WONOSOBO (SUARABARU.ID)- Ketua Social Analysis and Research Insstitut (SARI) Tri Hananto mengatakan kampanye 16 HAKTPA (Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak) adalah gerakan global untuk menentang kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Gerakan ini telah dimulai 25 November 2025 lalu sebagai Hari Internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan hingga 10 Desember 2025 sebagai Hari Hak Asasi Manusia (HAM),” ujarnya.
Tri mengatakan hal itu dalam acara “Kampanye 16 HAKTPA, Menguatkan Ruang Aman dan Merawat Solidaritas” yang digelar SARI Surakarta, Migrant Care dan Pemkab Wonosobo di Gedung Korpri, setempat, Rabu (10/12) hingga Kamis (11/12/2025) ini.
Kampanye 16 HAKTPA juga diramaikan dengan talkshow menyoal kekerasan dan perlindungan terhadap anak dan perempuan, bazar UMKM Desbumi, pentas budaya (theatre dan tari) dan pemutaran film buruh migran.
Usai kegiatan kampanye 16 HAKTPA, dilanjutkan dengan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tematik Desbumi pada Kamis (11/12) di tempat yang sama.
Musrenbang tematik ini akan diikuti OPD terkait seperti Bappeda, Disnakertrans, Dinkop dan UKM, Dinsos dan PMD, DPPKBPPPA, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, BLK, Imigrasi, DLH, BPBD dan PPT Wonosobo.
Menurut Tri, mengapa 16 HAKPT selalu diperingati di Indonesia. Karena angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia sangat tinggi. Perlu dilakukan kampanye secara masif agar kasus-kasus tersebut tidak terus terulang di masa yang akan datang.
“Dari riset SIMPONI-PPA dari 1 Januari-November 2025, mengungkapkan data kekerasan terhadap perempuan dan anak yang paling banyak adalah kekerasan seksual sejumlah 12.381 orang,” bebernya.
Gerakan Solidaritas
Selain itu, lanjutnya, kasus lain yakni kekerasan fisik 9.755 orang, kekerasan psikis 8.943 orang, penelantaran 2.124 orang, TPPO 396 orang, eksploitasi 359 dan lainnya 3.110 orang. Adapun korban dengan jenis kelamin laki-laki 6.034 orang dan perempuan 24.288 orang.
Di Wonosobo, sendiri data kasus kekerasan perempuan dan anak menurut UPIPA tahun 2023 ada 96 kasus. Yakni kekerasan psikis 35 orang, kekerasan fisik 19, kekerasan seksual 18 dan penelantaran 17 orang. Korban perempuan 64 dan anak-anak 32 orang.
Sementara itu, kata Tri, data PPT Desbumi 13 desa di Wonosobo pada semester kedua 2025 PPT di 13 Desbumi di 4 kecamatan, di Wonosobo mengalami peningkatan dalam hal pelaporan dan layanan yakni Layanan informasi 21 orang, layanan rujukan 21 dan layanan kasus perlindungan sosial 25 orang.
Adapun layanan surat ijin keluarga mengetahui Kepala Desa 15 orang, layanan dokumen kependudukan 12 orang, layanan pendampingan ekonomi 8 orang, layanan pengaduan kasus 2 orang dengan jumlah keseluruhan 104 orang.
“Kampanye 16 HAKTPA adalah untuk membangun gerakan solidaritas penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan strategi mendorong sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menentang kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ujarnya.
Disisi lain, ungkapnya, pelindungan terhadap pekerja migran masih jauh panggang dari pada api. Tata kelola pelindungan pekerja migran belum dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
“Khususnya pekerja migran, masih banyak dijumpai kasus-kasus pekerja migran pada saat pra-penempatan, saat penempatan hingga pasca penempatan,” papar dia.
Hal itu bisa dilihat, mulai dari kasus biaya penempatan yang mahal, gagal berangkat, hak-hak pekerja migran yang terabaikan, kemudian banyaknya kekerasan yang dialami pekerja migran.
Perlindungan Perempuan
“Tak hanya itu, ternyata kasus TPPO masih banyak terjadi. Bahkan belakangan ini tengah marak adalah kasus online scamming. Semua itu butuh keterlibatan semua pihak untuk bisa mengatasi secara bersama-sama,” pintanya.
Dikatakan Tri, terkait dengan kasus-kasus yang dialami pekerja migrandan upaya membangun tata kelola pelindungan pekerja migran yang lebih baik, di tingkat desa telah diselenggarakan Musrenbang Desa Tematik pekerja Migran di 13 Desbumi di Wonosobo.
“Musrenbang tematik Desbumi telah menghasilkan rekomendasi bagi Pemerintah Desa, Kecamatan dan Kabupaten Wonosobo terkait isu-isu strategis dan usulan-usulan strategis pekerja migran Indonesia dan keluarganya,” tandas dia.
Staf Ahli Bupati Wonosobo Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Satriyatmo menyebut berbicara mengenai perlindungan anak, ada tiga hal yang oleh para ahli disebut sebagai tiga dosa besar pendidikan, yakni kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi.
“Tiga hal inilah yang seringkali merusak masa depan anak tanpa kita sadari. Semua harus berani mengakui bahwa tantangan ini nyata adanya dan membutuhkan keberanian kolektif untuk menyelesaikannya,” ucap dia.
Pihaknya berpesan kepada sekolah, orang tua, pemerintah, tokoh agama, hingga komunitas untuk tidak menutup mata. Tugas steakholder terkait adalah memastikan bahwa ruang tumbuh anak-anak kita benar-benar aman, ramah dan bebas dari kekerasan.
Selanjutnya, lanjut Satriyatmo, mengenai perlindungan perempuan, merupakan hal yang tidak mudah. Perempuan masih berada pada kelompok rentan kekerasan, baik secara fisik, psikologis, maupun digital.
“Maka dari itu, identifikasi kelompok rentan perlu terus diperkuat. Kita membutuhkan pencegahan yang lebih strategis, bukan hanya respons ketika kekerasan sudah terjadi,” pungkasnya.
Muharno Zarka
