguatan integritas tidak cukup hanya mengandalkan regulasi.
Ia menilai pembentukan budaya kerja yang jujur dan bertanggung jawab di setiap unit menjadi kunci utama dalam mencegah penyimpangan.
Selain materi teknis, pelatihan ini juga membekali peserta dengan pemahaman tentang berbagai modus korupsi dalam PBJ serta strategi pencegahannya.
Tujuannya, memperkuat tata kelola yang bersih dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan.
BACA JUGA : Kecewa Bupati Brebes Tidak Hadir, Ratusan ASN Nakes Walkout
Pemerintah Kabupaten Grobogan menegaskan komitmennya membangun sistem pengadaan yang transparan, terbuka, dan bebas dari intervensi.
Langkah ini diyakini akan memperkuat efisiensi anggaran serta meningkatkan legitimasi pelayanan kepada masyarakat.
Dengan pelatihan ini, Pemkab Grobogan berharap seluruh pejabat PBJ menjadikan pendidikan antikorupsi sebagai fondasi dalam mewujudkan pengadaan yang berintegritas dan berkelanjutan.
TYA WIDYA
