SEMARANG (SUARABARU.ID) – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan, baru sekitar 20 pemerintah daerah (pemda) yang punya komitmen menyelenggarakan transportasi umum massal dengan biaya dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Permasalahan transportasi umum itu disampaikan Budi Karya Sumadi melalui pesan video pada Seminar Nasional bertajuk “Tinjauan Aspek Kebijakan Publik dalam Penyelenggaraan Sistem Transportasi Perkotaan Berbasis Angkutan Umum Massal”, di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Kamis 10 Oktober 2024.
Dia menyampaikan, diperlukan berbagai langkah dan terobosan, bertujuan agar bisa lebih banyak pemda yang berkewajiban menghadirkan pelayanan transportasi umum massal di perkotaan.
“Perlu berbagai langkah terobosan agar semakin banyak pemda yang berpihak dan punya kemampuan menyelenggarakan angkutan umum massal perkotaan secara mandiri,” kata dia Budi Karya Sumadi.
Dia menekankan pentingnya meningkatkan pemanfaatan angkutan umum massal sebagai solusi permasalahan di perkotaan. Meruntut data Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 57% dari 277 juta penduduk Indonesia tinggal di perkotaan, angka yang diprediksi akan naik menjadi 66,6% pada 2035.
Dengan dikembangkannya transportasi publik yang efisien dan nyaman semakin mendesak. Peningkatan mobilitas di perkotaan akan menuntut penyediaan transportasi umum massal, guna menghindari kemacetan yang berdampak pada kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.
“Hal ini menjadikan transportasi perkotaan isu strategis untuk masa kini dan masa depan,” kata dia.
Budi Karya, mengatakan, pengembangan infrastruktur transportasi massal merupakan salah satu prioritas utama pemerintah untuk meningkatkan konektivitas dan mengurangi kemacetan.
Dia mencontohkan sejumlah kota besar seperti Jakarta, Solo, Semarang, Bogor dan beberapa kota lainnya menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengembangan transportasi massal.
Akan tetapi, hal itu masih menghadapi tantangan dalam hal ketersediaan infrastruktur, integrasi sistem, dan tingkat pelayanan.
Secara hukum penyelenggaraan angkutan massal perkotaan menjadi wewenang dari Pemerintah Daerah, namun belum semua daerah mampu secara optimal melaksanakan penyelenggaaraannya.
Skema Subsidi
Budi Karya menyamoaikan, pemerintah terus mendorong peningkatan penggunaan angkutan umum massal perkotaan melalui berbagai upaya. Salah satunya upayanya melalui penyelenggaran subsidi dengan skema Buy The Service (BTS).
“Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 dan UU Nomor 23 Tahun 2014, penyelenggaraan transportasi perkotaan menjadi kewenangan pemerintah daerah, namun belum semua daerah mampu menjalankannya secara optimal. Untuk mendukung hal ini, Kementerian Perhubungan memberikan subsidi melalui skema “buy the service,” kata dia.
Saat ini Kementerian Perhubungan telah berkomitmen dengan memberikan stimulus subsidi melalui skema buy the service di 14 kota (Palembang, Medan, Bali, Surakarta, Yogyakarta, Makassar, Banyumas, Banjarmasin, Bandung, Surabaya, Balikpapan, Bogor, Bekasi dan Depok), yang melayani hingga 75 juta orang.
Adapun melalui seminar itu, mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan dan mendorong daerah untuk berpihak pada transportasi massal perkotaan.
Melalui kegiatan seminar ini, kiranya dapat memberikan masukan dan rekomendasi dari aspek kebijakan publik, baik kepada pemerintah pusat maupun daerah, agar penyelenggaraan transportasi perkotaan menjadi lebih baik di masa mendatang.
Dengan diadakannya seminar ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan, terutama menjelang Pilkada serentak yang sebentar lagi akan berlangsung.
“Kiranya dapat menjadi momentum untuk mengingatkan kembali nilai strategis dan keberpihakan terhadap pengelolaan transportasi perkotaan,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Rektor Undip. Prof Suharnomo, menjelaskan, salah satu permasalahan di perkotaan yaitu mobilitas. Transportasi umum ke depan merupakan hal yang perlu dipikirkan secara matang sekarang.
Untuk itu Undip melaksanakan seminar nasional ini agar dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintahan ke depannya. Pentingnya melihat bagaimana kebutuhan penyediaan transportasi publik yang baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Suharnomo menambahkan mobilitas dari satu tempat ke tempat lain menjadi masalah jika transportasinya tidak dipikirkan secara matang. Beberapa Indikator Purchasing Managers Index juga salah satu yang penting bagi bangsa ini dan salah satu dimensinya adalah transportasi. Hanya, ada sejumlah tantangan dalam menyediakan transportasi publik.
“Untuk itu Undip bersama Kementerian Perhubungan melaksanakan seminar ingin mencari insight bagi pemerintah ke depannya, bagaimana dalam penyelenggaraan transportasi publik yang baik,” ungkap Suharnomo.
Turut hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tatan Rustandi, Dekan Fisip Undip Teguh Yuwono, dan Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno.(HA/HH/GT/BRD)
Diaz Abidin
