SEMARANG (SUARABARU,ID) – Di tengah derasnya arus globalisasi yang terus menguji identitas bangsa, ruang virtual Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan 77 menghadirkan sebuah perenungan yang jauh melampaui ruang kelas. Sebanyak 44 peserta dari berbagai satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum mengikuti penguatan karakter Pancasila yang disampaikan Widyaiswara Balai Pelatihan Hukum (Bapelkum) Semarang, Dr. Muh Khamdan, dalam rangkaian Agenda I tentang Wawasan Kebangsaan dan Kepemimpinan Pancasila yang diselenggarakan BPSDM Hukum pada Rabu–Kamis, 15–16 Juli 2026. Pembelajaran itu bukan sekadar menyampaikan materi, melainkan membangkitkan kesadaran bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh karakter para pemimpinnya.
Sejak awal pembelajaran, peserta diajak menghadapi kenyataan bahwa bangsa besar tidak pernah dibangun hanya dengan kecanggihan teknologi atau kekayaan sumber daya alam. Jepang dikenal dunia karena semangat Bushido, China bertahan berabad-abad melalui nilai-nilai Konfusianisme, sementara Indonesia sesungguhnya memiliki fondasi karakter yang tidak kalah agung. Melalui penelusuran sejarah, nilai tersebut ditemukan dalam Pancasila sebagai kristalisasi watak asli Nusantara yang tumbuh dari perjalanan panjang peradaban bangsa.
Muh Khamdan menjelaskan bahwa karakter Nusantara sesungguhnya telah terdokumentasi jauh sebelum Indonesia merdeka. Kitab Sutasoma memperkenalkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa, sebuah gagasan persatuan dalam keberagaman yang hingga kini menjadi perekat bangsa. Sementara itu, Negarakertagama menggambarkan Nusantara sebagai kawasan yang telah memiliki tata pemerintahan, jaringan perdagangan, diplomasi, dan pengelolaan wilayah yang maju pada masanya. Dari kedua naskah tersebut tampak bahwa karakter bangsa Indonesia dibangun di atas persatuan, gotong royong, toleransi, dan pengabdian kepada kepentingan bersama.
Lebih jauh, peserta diajak menyadari bahwa Nusantara pernah menjadi salah satu pusat peradaban dunia. Kepulauan ini berkembang sebagai episentrum teknologi kemaritiman dengan kemampuan pelayaran yang menghubungkan berbagai benua jauh sebelum era modern. Nusantara juga melahirkan mahakarya arsitektur seperti Borobudur, Prambanan, hingga berbagai bangunan tradisional yang menunjukkan kecanggihan rekayasa konstruksi, sekaligus menjadi pusat pengembangan teknologi persenjataan tradisional seperti keris yang sarat nilai filosofi, serta berbagai teknologi logam yang berkembang di berbagai kerajaan.
Kekayaan Nusantara tidak berhenti pada aspek teknologi. Indonesia juga merupakan episentrum keanekaragaman hayati herbal terbesar di dunia dengan ribuan tanaman obat yang diwariskan turun-temurun melalui pengetahuan lokal. Di saat yang sama, Nusantara menjadi rumah bagi ratusan suku bangsa, bahasa, adat istiadat, seni, dan tradisi yang membentuk mozaik budaya yang nyaris tak tertandingi. Seluruh kekayaan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sejak dahulu memiliki modal sosial, budaya, dan spiritual yang luar biasa untuk menjadi bangsa besar.
Namun perjalanan sejarah tidak selalu berjalan mulus. Dr. Khamdan mengingatkan bahwa kolonialisasi selama ratusan tahun tidak hanya menguras kekayaan alam, tetapi juga meninggalkan luka sosial yang panjang. Penjajahan telah memutus mata rantai kepercayaan diri bangsa, melemahkan solidaritas, dan melahirkan berbagai budaya yang bertentangan dengan karakter asli Nusantara. Salah satu warisan yang paling berbahaya adalah tumbuhnya budaya koruptif yang menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan bangsa.
Fenomena tersebut masih terasa hingga hari ini. Rendahnya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia menjadi pengingat bahwa pembangunan karakter belum sepenuhnya berhasil mengimbangi pembangunan fisik. Kondisi tersebut selaras dengan berbagai hasil Survei Penilaian Integritas di lingkungan kementerian yang menunjukkan masih adanya pekerjaan besar dalam memperkuat budaya integritas, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Karena itu, penguatan karakter Pancasila diposisikan sebagai fondasi utama reformasi birokrasi, bukan sekadar pelengkap pembelajaran.
Pembelajaran berlangsung dinamis melalui visualisasi video, diskusi kelompok, brainstorming, dan penelusuran berbagai sumber sejarah. Setiap peserta diberi ruang untuk merefleksikan pengalaman, menyampaikan pandangan, sekaligus merumuskan solusi. Dari proses itulah lahir kesadaran bahwa integritas tidak pernah tumbuh sendirian, melainkan dibangun melalui lingkungan yang saling menguatkan dan budaya organisasi yang sehat.
Eka Fridayanti dari Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum menilai bahwa integritas tidak cukup hanya mengandalkan komitmen individu. Menurutnya, keberadaan support system menjadi faktor penting agar setiap pegawai mampu mempertahankan nilai-nilai kejujuran di tengah berbagai tantangan birokrasi. Organisasi yang saling mengingatkan, pimpinan yang memberi keteladanan, serta rekan kerja yang saling mendukung akan melahirkan budaya integritas yang berkelanjutan.
Pandangan senada disampaikan Dona Indra dari BPSDM Hukum yang menyoroti hilangnya empati sebagai salah satu akar persoalan lintas generasi. Ketika seseorang tidak lagi mampu merasakan kesulitan orang lain, keserakahan akan tumbuh tanpa batas dan membuka jalan bagi berbagai bentuk penyimpangan. Sementara itu, Laila Rahmawati dari Kalimantan Tengah menegaskan bahwa semangat resiliensi harus terus diperkuat agar setiap aparatur mampu berdikari, mengendalikan diri dari godaan korupsi, dan tetap teguh memegang nilai-nilai Pancasila dalam setiap pengabdian kepada masyarakat.
Menjelang berakhirnya sesi pembelajaran, Muh Khamdan mengajukan sebuah pertanyaan sederhana, namun mengguncang kesadaran seluruh peserta, “Apakah Indonesia akan tetap ada sampai kapan pun di tengah pergaulan global?” Pertanyaan itu tidak dimaksudkan untuk menimbulkan pesimisme, melainkan menjadi panggilan moral bagi setiap aparatur negara. Indonesia akan tetap berdiri kokoh bukan semata karena luas wilayah atau melimpahnya sumber daya, tetapi karena pemimpinnya mampu menghidupkan kembali karakter asli Nusantara yang berakar pada Pancasila.
Hadepe
