BLORA (SUARABARU.ID) – Para petani di Blora kini banyak yang mengeluh karena sulit mendapatkan pupuk bersubsidi. Padahal, seluruh Kios Pupuk Lengkap (KPL) sudah mengajukan ke distributor sesuai data di e-Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Bahkan, kesediaan pupuk tersebut di gudang distributor dan penyangga masih ada.
Salah satu distributor pupuk di Banjarejo, H. Sukiban menjelaskan, sebenarnya tidak ada kelangkaan pupuk. Namun, para petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi ini terkendala kartu tani yang belum jadi.
“Kelangkaan pupuk itu tidak ada, tapi kalau kesulitan itu yang dirasakan petani, karena di wilayah kami, KPL sudah menebus semua jatah pupuk bagi petani,” ungkap H Sukiban, Jumat (19/2/2021).
Dikatakan Sukiban, kesulitan pupuk yang dialami petani ini disebabkan sejumlah kartu tani yang belum jadi. Di Banjarejo, ada kurang lebih 1.600 kartu tani yang belum jadi. Meskipun para tani ini sudah dimudahkan dengan melakukan pengisian form untuk pengambilan pupuk.
“Yang sulit itu kartu taninya. Banyak yang belum memiliki kartu tani. Meskipun, sekarang ini mereka dipermudah dengan mengisi form, tetapi para petani juga harus minta tanda tangan dulu ke ketua kelompok tani KPL dan petani itu sendiri. Itu yang menjadikan petani kesulitan mendapatkan pupuk,” tambahnya.
Di samping kartu tani yang belum jadi, pemerintah juga mengurangi kuota pupuk bersubsidi bagi para petani. Hal ini, kata Sukiban, yang membuat para petani mengungkapkan adanya kelangkaan pupuk.
“Dulu petani dalam satu hektarnya bisa mendapat jatah pupuk 2,5 kwintal pupuk. Namun sekarang satu hektarnya hanya mendapatkan satu kwintal. Jadi, para petani benar kekurangan pupuk, makanya mereka bilangnya langka,” tambah dia.
Pengurangan Kuota
Secara terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Blora, M. Dasum membenarkan adanya pengurangan kuota pupuk bersubsidi bagi para petani. Pihaknya sudah mengajukan lagi ke pemerintah agar kuota pupuk jangan dikurangi.
“Memang benar, terjadi pengurangan kuota pupuk. Ini yang menjadi kesulitan petani. Saya akan cek lagi datanya. Kita ajukan lagi ke pemerintah agar kuotanya jangan dikurangi,” kata M Dasum.
Hana Eswe-wied
Foto :
- Sukiban, salah satu distributor pupuk di Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora. Foto : ist.
Foto kedua bisa diberikan ilustrasi pupu
Kartu Tani Belum Jadi, Petani Blora Mengeluh Kesulitan Mendapatkan Pupuk untuk Masa Tanam 2021
BLORA (SUARABARU.ID) – Para petani di Blora kini banyak yang mengeluh karena sulit mendapatkan pupuk bersubsidi. Padahal, seluruh Kios Pupuk Lengkap (KPL) sudah mengajukan ke distributor sesuai data di e-Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Bahkan, kesediaan pupuk tersebut di gudang distributor dan penyangga masih ada.
Salah satu distributor pupuk di Banjarejo, H. Sukiban menjelaskan, sebenarnya tidak ada kelangkaan pupuk. Namun, para petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi ini terkendala kartu tani yang belum jadi.
“Kelangkaan pupuk itu tidak ada, tapi kalau kesulitan itu yang dirasakan petani, karena di wilayah kami, KPL sudah menebus semua jatah pupuk bagi petani,” ungkap H Sukiban, Jumat (19/2/2021).
Dikatakan Sukiban, kesulitan pupuk yang dialami petani ini disebabkan sejumlah kartu tani yang belum jadi. Di Banjarejo, ada kurang lebih 1.600 kartu tani yang belum jadi. Meskipun para tani ini sudah dimudahkan dengan melakukan pengisian form untuk pengambilan pupuk.
“Yang sulit itu kartu taninya. Banyak yang belum memiliki kartu tani. Meskipun, sekarang ini mereka dipermudah dengan mengisi form, tetapi para petani juga harus minta tanda tangan dulu ke ketua kelompok tani KPL dan petani itu sendiri. Itu yang menjadikan petani kesulitan mendapatkan pupuk,” tambahnya.
Di samping kartu tani yang belum jadi, pemerintah juga mengurangi kuota pupuk bersubsidi bagi para petani. Hal ini, kata Sukiban, yang membuat para petani mengungkapkan adanya kelangkaan pupuk.
“Dulu petani dalam satu hektarnya bisa mendapat jatah pupuk 2,5 kwintal pupuk. Namun sekarang satu hektarnya hanya mendapatkan satu kwintal. Jadi, para petani benar kekurangan pupuk, makanya mereka bilangnya langka,” tambah dia.
Pengurangan Kuota
Secara terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Blora, M. Dasum membenarkan adanya pengurangan kuota pupuk bersubsidi bagi para petani. Pihaknya sudah mengajukan lagi ke pemerintah agar kuota pupuk jangan dikurangi.
“Memang benar, terjadi pengurangan kuota pupuk. Ini yang menjadi kesulitan petani. Saya akan cek lagi datanya. Kita ajukan lagi ke pemerintah agar kuotanya jangan dikurangi,” kata M Dasum.
Hana Eswe-wied
