blank
Bupati Setyo Sukarno (kedua dari kiri) menandatangani Raperda Perubahan APBD 2025. Didampingi Wakil Bupati Imron Rizkyarno (kiri) bersama Pimpinan DPRD terdiri atas Sriyono, Sugeng Ahmdy, Krisyanto dan Suryo Suminto (ketiga, keempat, kelima dan keenam dari kiri).(SB/Bambang Pur)

WONOGIRI (SUARABARU.ID) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri, direkomendasikan untuk mengalokasikan dana Rp 1 miliar pada Perubahan APBD Tahun 2025, guna membeli alat mesin pertanian (Alsintan). Tujuannya, untuk dibantukan kepada para petani di enam kecamatan.

Keenam kecamatan terdiri atas Kecamatan Wonogiri, Ngadirojo, Sidoharjo, Jatisrono, Tirtomoyo dan Kecamatan Paranggupito. Enam dari 25 kecamatan ini, tidak mendapatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), karena bukan wilayah penghasil tembakau.

Ada tiga rekomendasi DPRD Kabupaten Wonogiri yang dituangkan pada Laporan Badan Anggaran dalam membahas Rapreda (Rancangan Peraturan Daerah) tentang Perubahan APBD Tahun 2025. Rekomendasi dibacakan Sekretaris Dewan Edhi Trihadiyantho ini, Selasa (15/7/25), di forum rapat paripurna DPRD Kabupaten Wonogiri, membahas Raperda tentang Perubahan APBD Tahun 2025.

Tiga rekomendasi itu, pertama, tentang program Seribu Sumur Pantek agar dilaksanakan seusai regulasi. Kedua, masalah alokasi belanja Alsintan. Ketiga, minta agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempersiapkan sebaik-baiknya penyerapan anggaran secara optimal.

Rapat paripurna digelar di Ruang Graha Paripurna Gedung DPRD lantai atas, dipimpin Ketua DPRD Sriyono bersama 3 orang Wakil Ketua terdiri atas Sugeng Ahmady, Krisyanto dan Suryo Suminto. Ikut hadir Bupati Setyo Sukarno, Wakil Bupati Imron Rizkyarno dan Sekda FX Pranata beserta para Pimpinan OPD.

Hadir dalam rapat paripurna itu, sebanyak 45 dari 50 anggota Dewan. Terdiri atas semua Anggota Fraksi PDI Perjuangan dan semua Anggota Fraksi Partai Gerinda Plus PAN, yang masing-masing berjumlah 27 dan 7 anggota.

Tepuk Tangan

Berikut 5 dari 7 Anggota Fraksi Partai Golkar, 4 dari 5 Anggota Fraksi PKS dan 2 dari 4 Anggota Fraksi Kebangkita Bangsa Demokrat (KBD). Daftar absensi kehadiran anggota, dibacakan oleh Ketua DPRD Sriyono. Saat menyebutkan Anggota Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Gerindra Plus PAN hadir seluruhnya, disambut tepuk tangan hadirin.

Dalam rapat paripurna tersebut, tampil 5 juru bicara fraksi yang menyampaikan sikap akhir. Terdiri atas Abdullah dari Fraksi KBD, Zhakaria Anan Fachruzi (Fraksi PDI Perjuangan), Intan Kusuma Susanti (Fraksi Partai Golkar, Nyamik Saptati (Fraksi PKS) dan Arum Subekti (Fraksi Partai Gerindra Plus PAN). Mereka menyetujui struktur APBD Perubahan 2025 terdiri atas Pendapatan Rp 2,347 triliun lebih, Belanja Rp 2,515 triliun lebih, Defisit dan Pembiayaan sebesar Rp 168,139 miliar lebih.

Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Zhakaria, minta, Pemkab memprioritaskan program infrastruktur dasar dan pelayanan publik. Penanganan kemiskinan, pengurangan ketimpangan wilayah, pembangunan desa, dilaksanakan dengan prinsip keadilan sosial, keberlanjutan pembangunan, dengan melibatkan partisipasi masyarakat. ”Berpihak kepada masyarakat luas, Wonogiri ora dinggo wong siji (tidak untuk orang satu)” tegasnya.

Abdullah dari Fraksi KBD, minta, agar Perubahan APBD tidak sekadar penyesuaian adiministratif, tapi harus benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat. ”Termasuk yang berada di wilayah terpencil,” tandas Abdullah. Fraksi Partai Golkar melalui Juru Bicara Intan Kusuma Susanti, minta, agar pengelolaan keuangan harus dilakukan secara baik, bijak dan berjalan sesuai yang telah direncanakan.

Nyamik Saptati dari Fraksi PKS, minta agar Pemkab memperkuat perencanaan berbasis data dan prioritas pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat. ”Agar setiap rupiah anggaran dapat berdampak nyata,” ujar Nyamik sambil menyampaikan pantun: ”Ke pasar beli rambutan, nawar harga malah dimarahi. Perubahan APBD kami setujui dengan catatan. Agar lebih tepat mencapai visi misi.”(Bambang Pur)