SEMARANG (SUARABARU.ID) – Sebanyak 42 aparatur sipil negara dari berbagai unit strategis di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, mulai dari Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, kedeputian, hingga dukungan staf ahli dan staf khusus, mengikuti agenda kedua Pelatihan Dasar (Latsar) ASN. Kegiatan yang berlangsung secara virtual sejak 10 hingga 18 Februari 2026 itu menjadi momentum konsolidasi gagasan tentang pentingnya meneguhkan smart governance melalui budaya kerja adaptif di tengah percepatan perubahan global.
Di balik layar, Dr. Muh Khamdan, widyaiswara Balai Pelatihan Hukum (Bapelkum) Semarang, Kementerian Hukum, memandu jalannya kelas dengan gaya komunikatif dan reflektif, Rabu, 18 Pebruari 2026. Ia tidak hanya menyampaikan materi, tetapi mengajak peserta membedah realitas birokrasi hari ini, dari tantangan disrupsi digital, ekspektasi publik yang kian tinggi, hingga kebutuhan menghadirkan pelayanan yang responsif. “Adaptif bukan pilihan, melainkan keniscayaan,” tegasnya.
Menurut Khamdan, nilai “kompeten” harus menjadi fondasi yang hidup, bukan sekadar slogan di dinding kantor. Kompetensi, katanya, harus dibarengi dengan keberanian berinovasi dan sikap proaktif. ASN muda didorong untuk menjadi agen perubahan di unit kerjanya masing-masing, bukan sekadar pelaksana teknis kebijakan. Transformasi birokrasi, dalam pandangannya, dimulai dari perubahan pola pikir dan budaya kerja.
Ia kemudian memaparkan peta jalan pengembangan aparatur negara dalam tiga tahap besar. Tahapan itu meliputi Smart ASN 2024, Robust ASN 2030, dan Kompetitif ASN 2045. Tahapan-tahapan sesungguhnya dirancang sebagai proses bertahap, dari penguatan literasi digital dan integritas, menuju ketangguhan organisasi, hingga daya saing global. Dalam konteks inilah, pemanfaatan artificial intelligence dipandang sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik.
Semangat tersebut disambut antusias oleh peserta. Safira Arum Nisa, yang akrab disapa Arum, melihat peluang besar dalam pengembangan teknologi pembelajaran di lingkungan Sekretariat Negara. Berbekal pengalaman dalam program Setneg ke Sekolah (SkS) di SMAN 34 Jakarta, ia berkomitmen menghadirkan desain pembelajaran yang lebih interaktif dan berbasis teknologi. “Pengembangan kompetensi ASN harus relevan dengan kebutuhan zaman,” ujarnya.
Lubna Feyla Affa, alumni Psikologi Universitas Diponegoro yang bertugas di Sekretariat Negara, menyoroti pentingnya responsivitas layanan terhadap pemangku kepentingan. Ia menilai, adaptivitas tidak hanya soal teknologi, tetapi juga kecerdasan emosional dalam membaca kebutuhan publik. Penggunaan artificial intelligence, menurutnya, perlu dipadukan dengan empati dan etika pelayanan.
Sementara itu, Yudisthira Jannata Muhammad Isa dari sekretariat dukungan kabinet mengingatkan bahwa tugas ASN tidak berhenti pada pelaksanaan kebijakan publik. Ia menekankan pentingnya menjaga harmoni dan persatuan di tengah derasnya arus informasi dan potensi polarisasi. Adaptif, baginya, juga berarti mampu merespons isu-isu sensitif secara bijak dan konstruktif.
Komitmen serupa datang dari Sevia Ayu Diniati yang bertugas di kantor keprotokolan Sekretariat Negara. Ia memandang penguatan kompetensi komunikasi dan keprotokolan sebagai bagian integral dari citra positif ASN. Di tengah sorotan publik yang semakin tajam, profesionalisme dan kemampuan komunikasi yang adaptif menjadi kunci membangun kepercayaan masyarakat.
Diskusi demi diskusi di kelas virtual itu memperlihatkan satu benang merah. ASN muda ingin bergerak maju. Mereka sadar bahwa birokrasi modern menuntut kecepatan, akurasi, dan inovasi. Namun, di atas semua itu, integritas dan komitmen pelayanan tetap menjadi fondasi. Transformasi digital tanpa transformasi nilai hanya akan menjadi perubahan kosmetik.
Menjelang penutupan agenda kedua Latsar pada sore hari, layar-layar virtual itu menjadi saksi lahirnya tekad kolektif. Smart governance bukan lagi sekadar konsep akademik, melainkan komitmen praksis yang akan dibawa pulang ke meja kerja masing-masing. Dari ruang digital sederhana itu, harapan akan birokrasi yang tangguh, adaptif, dan kompetitif menuju 2045 kembali ditegaskan. Demi pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia.
Hadepe
