TEGAL (SUARABARU.ID) – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menegaskan penanganan bencana tanah bergerak di Kabupaten Tegal terus berjalan optimal demi menjamin keselamatan dan kenyamanan warga terdampak.
Dalam hal ini, pemerintah pusat memprioritaskan langkah cepat dan terukur agar risiko lanjutan dapat ditekan sejak dini.
Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto saat memantau penanganan bencana tanah bergerak di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Kamis (19/2/2026).
BACA JUGA : Tarling Pertama Safari Ramadan 2026 Pemkab, Diisi ‘Blora Menyapa’ Hingga ‘Baznas Berbagi’ di 16 Kecamatan
Ia memastikan seluruh unsur terlibat bekerja aktif dan responsif dalam menangani dampak yang dirasakan masyarakat.
Kunjungan kerja itu menjadi bukti kehadiran negara di tengah warga yang tengah menghadapi kondisi sulit akibat pergerakan tanah.
Pemerintah menempatkan keselamatan warga sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan penanganan bencana.
Dalam agenda tersebut, pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Bencana mendatangi pos pengungsian di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara.
Di lokasi itu, berbagai layanan dasar disiagakan untuk menunjang kebutuhan para pengungsi.
Suasana dialog terbuka mewarnai pertemuan antara Kepala BNPB dan warga terdampak.
Ia mendengarkan secara langsung keluhan serta harapan masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana tanah bergerak.
Warga menyampaikan kondisi terkini pengungsian, mulai dari kebutuhan pangan hingga kepastian hunian ke depan.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto langsung menanggapi setiap aspirasi dengan komitmen untuk menindaklanjutinya secara konkret.
BACA JUGA : Modus COD Terbongkar! Polsek Kudus Kota Amankan Pengedar Miras Ilegal di Purwosari Berkat Laporan Warga
Dalam kesempatan tersebut, Letjen TNI Suharyanto menyebut kunjungan ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden agar penanganan bencana tetap berjalan maksimal, terlebih menjelang dan selama Ramadan.
“Kebutuhan dasar pengungsi harus segera dipenuhi dan tidak boleh terhambat kondisi apa pun,” ujar Suharyanto, dikutip dari siaran pers BNPB RI.
Pemerintah pusat, menurutnya, menjamin warga dengan rumah rusak tetap memperoleh perlindungan melalui penyediaan hunian sementara hingga hunian tetap siap ditempati.
“Dibangun huntara sebanyak 900 unit, sementara telah disiapkan lahan untuk 500 unit,” kata Suharyanto dalam pernyataan resminya.
Untuk mempercepat proses pembangunan, Kepala BNPB mendorong skema pembangunan mandiri.
Skema ini memberi ruang bagi warga menentukan lokasi hunian sementara sesuai kondisi lapangan.
“Huntara bisa dibangun mandiri satu per satu, dengan dukungan kepala desa menyiapkan lahannya,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah membuka opsi bagi warga yang memilih tinggal di luar pengungsian.
Bantuan dana tunggu hunian disiapkan agar warga tetap dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
“Dana tunggu hunian sebesar Rp600 ribu per bulan per KK diberikan sampai huntara selesai dibangun,” tegas Suharyanto.
Tidak hanya hunian sementara, pembangunan hunian tetap juga masuk dalam agenda percepatan.
Pemerintah menyiapkan pola terpusat maupun mandiri sesuai ketentuan yang berlaku.
“Huntap bisa dibangun di luar Kabupaten Tegal, selama aman dan memenuhi kriteria,” tutur Kepala BNPB.
Langkah tersebut diharapkan mampu memberi kepastian jangka panjang bagi warga terdampak.
Pemerintah ingin memastikan warga dapat kembali hidup aman tanpa dibayangi risiko bencana serupa.
BACA JUGA : Ramadan, Pengurus Masjid Agung Kota Tegal dan Paguyuban Pedagang Minta Car Free Night Ditiadakan
Upaya pemulihan ini juga melibatkan koordinasi lintas sektor, baik pemerintah daerah maupun unsur terkait lainnya.
Sinergi tersebut dinilai penting agar penanganan berjalan efektif dan berkelanjutan.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan penanganan bencana tanah bergerak di Kabupaten Tegal tidak berhenti pada respons darurat semata.
TYA WIDYA
