“Kita harus memberikan persuasi kepada teman-teman Pemerintah Daerah, bahwa ketika teman-teman (Pemda) melakukan IRH dengan baik maka indeks yang dihasilkan dari IRH ini dapat memberikan sebuah resepsi bagi investor, persepsi bagi Pemerintah Pusat bahwa daerah Bapak Ibu itu akan menjadi daerah yang sangat potensial yang dijadikan tempat investasi,” jelas Andry.
Terkait SPKP-SPAK, Andry mengatakan, Rakornis ini juga akan membahas modifikasi formula pelaksanaan survei, imbas dari “pemekaran” Kementerian Hukum dan HAM.
Andry juga menelaah secara garis besar bagaimana pelaksanaan pemanfaatan aplikasi SIPKUMHAM di Wilayah, analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum di wilayah dan diseminasi hasil analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah.
Ning S
