Oleh Jhosef Nanda P.W. 
KETIKA kabar kenaikan tunjangan anggota DPR RI mencuat ke permukaan, banyak pihak seolah tidak kaget — hanya kecewa, lalu menghela napas panjang atau bersikap sinis dengan bilang, “oh gitu, naik lagi ya?”. Sungguh ironis, di negeri yang konon menjunjung tinggi keadilan sosial ini, realitasnya justru memperlihatkan wajah negara yang makin jauh dari rasa empati. Pasalnya kenaikan tunjangan anggota DPR ini terjadi di tengah persoalan mendasar lainnya, terutama terkait kesejahteraan pendidik.
Di saat para guru honorer hidup dengan upah tak layak, dosen menghadapi beban kerja tinggi dengan penghargaan minim, dan pegawai negeri sipil di sektor esensial dan yang bertugas di daerah terdepan, terluar dan tertinggal berjuang menghadapi kenaikan biaya hidup, para wakil rakyat justru menikmati peningkatan tunjangan yang tidak disertai indikator kinerja yang jelas.
Kebijakan ini, jika dilihat dari sudut pandang psikologi sosial, menyentuh akar paling dalam dari krisis yang dialami bangsa ini: keretakan antara rakyat dan wakilnya, hilangnya kepercayaan terhadap institusi pemerintahan, dan pencabikan rasa keadilan sosial. Persoalan nasional ini terasa sangat personal bagi rakyat Indonesia.
Menurunkan Harkat Guru
Bandingkan dengan Finlandia, negara yang sering dikutip sebagai teladan pendidikan dunia. Di sana, guru digaji layak, dihormati secara sosial, dan diberikan otonomi profesional tinggi. Tidak ada tunjangan fantastis untuk parlemen, tapi sistem politiknya justru fokus memastikan bahwa sektor pendidikan adalah fondasi utama negara.
Negara tetangga, Singapura juga memberi contoh jelas, guru baru di negara itu bisa memperoleh gaji awal yang setara dengan insinyur dan profesional lain. Mengapa? Karena pemerintahnya memahami bahwa tanpa guru berkualitas dan sejahtera, tidak akan pernah ada generasi unggul.
Lalu, kita di Indonesia? Guru honorer masih ada yang dibayar Rp 300.000 per bulan, bahkan jauh lebih rendah dari tunjangan bensin (transportasi) terbaru anggota DPR, yang mencapai 7 juta rupiah per bulan, gaji guru honorer per bulan bahkan tak sampai 10%. Banyak dari mereka harus bekerja sambilan untuk bertahan hidup, sembari mendidik anak- anak bangsa. Ini bukan hanya masalah kebijakan, tapi juga masalah kemiskinan empati di kalangan para pengambil kebijakan.
MBG Jangan Terus Lupakan Guru
Ironi semakin kuat ketika kita melihat alokasi anggaran pendidikan 2025 yang mencapai Rp757,8 triliun, angka yang tampaknya besar, namun sayangnya tidak berpihak pada pemerataan pendidikan dan kesejahteraan guru.
Porsi terbesar dari anggaran ini — sekitar Rp335 triliun — justru diarahkan ke program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini terdengar baik di permukaan: siapa yang tak ingin anak-anak makan bergizi? Tapi realitas di lapangan tidak sesederhana itu.
Program semacam ini lebih mirip kebijakan populis, yang cocok untuk kampanye, tetapi minim kontribusi terhadap pembangunan sistem pendidikan jangka panjang. Guru tetap kurang sejahtera. Sekolah di daerah 3T tetap kekurangan fasilitas. Murid memang kenyang — tetapi pendidikan tetap lapar.
Di banyak negara, seperti Korea Selatan, dana pendidikan diprioritaskan untuk peningkatan kualitas pengajar, penyediaan pelatihan, riset pendidikan, dan digitalisasi sekolah. Bukan sekadar subsidi konsumtif. Di Indonesia, narasi “makan gratis” tampak lebih dijual ketimbang rencana strategis membangun masa depan pendidikan secara menyeluruh.
Frustrasi Kolektik
Kenaikan tunjangan DPR di tengah ketimpangan ini menimbulkan apa yang disebut “frustrasi kolektif” dalam teori psikologi sosial. Ini adalah kondisi ketika sekelompok masyarakat merasa harapannya diabaikan secara sistematis oleh penguasa. Dampaknya adalah apatisme, sinisme, bahkan radikalisasi opini publik.
Rakyat merasa negara sudah tidak mendengarkan mereka. Bahwa keputusan- keputusan diambil hanya untuk menguntungkan elite politik. Bahwa kebijakan tidak lagi dilandaskan pada nilai keadilan sosial, melainkan pada logika kekuasaan dan privilese.
Kita juga melihat keretakan identitas sosial. Masyarakat mulai membagi realitas menjadi dua: “kita yang menderita” dan “mereka yang menikmati kuasa”. Fenomena ini sangat berbahaya, karena ketika kelompok sosial merasa dikhianati, maka solidaritas nasional akan runtuh secara pelahan.
Sikap Apatis dan Antipolitik
Dalam jangka panjang, ketidakadilan seperti ini tidak hanya merusak relasi sosial, tetapi juga menggerus kepercayaan terhadap demokrasi. Masyarakat yang menyaksikan
para wakilnya hidup mewah, sementara mereka sendiri tak kunjung keluar dari kemiskinan, akan perlahan menarik diri dari ruang-ruang partisipasi publik. “Buat apa ikut pemilu? Mereka semua sama saja.”
Ini bukan sekadar keluhan, tapi tanda-tanda awal dari krisis legitimasi politik. Ketika rakyat merasa negara tak lagi berpihak pada mereka, maka demokrasi hanya akan menjadi simbol tanpa makna. Pemilu menjadi ritual lima tahunan yang tidak menyentuh realitas kehidupan rakyat kecil.
Kita butuh perubahan arah. Bukan lagi mengedepankan program populis sesaat, bukan lagi membangun kesejahteraan elite, melainkan mengembalikan nilai dasar negara: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tunjangan DPR seharusnya dievaluasi menyeluruh, dan dialihkan untuk:
- Peningkatan gaji guru honorer dan dosen non-PNS
- Insentif bagi pengajar di daerah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal)
- Pengembangan kapasitas dan pelatihan guru berbasis teknologi
- Pemerataan sarana pendidikan dan akses internet di seluruh sekolah
Negara ini tidak akan maju jika yang dimuliakan hanyalah mereka yang duduk di kursi empuk dan selalu tampil rapi berdasi, sementara yang mengajar generasi masa depan terus dibiarkan hidup dalam ketidakpastian.
Pertanyaannya sekarang adalah negara ini milik siapa? Pertanyaan ini harus terus digaungkan. Apakah negara ini masih milik rakyat, atau sudah menjadi milik elite politik dan segelintir penguasa anggaran? Jika negara ini memang masih berdiri di atas sila ke-5 Pancasila, maka keadilan sosial bukan hanya untuk mereka yang punya kuasa, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk guru-guru yang mengajar di bawah pohon, dosen-dosen yang mengabdi dalam sunyi, dan pegawai negeri yang menggerakkan roda negara dari balik layar. Sudah saatnya pemerintah berhenti bermain dengan narasi populis dan mulai mendengar suara nurani rakyat.
Jhosef Nanda Putra Wicaksana, aktivis lingkungan dan pendidikan dari Komunitas Rumah Enzyme dan Misionaris Bhumi Immaculata
