JEPARA (SUARABARU.ID)- Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Jepara menyelenggarakan kegiatan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) II dan Seminar Regional di Gedung Shima Jepara, Minggu (13/7/2025).
Mengusung tema “Peran KAHMI Dalam Mengawal Sekolah Rakyat Demi Terwujudnya Masyarakat Adil dan Makmur”, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat peran KAHMI dalam mendukung pendidikan berbasis kerakyatan serta mengevaluasi dan merumuskan program kerja strategis KAHMI Jepara ke depan.
Koordinator Presidium MD KAHMI Jepara, H. Choirul Anwar Dalam sambutannya menyampaikan bahwa acara ini menjadi ruang strategis untuk membahas kontribusi nyata KAHMI dalam mendukung dan mengawal program Sekolah Rakyat, sebagai solusi alternatif dalam pemenuhan hak pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, serta bentuk keberpihakan terhadap kelompok rentan.
“Sekolah Rakyat adalah manifestasi nyata dari semangat keadilan sosial. Ini bukan hanya tentang pendidikan, tetapi tentang keberadaban, partisipasi, dan pengakuan terhadap hak setiap warga negara,” ujarnya.
Sementara itu sambutan dari Bupati Jepara Witiarso Utomo yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Muh Tahsin, mengungkapkan bahwa pondasi dasar Sekolah Rakyat adalah Fakir miskin dan anak terlantar ditanggung oleh Negara.
“Secara teknis Sekolah Rakyat ini berbeda dengan Sekolah Rakyat zaman dahulu namun tetap akan mengusung penyetaraan pendidikan bagi rakyat miskin di bawah tata kelola Dinas Sosial Kabupaten Jepara”, bebernya.
“Pemda Jepara sudah menyiapkan lahan 10 hektare di Pakis Aji dengan anggaran 220 miliar dari pemerintah pusat.” Untuk tahun ajaran pertama Pemda sudah menyiapkan rintisan Sekolah Rakyat di gedung BLK Jepara Pecangaan.
Salah satu momen penting dalam seminar ini adalah penyerahan hibah pembuatan badan hukum dari notaris dan KAHMI kepada kelompok disabilitas yang menjalankan rumah pelayanan sosial di bawah binaan Dinsospermades Kabupaten Jepara.
Dalam sesi seminar, tiga narasumber utama turut hadir yaitu Edi Marwoto, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Jepara, Ahmad Nurrofiq, Kabid SMP Disdikpora Kabupaten Jepara dan Solkhan, praktisi pendidikan dan Sekjen MD KAHMI Jepara.
Disampaikan bahwa tujuan utama Sekolah Rakyat memutus kemiskinan dengan pendidikan. Apabila selama ini program penanganan kemiskinan lewat bansos. Ke depan akan menyentuh pada pemberdayaan dan pendidikan masyarakat.
“DTSEN menjadi sandaran untuk pemberdayaan masyarakat, kategori masyarakat pada desil 1 dan 2 yang berhak ke sekolah rakyat.” Paparnya.
Ini menunjukkan negara hadir dengan data yang akurat, valid dan menyatu agar tidak ada lagi rakyat yang tercecer dari hak-haknya.
Materi kedua disampaikan Ahmad Nurrofiq. Dalam paparannya konsep pendidikan yang berfokus pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas terutama masyarakat yang kurang mampu dan terpinggirkan.
“Data termutakhir dari Pusdatin Kemendikdasmen bahwa anak tidak sekolah di Kabupaten Jepara sebanyak 4082 siswa. Program nasional sekolah Rakyat tahun 2025 akan berlangsung di 100 daerah termasuk Kabupaten Jepara.” Paparnya.
Target sasaran Sekolah Rakyat yang secara penuh dibiayai APBN adalah keluarga miskin ekstrem desil 1 & 2 dan fasilitasnya gratis dan berasrama mulai dari jenjang SD hingga SMA. Kurikulum yang dipakai SPN ditambah karakter dan nilai spiritual, kepemimpinan nasionalisme dan keterampilan softskill. Sistem pembelajarannya multi entry dan multi exit sehingga berbeda dengan Sekolah reguler.
Materi terakhir disampaikan oleh Solkhan, selaku Sekjen MD KAHMI sekaligus praktisi pendidikan. Di awal paparannya ia mempertanyakan urgensi sekolah rakyat. Adakah jenis masyarakat yang tidak bisa terakomodir di sekolah umum atau reguler?” Betapa banyak Sekolah Negeri di Indonesia sebetulnya sudah banyak dan seharusnya sudah gratis.
Tujuan Sekolah Rakyat sangat bagus yakni sebagaimana ayat Alquran yang menyatakan “Orang yang berpendidikan akan ditinggikan derajatnya.” Maka kehadiran sekolah rakyat yang mengusung pengentasan kemiskinan diharapkan mampu mengangkat derajat kaum miskin di Indonesia.
Jenis masyarakat yang tidak terakomodir sekolah negeri konvensional, domisilinya tidak ada sekolah negeri, masyarakat miskin ekstrem yang tidak mampu membiayai sekolah, masyarakat gelandangan. Artinya sekolah rakyat tidak hanya menggratiskan biaya sekolah tetapi membiayai biaya hidup, asrama, seragam dan fasilitas lainnya.
ua/bagus
