JEPARA (SUARABARU.ID) — KH. Muhammad Nur kembali terpilih sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Donorojo dalam Musyawarah Kecamatan (MUSCAM) yang berlangsung di Pendopo Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, pada Rabu (12/11).
Kegiatan yang digelar secara khidmat itu dihadiri jajaran Dewan Pimpinan MUI Kabupaten Jepara, pejabat pemerintah kecamatan, serta perwakilan berbagai ormas Islam, di antaranya Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Ahlulbait Indonesia (ABI). Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Jepara, kemudian dilanjutkan dengan laporan pertanggungjawaban (LPJ) Ketua MUI Donorojo, KH. Muhammad Nur.
Dalam laporannya, KH. Muhammad Nur menyampaikan bahwa terselenggaranya MUSCAM merupakan hasil kerja sama yang solid antara MUI Donorojo dan Pemerintah Kecamatan Donorojo.
“Koordinasi yang baik antara pihak kecamatan dan panitia memungkinkan musyawarah ini berjalan lancar dan tertib,” ujarnya.
Ia menegaskan pentingnya menjaga sinergi antara ulama dan umara (pemerintah).
“Jalan dan cara mungkin berbeda, tetapi tujuan kita sama — menyejahterakan masyarakat. Ini adalah amanah dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW,” tegasnya.
Menyinggung soal kerukunan antarumat beragama, KH. Muhammad Nur menjelaskan bahwa semangat toleransi di Donorojo telah terbangun jauh sebelum berdirinya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
“Sebelum FKUB dibentuk, kami bersama KH. Ubaidillah (almarhum) sudah mendirikan Forum Komunikasi Lintas Agama (FORMULA) sebagai wadah dialog antarumat beragama,” jelasnya.
Ia menutup sambutannya dengan mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pimpinan MUI Kabupaten Jepara dan seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya MUSCAM.
MUI Jepara Tegas Tolak Proyek Peternakan Babi
Dalam sambutan berikutnya, Ketua MUI Kabupaten Jepara, KH. Dr. Mashudi, menegaskan bahwa MUI merupakan “tenda besar keumatan” yang berperan ganda: menjadi mitra strategis pemerintah (shodiqul hukumah) sekaligus pelayan umat (khodimul ummah).
Ia menyoroti sikap MUI Jepara yang menolak rencana pembangunan peternakan babi modern oleh PT Charoen Pokphand Indonesia (CPI) di wilayah Jepara.
“Atas permintaan MUI Pusat dan MUI Provinsi Jawa Tengah, kami telah melakukan kajian mendalam. Hasilnya, hampir seluruh masyarakat Jepara menolak rencana tersebut,” ujarnya.
Menurut KH. Mashudi, meskipun proyek tersebut menjanjikan nilai investasi mencapai Rp20 triliun dan kurang lebih income PAD Rp 1,5 triliun per tahun, MUI menilai aspek moral, sosial, dan budaya masyarakat tetap harus menjadi pertimbangan utama.
“Investasi besar bukan alasan untuk mengabaikan nilai-nilai keagamaan dan aspirasi umat. Setelah berkoordinasi dengan berbagai MUI kabupaten di Jawa Tengah, hampir semuanya sepakat menolak,” tegasnya.
Ia menambahkan, MUI memiliki tiga fungsi utama: sebagai mitra pemerintah, pelayan umat, dan penjaga moral bangsa.
“Selain persoalan peternakan babi, MUI juga aktif dalam isu narkoba dan pembinaan generasi muda. Kami tidak boleh lelah dalam berkhidmat,” katanya.
Sebagai pelayan umat, MUI Jepara juga dikenal aktif memelihara kerukunan lintas agama melalui kegiatan sosial dan lingkungan.
“Sejak lama kami melibatkan berbagai unsur agama dalam kegiatan penghijauan dan sosial. Atas upaya itu, MUI Jepara menerima Harmony Award tahun lalu,” ungkapnya.
Kepemimpinan Berlanjut, Sinergi Diharapkan
Setelah proses musyawarah tertutup, peserta MUSCAM secara aklamasi menetapkan KH. Muhammad Nur untuk kembali memimpin MUI Kecamatan Donorojo masa jabatan berikutnya.
Ketua MUI Jepara, KH. Dr. Mashudi, berharap kepemimpinan tersebut semakin memperkuat sinergi antara MUI, pemerintah daerah, dan masyarakat.
“Kami berharap MUI Donorojo menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga harmonisasi dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Hadepe – Lisin
