SALATIGA (SUARABARU.ID) – Dalam mempertegas komitmen akademik terhadap pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, Program Studi D4 Destinasi Pariwisata, Fakultas Interdisiplin (FId) Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) menggelar Seminar Nasional bertajuk “Menyulam Kearifan Lokal Menuju Pariwisata Berkelanjutan: Refleksi dari Nglanggeran dan Sipadan Ligitan”, Rabu (7/5/2025) di Ruang F114.
Seminar ini menghadirkan dua narasumber inspiratif dengan perspektif yang saling menguatkan, yakni Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Presiden, Prita Laura, S.H., M.Par., serta Dosen Destinasi Pariwisata FId UKSW, Dr. Lasti Nur Satiani. Bertindak sebagai moderator adalah Wakil Dekan FId UKSW, Aldi Herindra Lasso, S.Pd., M.M.Par., Ph.D., yang memandu jalannya diskusi secara mendalam dan reflektif.
Plt. Ketua Program Studi (Kaprodi) Destinasi Pariwisata, Rini Kartika Hudiono, S.Pd., M.A., menegaskan, pembangunan pariwisata yang berkelanjutan tidak cukup hanya disandarkan pada kecanggihan teknologi atau kemegahan infrastruktur. “Fondasi sejati pariwisata terletak pada sejauh mana kita mampu memahami, menjaga, dan mengangkat kearifan lokal sebagai poros utama pembangunan,” ujarnya.
Ia menyampaikan, institusi pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab untuk tidak sekadar mencetak lulusan yang cakap secara teknis, namun juga membentuk pribadi yang peka terhadap konteks sosial dan budaya serta memiliki visi pembangunan bangsa yang berakar pada inklusivitas dan keadilan.
Political Will dalam Ekowisata
Prita Laura, yang mengangkat kasus Pulau Sipadan dan Ligitan sebagai studi utama, menyoroti pentingnya political will dalam menggerakkan kebijakan dan implementasi ekowisata. Ia menjelaskan bagaimana pemerintah harus mengambil peran utama jika kemajuan yang signifikan ingin dicapai dalam menjadikan pariwisata lebih berkelanjutan.
Prita Laura juga mengungkapkan bagaimana Sipadan, yang dahulu menjadi titik konflik teritorial antara Indonesia dan Malaysia, kini telah menjelma menjadi salah satu destinasi penyelaman terbaik dunia melalui kebijakan pelestarian yang terstruktur.
“Penerapan ekowisata di Sipadan menunjukkan bahwa keberlanjutan tidak hanya lahir dari kebijakan, namun dari keberanian politik untuk menindaklanjuti komitmen dalam bentuk regulasi teknis, sistem implementasi, hingga penegakan hukum yang konsisten,” jelasnya.
Ia juga mengajukan rekomendasi konkret, seperti peningkatan tarif masuk untuk mendukung konservasi dan pengembangan komunitas, serta menetapkan Sipadan sebagai taman nasional.
