Oleh: Cahyaning Tyas Agpri
HARI-HARI ini, media sosial (TikTok, Facebook, Twitter), diramaikan dengan pemberitaan mengenai sejumlah warga salah satu desa di Tuban, Jawa Timur, yang secara serentak membeli mobil baru. Secara cepat, berita tersebut menduduki trending satu, dan menjadi perbincangan masyarakat Indonesia.
Dilihat dari video yang beredar, setidak-tidaknya 17 mobil dikirimkan pada 17 Februari dengan tujuan Desa Sumurgeneng, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. Berawal dari video viral, diketahui bahwa sejumlah warga di desa tersebut telah menjual lahannya kepada PT Pertamina.
Kemudahan Investasi
Berawal dari tahun 2017, Presiden Joko Widodo yang merencanakan pengembangan ‘Kilang Tuban’, mengarahkan PT Pertamina untuk menjalankan proses pembangunannya. PT Pertamina berafiliasi dengan perusahaan Rusia, Rosneft, dalam proyek Kilang Tuban.
Pembangunan Kilang Tuban adalah untuk investasi jangka panjang Indonesia, yakni meningkatkan kemandirian negara akan supply bahan bakar, sehingga tidak bergantung pada negara lain di masa depan.
Jokowi yang melihat begitu besar potensi Kilang Tuban, akhirnya menjadikan proyek tersebut sebagai salah satu proyek negara yang diprioritaskan. Memberikan kemudahan bagi para investor di sektor petrokimia sejak 2018, merupakan salah satu cara Jokowi dalam memprioritaskan proyek ini.
Konflik
Berbagai kendala muncul seiring beroperasinya proyek ini. Kendala awal datang pada saat pemilihan partner dalam mengembangkan proyek. Beberapa pertimbangan datang dari Indonesia sebelum akhirnya memilih Rosneft dari Rusia.
Selesai mendapatkan partner yang cocok, kendala lain datang pada saat pembebasan lahan. Seperti diberitakan oleh Radar Bojonegoro pada 27 September 2019, mahasiswa dan masyarakat sekitar lahan proyek Kilang Tuban, melakukan demostrasi di depan Gedung DPRD Tuban (26/9).
Protes yang dilayangkan antara lain menolak RUU KUHP, RUU Pertahanan, dan yang utama adalah menolak pembangunan Kilang Tuban, karena dianggap mengancam lahan pertanian milik warga. Demonstrasi yang diharapkan berujung dengan mediasi, tidak tercapai. Suasana panas terasa dari awal hingga akhir. Pengunjuk rasa dan pihak DPRD menolak mediasi. Proyek pun sempat tertunda, karena kendala pembebasan lahan untuk beberapa waktu.
Penyelesaian
Sebagai salah satu proyek yang diprioritaskan oleh Presiden Jokowi, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membentuk tim khusus, internal BKPM, sejak 2019 guna menangani proses pembebasan lahan disana.
Titik terang penyelesaian berawal dari penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), antara PT Pertamina dan Pemrintah Provinsi Jawa Timur. MoU tersebut menyatakan, Pemprov Jatim akan mendukung penuh proyek Kilang Tuban, memberikan kemudahan dalam perizinan yang dibutuhkan oleh PT Pertamina dan Rosneft.
Dengan timbal balik, Pertamina memberikan lahan pengganti untuk Pemprov Jatim membangun pelabuhan umum. Selain itu, uang ganti rugi senilai Rp 600.000-Rp 800.000 per meter untuk warga, akhirnya terealisasi. Proyek Kilang Tuban pun bisa beroperasi.
Februari 2021
Sebanyak 17 mobil yang dikirim ke daerah Kabupaten Tuban, sebagai pesanan dari warga yang mendapatkan uang ganti rugi lahan dari PT Pertamina dan Rosneft. Inilah euforia ‘mobil tiban’ lantaran ‘uang tiban’, yang dinikmati warga sebagai ‘ganti untung’.
Menurut Kompas.id (16/02), sebanyak 255 kepala keluarga di Desa Sumergeneng menjual tanahnya untuk pembangunan Kilang Tuban. Ada yang mendapatkan Rp 28 miliar, Rp 18 miliar, Rp 8 miliar, dan nominal lainnya yang sudah pasti besar.
Kedatangan mobil-mobil seperti Xpander, Yaris, Rush, atau Pajero masuk secara serentak, membuat kabar tersebut viral. Kepala Desa Gihanto menuturkan, tidak semua warganya membeli mobil. Sebagian digunakan sebagai modal usaha dan biaya umrah.
Selain terkesan mendapatkan uang kaget, kerja sama antara Pertamina, Rosneft, dan Pemprov Jatim, juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Proyek raksasa itu menyerap 20.000 pekerja pada saat konstruksi, dan 2.500 pekerja pada saat operasional. Hal itu diyakini bakal membantu perekonomian masyarakat lokal.
Cahyaning Tyas Agpri, Mahasiswa Fiskom UKSW Salatiga
