KUDUS (SUARABARU.ID) – Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Kudus menyoroti lambannya penanganan kasus Demam Berdarah Dengue yang dilakukan Dinas Kesehatan.
Pasalnya, lambannya penanganan dan pemberantasan Demam Berdarah Dengeu ( DBD) berakibat sangat fatal hingga jatuhnya korban jiwa.
Salah satu sorotan tajam yang disampaikan GP Ansor adalah terkait ketidaksesuaian data jumlah kasus yang terjadi. Jumlah kasus yang terdata di dinkes ternyata jauh lebih sedikt dengan kasus riil yang terjadi di lapangan.
Wakabid Kebijakan Publik dan dan Kerjasama Antar Lembaga PC GP Ansor Kabupaten Kudus, Sya’roni mengatakan perbedaan data yang sangat signifkan menjadikan tragedi yang luar biasa di masyarakat Kudus.
Selain itu, Ansor juga menilai langkah yahg dilakukan Dinkes saat ini hanya sebatas sosialisasi tanpa ada upaya penggerakan masif untuk pencegahan dan pemberantasan DBD.
“Ini hampir mirip dengan tragedi Covid 19 di Kudus dimana seharusnya DKK bergerak sebagai leading sektor pandemi namun malah “mbingungi” sendiri. Dan hal yang sama juga terjadi saat ini ketika banyak anak-anak sakit DBD dan meninggal” ujar
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Plh Kepala Dinas Kesehatan Kudus, dr. Andini Aridewi melaporkan bahwa jumlah kasus DBD di Kudus periode Januari 2022 hanya ada 77 kasus dengan 1 pasien meninggal dunia.
Sedang data pembanding dari RSUD dr. Loekmono Hadi dilaporkan periode Januari 2022, jumlah pasien yang dirawat di RS milik Pemkab Kudus sudah mencapai 214 orang dengan 4 pasien diantaranya meninggal dunia.
Sedang di RS Mardi Rahayu 18 Januari 2022 sebanyak 159 pasien DBD dengan 2 anak meninggal dunia. RS Aisiyah mencatat pada bulan desember 110 kasus DBD pada anak dan 45 kasus peridoe 1-19 Januari 2022.
“Masih ada 3 RS yang belum kita akses datanya. Alangkah tragis pengolah data Dinas Kesehatan Kudus jauh berbeda dengan riil yang dirawat Rumah Sakit. Ini baru data saja sudah porak poranda apalagi upaya pencegahan dan penanggulangan DBD. Banyak masyarakat yang berteriak apa menunggu ada anak yang meninggal baru kemudian Dinas turun tangan?” tandasnya.
Saat ini masyarakat saking jengkelnya akhirnya turun sendiri mengatasi problem DBD. Masyarakat tidak peduli jika ada ada donatur dari Dewan atau Parpol yang berniat membantu penanggulangan lewat fooging atau sejenisnya. Kita tidak peduli partainya yang penting jiwa masyarakat harus kita selamatkan dulu Salus populi suprema lex esto”, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara.
Pemerintah harus melihat keseriusan Dinas Kesehatan selama ini. Jangan lagi masyarakat Kudus menjadi korban karena masalah kesehatan. Leading sektor kesehatan masyarakat ada di Dinas Kesehatan,
Lebih lanjut aktifis muda NU Peduli ini juga menyampaikan Ansor akan mengamati kasus ini setiap saat. Jika dirasa diperlukan kita akan kerjasama dengan LKNU dan Lazisnu dalam rangka pemberantasan dan pencegahan DBD. Action di lapangan ratusan Kader Bagana akan kita siapkan untuk turun bakti lingkungan.
Tm-Ab
