KEBUMEN (SUARABARU.ID)- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kebumen terus menyosialisasikan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Jumlah masyarakat dI Kabupaten Kebumen yang melakukan aktivasi IKD pun kini terus bertambah, yakni sebanyak 137.102 orang.
Kepala Disdukcapil Kebumen Jamal Darwanto mengungkapkan, penggunaan IKD di Kebumen terus naik. Bahkan saat ini sudah masuk lima besar di Jawa Tengah. Dalam waktu dekat, ia pun menargetkan bisa masuk tiga besar di Jateng.
“Saat ini yang melakukan aktivasi IKD sebesar 137.102 orang, dan Alhamdulillah kita sudah masuk lima besar di Jateng. Insya Allah dalam waktu dekat kita usahakan target bisa masuk tiga besar,”terang Jamal, Senin (2/6).
Menurut Jamal, jumlah wajib KTP di Kabupaten Kebumen sebanyak 1.090.419 orang. Dia mengakui banyak masyarakat belum melakukan aktivasi IKD lantaran masih belum memahami apa itu IKD dan kegunaannya.
“Jadi memang masih banyak masyarakat yang belum paham terkait dengan apa itu IKD, apa manfaatnya, bagaimana membuatnya, karena itulah pentingnya sosialisasi,”imbuh dia.
Selain itu, Jamal juga menyebut masih banyak masyarakatbelum yakin terhadap IKD. Karena KTP yang berbentuk fisik sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
“Masyarakat merasa kalau pakai IKD, kayak belum punya KTP. Makanya kan ketika orang itu sudah punya IKD, mereka masih tetap minta fisiknya padahal ketika sudah punya IKD tidak perlu lagi fisiknya,”ujarnya.
Tidak hanya itu, ada pula salah satu kendala terbesar ialah masih banyak masyarakat belum memiliki handphone, terutama di pedesaan, yakni orang-orang tua yang tidak paham dunia digital.
“Misalnya dalam satu keluarga masih punya handphone-nya satu. Sedangkan IKD itu kan satu gadget, satu handphone dan satu aplikasi,”paparnya.
Saat ini baru ada beberapa lembaga yang menerima IKD, seperti bank, BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan. Kondisi tersebut tentunya kian membuat warga belum melihat pentingnya IKD. “Masih banyak lembaga-lembaga pelayanan lain juga masih belum menerima IKD,”ujarnya.
Untuk mendongkrak capaian IKD, pihaknya berupaya untuk meminta kepada masyarakat yang membuat atau pun mencetak KTP, KK, akta dan dokumen kependudukan lainnya agar mau melakukan aktivasi IKD.
“Terus kemudian kita juga sering membuka outlet-outlet layanan ke desa-desa. Lalu bekerja sama juga dengan OPD lain kalau mereka punya kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak. Nah, itu kita juga ikut serta membuka layanan di situ,”jelasnya.
Jamal menyatakan, saat ini sudah ada 281 desa bisa memberikan layanan adminduk termasuk di dalamnya membantu aktivasi IKD. Pada akhir tahun 2025 pihaknya menargetkan seluruh desa dan kelurahan mampu memberikan layanan adminduk.
Jamal pun terus mengajak masyarakat agar segera melakukan aktivasi IKD, karena dengan IKD lebih simpel dan mudah digunakan, lebih aman, aksesnya lebih merata, dan lebih hemat waktu dalam penggunaannya.
Bagi yang belum punya IKD, masyarakat bisa daftar secara mandiri dengan mengunduh IKD di Play Store.
Komper Wardopo
