WONOSOBO (SUARABARU.ID)- Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Wonosobo dinilai masih seret. Kondisi tersebut tentu sangat memberatkan bagi aspek pendapatan daerah di tengah efisiensi anggaran dari pemerintah pusat
Sejumlah sektor andalan seperti retribusi pasar, homestay, restoran, pajak PBB dan reklame, hingga parkir tepi jalan umum belum memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo Mugi Sugeng menekankan perlunya strategi peningkatan PAD yang dirancang secara profesional. Termasuk kemungkinan menggandeng konsultan independen dan akademisi.
“Perlu ada penerapan sistem parkir elektronik dan tiket digital di objek wisata untuk mendorong efisiensi dan akuntabilitas pendapatan. Tiket digital akan menekan potensi kebocoran di lapangan,” katanya.
Perangkat daerah pengelola PAD pun diminta Mugi untuk memperbaiki basis data wajib pajak serta meningkatkan penegakan perda perpajakan.
“PAD adalah nafas kemandirian daerah. Jika tidak ada perubahan pola dan semangat, kita akan terus bergantung pada dana transfer pusat. Ini yang sangat berat karena ada kebijakan efisiensi anggaran,” tegasnya.
Mugi Sugeng, menyebut di tengah kondisi fiskal yang tidak baik, harus mencari terobosan baru dalam memaksimalkan pendapatan. Salah satu jalan yang perlu ditempuh adalah mengoptimalkan potensi PAD yang ada.
“Kita harus objektif, bahwa PAD masih dikelola secara tradisional. Sehingga sampai saat ini pendapatan kita belum maksimal. Perlu ada sistem tiket digital dan aplikasi online dalam menggali PAD,” ujarnya.
Potensi Pendapatan
Padahal menurutnya, permasalahan PAD bukan hanya persoalan realisasi di atas kertas, melainkan menyangkut inovasi dan akurasi dalam pendataan.
Ia menilai banyak potensi besar belum tergarap optimal. Mulai dari sektor homestay, restoran, parkir, hingga pajak bumi dan bangunan (PBB).
“Misalnya untuk homestay jumlahnya ada 500 lebih, tapi yang taat membayar baru sekitar 20 persen. Untuk PBB, sampai di tahun lalu tercatat memiliki piutang Rp 12 miliar. Ini kan musti segera dicarikan solusi,” terangnya.
Menurutnya, saat ini masih banyak wajib pajak yang sebenarnya sudah membayar namun belum tercatat. Bahkan ada indikasi penyelewengan oleh oknum dalam proses pemungutan di lapangan.
Hal ini menunjukkan perlunya penyegaran sistem, termasuk pembaruan basis data dan penguatan pengawasan. Tak hanya itu, DPRD juga menyoroti kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang masih sangat rendah.
Beberapa BUMD diketahui terus merugi dan tidak efisien dalam pengelolaan usahanya. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan terus membebani keuangan daerah jika tidak segera dievaluasi secara menyeluruh.
“Kita berharap pemerintah berani mengambil langkah untuk dibubarkan atau digabung saja daripada tidak memberikan keuntungan bagi daerah,” tandasnya.
Muharno Zarka
