BLORA (SUARABARU.ID) — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Blora Tahun Anggaran 2024, dalam rapat paripurna DPRD, di ruang pertemuan DPRD Jalan A Yani Blora, Rabu 14 Mei 2025.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Blora yang diserahkan Pemkab menjadi titik temu antara data dan kenyataan, antara target dan realisasi.
Disampaikan, rekomendasi ini menjadi acuan penting dalam penyusunan peraturan, perencanaan, dan penganggaran tahun berjalan maupun tahun berikutnya.
Ketua DPRD Blora, Mustopa menyampaikan bahwa seluruh rekomendasi merupakan hasil telaah mendalam terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), RPJMD, dan RKPD 2024.
“DPRD telah melakukan pendalaman, termasuk mendengarkan paparan akademisi. Maka, rekomendasi ini tidak bisa dianggap sekadar formalitas, melainkan mencerminkan kepedulian kami terhadap kualitas tata kelola pemerintahan,” ujar Mustopa.
Pada kesempatan itu, juru bicara gabungan Komisi DPRD Blora, Santoso Budi Susetyo menyampaikan bahwa meskipun ada capaian positif di beberapa sektor seperti utilitas permukiman dan pertumbuhan PAUD, masih banyak indikator pembangunan yang “lampu kuning”.
“Terutama sektor kesehatan, infrastruktur kumuh, hingga koperasi yang belum sanggup menjalankan audit eksternal karena lemahnya volume usaha,” kata Santoso Budi Susetyo.
Bahkan, realisasi pembangunan jalan, lanjut Santoso Budi Susetyo, di sejumlah titik masih terpaut jauh dari target.
“Ini bukan sekadar soal uang yang belum habis, tapi menyangkut hak publik atas infrastruktur yang layak dan layanan dasar yang memadai,” kritik Santoso Budi Susetyo.
Sementara itu, Bupati Blora, Arief Rohman menerima rekomendasi tersebut dengan sikap terbuka dan memberikankan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Blora.
“Diucapkan terima kasih saran masukan, dan kami menyampaikan apresiasi,” tandas Bupati Blora.
Kudnadi Saputro
