KOTA MUNGKID
(SUARABARU.ID) – Sejak usaha penambangan golongan C di lereng Gunung Merapi dioperasi polisi, belum lama ini, kini sekitar sembilan ribu warga kehilangan pekerjaan. Mereka itu warga 17 desa di Kecamatan Srumbung dan empat desa di wilayah Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang.
Hal itu terungkap dalam jumpa pers di sekretariat Serikat Pekerja (Serper) Merapi Desa Jumoyo, Salam, Kabupaten Magelang, hari ini (Rabu, 12/11/25). Pengurus Serper Merapi mengungkapkan dampak dari operasi penertiban yang dilakukan Bareskrim Polri. “Kami setuju dengan dilakukannya penertiban. Namun kami selaku pekerja Merapi mengharap segera ada solusi, agar warga Merapi bisa bekerja kembali,” kata Ketua Serper Merapi, H Sungkono.
Hal itu akibat vakum tidak adanya penambangan galian C. Dampak dari operasi yang dilakukan polisi, warga lereng Merapi yang menggantungkan hidupnya dari bahan tambang galian C, kini menganggur. Mereka tidak punya pekerjaan. “Harapan kami, pemerintah segera mengambil kebijakan dan memberikan solusi untuk masyarakat yang menggantungkan hidup dari Merapi, agar bisa bekerja kembali,” harapnya.
Selebihnya diharapkan ada kemudahan untuk usaha penambangan rakyat. Baik berupa izin, maupun zona yang diperbolehkan untuk ditambang. Diakui, selama ini dia hanya mendengar tentang kendala yang ada. “Karena kami hanya mewadahi pekerjanya saja,” tuturnya.
Disebutkan, sejauh ini hanya ada satu penambang lokal yang mendapat izin. Dengan jumlah backhoe sebanyak lima buah. Sedangkan mobil pengngkutnya sebanyak 900 unit.
“Harapan kami, zona mana saja yang boleh ditambang,” katanya.
Diakui, selama ini penambang setempat tidak tahu zona yang ditambang itu merupakan tanah rakyat, tanah milik Taman Nasional Gunung Merapi, atau berstatus lain.
Dampaknya Luas
Penasihat Serper Merapi, Budi,
mendukung dilakukannya operasi penutupan penambangan pasir ilegal. Namun warga sekitar merasakan betul, selama sekitar dua Minggu terakhir ini tidak ada aktivitas. Dampaknya sangat luas, terutama perekonomian. “Selama ini 70 persen warga di lereng Merapi mendambakan penghasilan dari Merapi,” katanya.
Maka, dia pun mengharapkan segera ada solusi. Kalau memang harus berizin, dia ingin agar perizinannya dipermudah.
Dalam kesempatan yang sama dia sebutkan, selama ini mayoritas pemegang izin adalah warga luar kota. “Bagaimana warga lokal bisa memiliki izin, tidak hanya menjadi penonton,” harapnya.
Disebutkan pula, selama ini warga setempat hanya bekerja sebagai kuli. “Yang punya izin dan PT kebanyakan orang luar kota,” katanya.
Berkenaan dengan hal itu dia mengharap Pemerintah memperhatikan warga lokal. “Agar segera ada solusi dan pekerjaan, sehingga perekonomian tidak terlalu lemah,” katanya.
Ditandaskan pula, sejak adanya penutupan penambangan pasir dan batu Merapi, sudah ada gejolak tidak baik. Angka kriminalitas berupa pencurian meningkat. Harapan dia aktivitas warga Merapi bisa segera ada.
Eko Priyono
