WONOSOBO (SUARA BARU.ID)-Sejumlah warga Desa Wonokerto, Kecamatan Leksono, Wonosobo menyuarakan keresahan terkait dugaan ketidaksesuaian data aset dan laporan keuangan desa.
Persoalan ini mencuat setelah pertemuan di Balai Desa Wonokerto pada Selasa malam Rabu, 12 Agustus 2025, yang dihadiri perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, perwakilan RT/RW dan hampir seluruh tokoh desa.
Pertemuan membahas dugaan selisih saldo BUMDes, permasalahan inventaris desa dan dana UPK yang belum jelas pemanfaatannya.
Dalam laporan yang beredar, saldo BUMDes hanya tercatat sekitar Rp 8 juta, padahal sebelumnya diketahui mencapai Rp 42 juta.
Warga juga mempertanyakan keberadaan salah satu inventaris berupa motor Vario yang saat rapat belum ada, namun esok harinya sudah berada di Balai Desa Wonokerto.
Selain itu, dana UPK disebut-sebut belum ada kejelasan pemakaiannya. Padahal mestinya dana UPK ada laporan pendapat dan pengeluaran setiap bulannya. Warga pun harus tahu alur penggunaan dana UPK.
Pasca pertemuan itu, tuntutan warga terkait motor Vario dipenuhi oleh Pemerintah Desa Wonokerto. Sebelumnya sepeda motor yang merupakan aset Pemerintah Desa Wonokerto tidak diketahui keberadaannya.
Keesokan harinya, tim Kantor Inspektorat Kabupaten Wonokerto melakukan kunjungan ke Desa Wonokerto, namun tidak semua pihak diundang dalam pertemuan tersebut sehingga sebagian warga tidak mengetahui hasilnya.
“Saya tepis tudingan bahwa gerakan ini bermuatan sentimen politik. Karena saya sendiri bersikap netral. Tidak berpihak pada lawan politik maupun pihak Kepala Desa,” ujar M. Husni Mubarok, salah satu warga Wonokerto.
Pihaknya menilai akar masalah ini terletak pada minimnya transparansi dari pihak pemerintah desa. Menurut mereka, jika sejak awal Kepala Desa terbuka mengenai kondisi aset dan keuangan, konflik tidak akan meluas.
“Sebagian warga bahkan menginginkan agar kepala desa mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban. Isu lain yang muncul adalah dugaan pemotongan dana bantuan BUMDes pada tahun 2023,” ungkapnya.
Bernuansa Politis
Menurutnya, dari bantuan sebesar Rp 10 juta, diduga hanya Rp 5 juta yang diterima penuh oleh BUMDes. Penolakan terhadap laporan pertanggungjawaban dana tersebut membuat beberapa pengurus diganti tanpa musyawarah.
“Bagi kami, keresahan ini murni datang dari masyarakat. Dulu BUMDes mampu memberi keuntungan rutin setiap bulan. Kini pemasukan itu hilang sama sekali,” tegas Husni.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Wonokerto, Deny Setya Wibowo, membenarkan bahwa isu tersebut memang berkembang di tengah masyarakat. Namun, dirinya menegaskan bahwa semua aset desa dalam kondisi lengkap dan dapat dipertanggungjawabkankeberadaannya.
Deny menduga isu ini kental dengan nuansa politik menjelang pemilihan Kepala Desa Wonokerto. Terkait dana UPK, dia menjelaskan bahwa dana tersebut bersifat sosial dan dibagikan ke beberapa kelompok.
“Awalnya hanya dua kelompok yang menerima, namun pihak Desa Wonokerto membaginya menjadi empat kelompok. Dan, seluruh pertanggungjawaban sudah selesai serta memiliki bukti administrasi,” terang dia.
“Itu sebetulnya pro-kontra yang bernuansa politik, Mas. Ada yang menyalahkan rival, mungkin mencari kesalahan saya dengan memanfaatkan media,” ujar Deny saat dikonfirmasi wartawan, Kamis 14 Agustus 2025.
Mengenai pergantian pengurus BUMDes, Deny menyebut pengurus lama mengundurkan diri dengan alasan pribadi, seperti pekerjaan dan pernikahan. Alasan itu pun bisa diterima.
“Aset dan dana modal BUMDes disebut masih utuh dan tercatat dalam buku rekap. Baik di unit simpan pinjam maupun unit perdagangan. Masyarakat secara umum tetap kondusif dan hanya segelintir orang yang mempersoalkan,” kilahnya.
Dalam musyawarah desa terakhir, lanjut Kades Wonokerto, seluruh bukti aset sudah ditunjukkan kepada warga untuk memastikan informasi yang beredar tidak keliru.
“Yang dituduhkan ke saya itu tidak sesuai kenyataannya, Mas.
Mengenai Bankeu dari Provinsi Jateng, saya pastikan total Rp 10 juta masuk ke rekening BUMDes semua,” aku Deny.
Terkait tim Kantor Inspektorat Kabupaten Wonosobo datang ke Desa, sebutnya, itu tidak cuma Desa Wonokerto, melainkan semua desa. Jadi yang terlibat dalam datangnya tim Kantor Inspektorat merupakan birokrasi terkait.
Muharno Zarka
