KUDUS (SUARABARU.ID) – Ratusan mahasiswa dari BEM UMK, GMNI dan HMI menggelar aksi di halaman Pendapa Kabupaten Kudus, Jumat (19/6/2026) sore. Aksi dilakukan untuk mendesak pemerintah mendesak program MBG، KDMP serta sejumlah tuntutan lainnya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga mengundang Pejabat Forkopimda untuk hadir di tengah-tengah aksi. Terlihat Bupati Kudus Sam’ani Intakoris, Ketua DPRD Kudus Masan, Kapolres AKBP Heru Dwi Purnomo, Dandim Letkol Inf Yuusufa Alan dan Kajari Tedy Rorie terlihat sudah berada di lokasi saat mahasiswa datang.
Tak hanya itu, dua anggota DPRD Kudus yakni Rochim Sutopo dan Muhammad Antono juga turut serta. Para pejabat Forkopimda tersebut memang sebelumnya diminta mahasiswa untuk berdialog dalam aksi tersebut.
Sebelum memulai dialog dengan Forkopimda, mahasiswa terlebih dulu melakukan serangkaian orasi. Mereka mendesak pemerintah menghentikan program MBG dan KDMP.
Sementara untuk isu lokal, mahasiswa menuntut beberapa hal di antaranya terkait persoalan kesehatan, pendidikan, lingkungan serta transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Setelah puas melakukan serangkaian orasi, mahasiswa pun meminta para pejabat Forkopimda untuk duduk lesehan di atas aspal guna berdialog dengan mahasiswa.
Di hadapan Bupati dan Forkopimda, mahasiswa mendesak penghentian MBG karena berakibat terpangkasnua anggaran pendidikan dan membuat ratusan siswa keracunan.
Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa juga memprotes ketidakhadiran Wabup Bellinda Birton yang juga menjabat Ketua Satgas MBG Kabupaten Kudus.
“Kami kecewa karena Wakil Bupati tidak hadir dalam forum ini,”teriak mahasiswa.
Setelah membacakan serangkaian tuntutannya, mahasiswa meminta Bupati dan Pemkab Kudus untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa ke pemerintah pusat.
Bupati Kudus Sam’ani Intakoris dalam pernyataannya di hadapan mahasiswa menyatakan akan menyampaikan ke pemerintah pusat agar program MBG dievaluasi.
“Kami akan segera mengirimkan surat ke pusat agar program MBG dievaluasi,”kata Bupati di hadapan mahasiswa.
Sementara, terkait tuntutan soal pendidikan, bupati menyebut Pemkab Kudus sudah memberikan perhatian penuh ke dunia pendidikan di antaranya dengan mengalokasikan anggaran tunjangan kesejahteraan guru swasta sebesar Rp 1 juta per bulan.
Di bidang kesehatan, bupati juga menyebut bahwa Kudus telah mencapai 99 persen lebih Universal Health Coverage (UHC) yang mana hampir semua masyarakat Kudus terjamin oleh BPJS Kesehatan.
Sementara, terkait KDMP, Dandim Kudus Letkol Yuusufa Alan mengatakan bahwa saat ini KDMP Kudus belum beroperasi karena masih menunggu sarpras lainnya.
Namun, Dandim menegaskan bahwa KDMP memiliki tujuan yakni menjamin bagaimana produk pertanian, UMKM dan produk lokal bisa terpasarkan dengan baik.
Setelah melakukan dialog yang cukup panas, para mahasiswa meminta para pejabat Forkopimda untuk menandatangani tuntutan yang mereka bawa baik di kertas maupun banner. Usai hal tersebut, mahasiswa kemudian membubarkan diri dengan tertib.
Ali Bustomi
