KUDUS (SUARABARU.ID) – Sekretaris Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus H Muhtamat mendesak Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) memastikan pembelajaran tatap muka (PTM) di masa pandemi benar-benar sesuai protokol kesehatan.
Muhtamat ingin memastikan agar proses PTM tersebut aman untuk siswa hingga seluruh guru yang mengajar mengingat betapa tingginya resiko penularan Covid-19 saat ini.
Hal tersebut disampaikan Muhtamat saat menggelar sidak pelaksanaan PTM di SMP Negeri 1 Kudus, Jumat (30/4).
“Harus benar-benar menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Disdikpora juga harus melakukan pengawasan yang intensif,”tukasnya.
Muhtamat menambahkan, sekolah juga diminta untuk tidak asal menggelar sekolah tatap muka karena pandemi belum sepenuhnya mereda.
“Sekolah yang ingin menggelar sekolah tatap muka memang sebaiknya mendapat rekomendasi terlebih dahulu,” ucapnya.
Ketika sekolah telah mendapat rekomendasi, sambung dia, berarti penerapan protokol kesehatan dan segala aspek penunjangnya telah memenuhi syarat pembelajaran tatap muka.
Dengan begitu, baik siswa maupun guru bisa aman dari penularan Covid-19 tersebut. “Guru-guru sebelumnya kan juga harus divaksin, sehingga pembelajaran langsung ini bisa berjalan aman,” ungkap dia.
Di SMPN 1 Kudus sendiri, tambah Muhtamat, sudah menerapkan protokol kesehatan dengan sangat baik. Hanya, belum jelas kapan rekomendasi pembelajaran tatap muka tersebut turun.
“Sembari menunggu rekomendasi, kami dorong untuk buat semacam dokumentasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka, sehingga ketika dikritisi oleh sejumlah kalangan, bisa ada buktinya kalau sudah sesuai protokol kesehatan,” ungkapnya.
Pencairan BOS Daerah
Dalam kesempatan tersebut juga, Muhtamat yang mengecek dampak keterlambatan pencairan dana BOS Daerah bagi keberlangsungan sekolah. Dalam kesempatan tersebut, terungkap belum cairnya BOS Daerah berpengaruh terhadap honor guru Non-PNS dan K2.
“Terkait hal ini, kami juga mendorong agar Disdikpora secepatnya mencairkan dana BOS Daerah agar para guru bisa menikmati hak-haknya terutama dalam menghadapi lebaran ini,”tandasnya.
Sementara, Kepala SMPN 1 Kudus Ahadi Setiawan mengatakan jika SMPN 1 Kudus memang baru mendapat sinyal diperbolehkan melaksanakan pembelajaran tatap muka. Sementara rekomendasinya, belum dikeluarkan.
“Kemarin dari Dinas Dikpora Kudus, ada Dinas Kesehatan juga dan dari perwakilan provinsi memberi sinyal pada kami untuk melaksanakan tatap muka, “ kata dia.
Pihaknya kemudian melakukan zoom meeting dengan orang tua murid apakah diperbolehkan atau tidak anak-anaknya melakukan pembelajaran tatap muka.
“Barulah kami melakukan PTM mulai kemarin. Itupun hanya untuk memberi kisi-kisi ujian saja dan untuk mengumpulkan zakat fitrah,” ujar Ahadi.
Jumlah siswa yang masuk, kata dia, juga turut dibatasi. Penerapan prokes ketika siswa masuk sekolah hingga pulang sekolah juga diterapkan dengan ketat. “Namun ketika nanti hasil rekomendasinya tidak diperbolehkan, kami siap untuk menghentikan PTM ini,” tandasnya.
Sedangkan untuk pencairan BOS Daerah, Ahadi menyerahkan sepenuhnya kebijakan tersebut ke Pemerintah Daerah dalam hal ini Disdikpora.
Tm-Ab
