Ia menegaskan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa harus memiliki dasar dan alasan yang kuat sehingga tetap relevan dalam menghadapi perubahan masyarakat yang semakin kompleks.
Menurut Profesor Adji, pembangunan berkelanjutan dan perlindungan HAM tidak dapat dipisahkan dari keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
“Kalau Pancasila mau dijadikan sebagai worldview oleh bangsa Indonesia, maka dia harus punya reason. Pancasila itu benar bukan karena yang mengatakan adalah kekuasaan, tetapi karena memang dia benar. Sementara dalam pembangunan berkelanjutan, faktanya selalu terjadi ketidakseimbangan karena kepentingan ekonomi lebih diprioritaskan daripada kepentingan sosial dan lingkungan,” ujarnya.
Sementara itu, Sayyidatul Insiyah dari Setara Institute membawakan materi “Refleksi atas Kebijakan Diskriminatif sebagai Upaya Penguatan HAM: Tantangan dalam Penghormatan Kebebasan Beragama/Keyakinan”. Ia menyoroti bahwa praktik intoleransi dan diskriminasi masih menjadi hambatan dalam pemenuhan HAM di Indonesia.
Menurutnya, diperlukan kebijakan berperspektif HAM serta penguatan ekosistem toleransi melalui sinergi pemerintah dan masyarakat guna mewujudkan ruang hidup yang aman, setara, dan inklusif bagi seluruh warga negara.
Antusiasme terlihat jelas dengan hadirnya lebih dari 600 peserta yang terdiri dari mahasiswa dan sejumlah tamu undangan. Selain mahasiswa Fakultas Hukum, kegiatan ini juga diikuti mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi (FISKOM) dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Pada akhir pemaparan, peserta juga antusias mengajukan pertanyaan terkait materi yang disampaikan narasumber.
Salah satu peserta mengungkapkan, dari seminar ini ada insight yang didapatnya. “Dari seluruh materi Festival HAM, saya memahami bahwa HAM adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir dan harus dihormati oleh siapa pun,” ujar Margaretha Ivana Aprilia mahasiswa Fiskom.
Ia menambahkan bahwa menghargai perbedaan, menjaga toleransi, dan menghormati hak orang lain sangat penting untuk menciptakan kehidupan damai, adil, dan harmonis di tengah masyarakat beragam Indonesia.
Kegiatan ini diinisiasi oleh Fakultas Hukum dan menggandeng Fiskom, FKIP, serta Pusat Studi Kepolisian (Pusdipol) UKSW. Melalui kegiatan ini, UKSW menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penguatan nilai-nilai HAM sebagai bagian penting dari pembangunan bangsa yang berlandaskan Pancasila.
Seminar nasional ini menjadi salah satu bentuk kontribusi UKSW terhadap program Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Diktisaintek) Berdampak yang selaras dengan Asta Cita 1 Penguatan Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Ning S
