JEPARA (SUARABARU.ID)- Widyaiswara Balai Diklat Hukum Jawa Tengah menjadi narasumber dalam Pelatihan Dasar (Latsar) Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia, Senin, (1/9/2025).
Pelatihan ini berlangsung dalam format work from anywhere (WFA), dengan peserta yang mengikuti secara daring dari rumah maupun instansi asal mereka masing-masing.
Sebanyak 20 peserta berasal dari lingkungan pusat penelitian, pengembangan pendidikan dan pelatihan (Pusbang Diklat) Bawaslu, serta sejumlah Bawaslu kabupaten di Bali. Mereka tersebar dari Buleleng, Karangasem, Bangli, Klungkung, Jembrana, hingga Gianyar. Fase kali ini menitikberatkan pada nilai dasar berorientasi pelayanan, yang menjadi landasan utama pembentukan karakter ASN Bawaslu.
Dalam paparannya, Khamdan menekankan pentingnya penguatan nilai dasar profesi ASN yang terangkum dalam prinsip BerAKHLAK, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Menurutnya, nilai-nilai tersebut muncul sebagai jawaban atas dinamika birokrasi dan lingkungan strategis politik nasional yang terus berubah.
“ASN, khususnya insan Bawaslu, harus memandang dirinya sebagai pelayan publik. Mindset positif ini penting agar setiap kebijakan maupun layanan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tegas Khamdan dalam sesi pembekalan.
Untuk menguatkan gagasannya, Khamdan menghadirkan contoh lintas tradisi agama. Ia mengisahkan bagaimana Isa Al Masih membasuh kaki muridnya sebagai simbol kerendahan hati, Umar bin Khattab memanggul sekarung gandum demi keluarga miskin, hingga ajaran Tri Hita Karana dalam tradisi Hindu yang menekankan keselarasan hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam.
Menurut Khamdan, pelayanan publik bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk penghambaan kepada Tuhan. “Setiap tindakan memanusiakan manusia dalam pelayanan publik adalah ibadah,” ujarnya, disambut antusias para peserta.
Inspirasi itu dirasakan langsung oleh Ayu Diah Cintyadewi, CPNS dari Bawaslu Karangasem. Ia mengaku tergerak oleh kisah lintas agama yang membuka cakrawala baru bahwa pelayanan publik memiliki dimensi spiritual. “Pelayanan adalah wujud penghambaan pada Tuhan. Itu membuat saya semakin bersemangat menjalankan peran sebagai ASN,” ungkap Tya.
Hal serupa disampaikan Dian Firja Ameliani, CPNS yang menjabat sebagai calon widyaiswara Bawaslu. Ia menekankan bahwa PNS dalam melaksanakan kebijakan maupun layanan harus berpegang pada prinsip keadilan. “Tidak boleh ada diskriminasi. Semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan yang setara,” katanya.
Dalam diskusi, muncul pula penekanan pada paradigma GEDSI, yang mencakup gender equality, disability, and social inclusion. Seluruh peserta bersepakat bahwa layanan publik harus menyentuh semua kalangan tanpa membeda-bedakan. GEDSI dipandang sebagai penguatan nilai-nilai BerAKHLAK agar pelayanan ASN lebih inklusif.
Hans Karunia Hamonangan, calon widyaiswara Bawaslu lainnya, memperkuat pandangan tersebut. Menurutnya, ASN yang berkelas dunia harus tampil dengan karakter smart sekaligus penuh kepedulian. “Hospitality atau kepedulian adalah kunci. Aparatur yang baik bukan hanya cerdas, tapi juga hadir untuk sesama,” ucap Hans.
Keterlibatan para peserta dalam mengadopsi GEDSI menandai pergeseran paradigma layanan publik di lingkungan Bawaslu. Tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga keberpihakan pada kelompok rentan, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat marjinal.
Menurut Khamdan, pendekatan inklusif ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap Bawaslu. Ia menegaskan bahwa organisasi pembelajar hanya dapat tumbuh bila mampu menjaga integritas dan bebas dari konflik kepentingan. “Bawaslu harus menjadi teladan dalam praktik pelayanan publik yang inklusif dan akuntabel,” katanya.
Dalam sesi refleksi, peserta menyimpulkan bahwa penerapan BerAKHLAK dan GEDSI merupakan jalan untuk membangun Bawaslu sebagai organisasi yang tangguh. Nilai-nilai tersebut bukan sekadar slogan, melainkan kompas moral yang membimbing setiap keputusan dan tindakan aparatur.
Latsar daring yang berlangsung sehari penuh ini akhirnya menegaskan kembali posisi ASN Bawaslu sebagai garda terdepan demokrasi. Bukan hanya mengawal proses pemilu, tetapi juga menghadirkan pelayanan publik yang adil, setara, dan memanusiakan manusia.
Dengan semangat kolaborasi dan paradigma inklusif, insan Bawaslu diharapkan mampu menjawab tantangan birokrasi modern. Bawaslu tidak hanya sebagai pengawas pemilu, tetapi juga sebagai institusi pembelajar yang senantiasa mengedepankan kepentingan rakyat di atas segalanya.
ua
