TEGAL (SUARABARU.ID) – Komisi I DPRD Kota Tegal melaksanakan kunjungan lapangan (Kunlap) ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Tegal, Selasa (13/1/2026).
Kunjungan lapangan dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Tegal, Moh Muslim didampingi Wakil Ketua Erni Ratnani SE, MM,
Moh Sefrudin, M Tarso Supriadin A.Md, Ak, dan Arie Prima Setyoko SE, S.Psi diterima oleh Kepala Disdikbud Kota Tegal Dewi Umaroh S.psi, MH bersama jajaran.
Kepada Kadisdikbud, Komisi I DPRD Kota Tegal mempertanyakan diantaranya terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 terkait zonasi.
Karena kata M Muslim ada zona khusus sehingga warga masyarakat yang ada di wilayah Kelurahan Cabawan dan Kelurahan Krandon bisa sekolah sesuai keinginan dan zonasinya.
Selama ini warga Kelurahan Krandon dan Kelurahan Cabawan sulit untuk mencari sekolah dampak dari zonasi.
Selanjutnya soal SPPG Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada di Kota Tegal. Muslim melihat untuk tahun ini pada sajiannya kurang maksimal. “Saya melihat sajiannya kurang maksimal. Komisi I DPRD Kota Tegal berharap, penyajian menu persis di Rp 10 ribu,” terang Muslim.
Komisi I DPRD Kota Tegal, kata Muslim akan melakukan sidak ke sejumlah sekolah yang menerima Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk melihat secara langsung seperti apa penyajiannya.
“Tolong jangan main-main terhadap menu makanan, harus sesuai dengan harga yang telah ditentukan. Banyak masukan dari Ibu-ibu soal menu penyajiannya kurang dari Rp 10 ribu.
Kadisdik Kota Tegal Dewi Umaroh menjelaskan, terkait Satuan Penyelenggara Layanan Inklusi (SLPI) di SMP ada dua yakni, SMPN 9 dan SMPN 5. Untuk jenjang Sekolah dasar ada SDN Panggung 5, SDN Kemandungan 3, SDN Kalinyamat Kulon (Kalkul) 2, dan SDN Bandung 3.
“Itu yang ditetapkan SK Wali Kota sebelum ada intruksi Pusat bahwa semua sekolah harus melayani inklusi. Sejak dua tahun lalu, SPMB, sekolah menerima anak berkebutuhan khusus.
Mengajak sekolah penyelenggara layanan inklusi studi tiru ke Surabaya, namun belum massif gerakan.
Belum semua sekolah memiliki guru yang bisa mendampingi anak berkebutuhan khusus. Terkait dengan itu, akan merekrut empat tenaga unit pelayanan disabilitas. “Ada layanan inklusi bukan saja satu guru, namun juga semua warga sekolah,” ujar Dewi Umaroh.-(SUT)
