WONOGIRI (SUARABARU.ID) – Pemangkasan anggaran belanja pada APBD, jangan mengganggu program prioritas. Harapan ini, Kamis (3/7/25), disampaikan Juru bicara Fraksi KBD atau Kebangkitan Bangsa Demokrat (koalisi PKB dan Partai Demokrat) DPRD Kabupaten Wonogiri, Ahmad Nasir.
Saat menyampaikan pemandangan umum di rapat paripurna DPRD, Ahmat Nasir, menyatakan, terjadi penurunan anggaran belanja sebesar 1,57 persen, yang mencakup penyesuaian pada belanja operasi dan belanja modal. ”Penurunan belanja modal hingga 23,62 persen, patut menjadi perhatian serius, mengingat belanja ini menyentuh pembangunan infrastruktur dasar dn pelayanan publik,” tandasnya.
Berkaitan itu, Fraksi KBD minta, agar pemangkasan belanja tidak mengganggu program prioritas. ”Seperti penanganan kemiskinan, pengurangan ketimpangan wilayah, pembangunan desa dan peningkatan kualitas layanan dasar,” tegas Ahmad Nasir sembari menambahkan agar proses pembatalan belanja dilakukan secara partisipatif dan transparan.
Rapat paripurna DPRD Kabupaten Wonogiri, Kamis (3/7/25), dihadiri 35 dari 50 Anggota Dewan. Terdiri atas 23 dari 27 Anggota Fraksi PDI Perjuangan, 5 dari 7 Anggota Fraksi Partai Golkar, 3 dari dari 5 Anggota Fraksi PKS, 3 dari 7 Anggota Fraksi Partai Gerindra Plus PAN dan 1 dari 4 Anggota Fraksi KBD.
Tampil memimpin rapat paripurna, Ketua DPRD Sriyono bersama Wakil Ketua Krisyanto dan Suryo Suminto dengan didampingi Sekretaris Dewan Tri Edhy Hadiyantho. Hadir Bupati Setyo Sukarno, Sekda FX Pranata bersama para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Merdeka
Dalam rapat paripurna in, tampil 5 Juru Bicara Fraksi yang menyampaikan pemandangan umum terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2025. Mereka terdiri atas Ahmad Nasir dari Fraksi KBD, Romandhani Andang Nugroho dari Fraksi PDI Perjuangan, Iwan Susilo dari Fraksi PKS, Heru Sukoco (Fraksi Partai Golkar) dan Dwi Prasetyo dari Fraksi Partai Gerindra Plus PAN. Empat dari 5 yang tampil, meneriakkan yel-yel ”Merdeka……”
APBD, tandas Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Romandhani Andang Nugroho, meru[pakan instrumen kebijakan untuk mewujudkan kewajiban pelayanan publik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. ”Menjadi konsekuensi logis bagi pemerintah untuk senantiasa menyesuaikan instrumen kebijakan dengan kondisi aktual yang berkembang,” ujarnya.
Berkaitan hal tersebut, Fraksi PDI Perjuangan, berharap Pemkab Wonogiri untruk terus berorientasi kepada pencapaian pembangunan yang merata, adil dan memberikan kemanfaatan luas, melalui rancangan Perubahan APBD. Juga minta agar Pemkab Wonogiri senantiasa mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi dan segala sumber daya, demi terwujudnya Wonogiri yang maju, sejahtera dan berkelanjutan.
Juru bicara Fraksi Partai Gerindra Plus PAN, Dwi Prasetyo, mempertanyakan, anggaran apa saja yang menjadi prioritas, sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi ? Dalam penyesuaian belanja ada pergeseran anggaran. Bagaimana memastikan pergeseran anggaran tetap sejalan dengan target pembangunan dan tidak mengganggu pelayanan publik ? Heru Sutopo dari Fraksi Partai Golkar, mempertanyakan program kegiatan apa yang mengalami perubahan atau penundaan ? Dan berapa persen program APBD 2025 yang sudah dilaksanakan ?
Iwan Susilo (Fraksi PKS), minta, optimalisasi program unggulan pembuatan 1.000 sumur pantek, agar tepat sasaran. Alokasi anggarannya, hendaknya berbasis pada kebutuhanriil lahan pertanian yang rawan kekeringan, dan memiliki potensi produksi tinggi. ”Bukan semata pemerataan wilayah,” tandasnya. Terkait dengan perbaikan jalan rusak, harus dilaksanakan dengan baik. Tidak boleh ada yang rusak setelah diperbaiki.(Bambang Pur)
