KUDUS (SUARABARU.ID) – Meski kecewa dengan kebijakan Kementerian PAN RB terkait Terhitung Mulai Tanggal (TMT) serentak alias penundaan pengangkatan CASN dan PPPK, namun ratusan tenaga PPPK yang berhasil lolos pada formasi 2024 tetap santai. Mereka akan sabar menunggu pengangkatan sesuai jadwal yang sudah diputuskan.
Ardy, salah satu yang lolos seleksi PPPK Kudus formasi 2024 mengatakan dirinya tidak terlalu mempermasalahkan mundurnya jadwal pengangkatan. Pasalnya, sejauh ini dirinya masih menjadi tenaga honorer di salah satu instansi yang ada di Pemkab Kudus.
“Ya nggak masalah. Kan masih bisa kerja. Saat ini kami justru masih sibuk untuk menyelesaikan pemberkasan,”ujarnya.
Hanya saja Ardy belum tahu bagaimana sikap dari tenaga PPPK yang berasal dari instansi lain. Terutama mereka yang sudah memutuskan untuk resign dari tempat kerja asalnya.
“Kalau untuk yang harus resign dari pekerjaannya dulu, saya kurang tahu,”ujarnya.
Sementara, Koordinator PPPK Kudus formasi 2024, Yogi Anggoro mengatakan meski gelombang protes atas mundurnya jadwal pengangkatan CASN dan PPPK terjadi di berbagai daerah, namun situasi di Kabupaten Kudus sejauh ini masih cukup kondusif.
Menurutnya, sampai saat ini belum ada informasi atau kesepakatan dari rekan-rekannya sesama PPPK di Kudus yang akan melakukan aksi.
“Sampai saat ini belum ada kesepakatan pasti dari teman-teman peserta soal ikut aksi menolak TMT serentak,”kata Yogi, Rabu (13/3).
Yogi mengakui, kebijakan TMT serentak alias penundaan pengangkatan memang cukup mengecewakan. Hal tersebut tentu wajar mengingat yang lolos seleksi, sudah sangat mendambakan untuk bisa segera menerima SK pengangkatan. Hanya saja, pihaknya memilih akan menunggu petunjuk lebih lanjut dari BKPSDM.
“Saya rasa wajar kalau teman teman ada rasa kecewa secara umum, tapi kita masih menunggu info resmi soal itu mas dari BKPSDM,”ujarnya.
Sebagaimana diketahui, Kementerian PAN RB mengeluarkan kebijakan berupa TMT serentak dalam pengangkatan CASN dan PPPK formasi 2024. Untuk CASN, pengangkatan akan dilakukan serentak pada 1 Oktober 2025 sedangkan untuk PPPK akan diangkat pada 1 Maret 2026.
Ali Bustomi
