JEPARA (SUARABARU.ID)- Prihatin terjadinya konflik dualisme kepengurusan Yayasan Rumah Sakit Islam Sultan Hadlirin Jepara, tiga orang pimpinan DPRD Jepara telah mengunjungi rumah sakit tersebut, Selasa (15/11-2022) pagi.
Rombongan pimpinan DPRD ini terdiri dari Haizul Marif ketua DPRD Jepara dengan didampingi 2 orang wakil ketua H. Pratikno dan Junarso. Mereka diterima oleh Direktur RSI Sultan Hadlirin dr Gunawan, M.Kes yang menjelaskan tentang operasional rumah sakit yang dipimpinnya.
Kedatangan pimpinan DPRD tersebut untuk mengetahui sejauh mana dampak yang ditimbulkan akibat konflik yayasan dengan pelayanan terhadap pasien. “Jangan sampai konflik ini mempengaruhi pelayanan kesehatan bagi warga masyarakat,” ujar Ketua DPRD Haizul Maarif. Kami merasa prihatin terhadap konflik yang terjadi, tambahnya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Pratikno menyebut Rumah Sakit Islam Sultan Hadlirin adalah milik umat Islam di Kabpaten Jepara. Bukan milik sekelompok orang. “Karena itu jika terjadi pergantian pengurus juga harus dilihat perjalanan sejarahnya, bukan hanya dasar-dasar hukumnya,” tegasnya.
Pratikno berharap, kalaupun terjadi konplik di yayasam, jangan sedikitpun mengurangi hak warga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terbaiik di rumah sakit ini. “Blokir bank oleh pengurus baru harus segera dibuka agar kinerja pelayanan bisa kembali normal. Jangan arogan karena bisa saja korbannya adalah pasien yang tidak dapat terlayani dengan baik. Apalagi 90 pasien berobat dengan fasilitas BPJS” tambah Pratikno.
Sementara Junarso berharap konflik bisa segera terselesaikan agar rumah sakit yang dibangun sejak 33 tahun ini dapat terus berkembang. “Apalagi rumah sakit ini sedang mempersiapkan akreditasi. Jangan sampai kemudian terganggu karena konflik,” pintanya.
Hadepe
