blank
Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid. (Foto: Dinkominfo Kota Pekalongan)

KOTA PEKALONGAN (SUARABARU.ID) – Rencana pemerintah menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng murah, MinyaKita dan beras, mendapat perhatian serius Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid. Dia berharap, kenaikan tersebut tidak sampai memberatkan masyarakat.

Seperti diketahui., pemerintah pusat berencana menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng murah, MinyaKita. Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan (Mendag Zulhas) menyebut HET MinyaKita memang layak naik menjadi Rp 15.000 – 15.500 per liter dari HET sebelumnya Rp 14.000 per liter.

Hal yang sama juga terjadi pada HET beras, dimana Pemerintah menaikkan harga beras eceran sejak 1 Juni 2024, baik di pasar tradisional maupun retail modern. Ini merupakan perpanjangan relaksasi harga eceran tertinggi (HET) beras. Kenaikan ini diteken dalam Surat Kepala Badan Pangan Nasional kepada stakeholder perberasan Nomor 160/TS.02.02/K/5/2024 tertanggal 31 Mei 2024.

Mas Aaf, sapaan akrab Walikota Pekalongan tersebut mendorong agar pemerintah pusat tetap menjaga harga kebutuhan pokok masyarakat (kepokmas). “Kenaikan harga itu kan fluktuatif, terutama isunya sangat sensitif sekali, terutama mengenai sembako. Sebetulnya, kenaikan ini giliran saja, di mana sekarang terjadi pada beras dan minyak goreng, sebelumnya gula pasir dan telur yang sempat naik. Tapi, apapun kebijakan pemerintah pusat, semoga bisa memberikan kebijakan yang bisa berimbas terhadap antisipasi supaya harga-harga sembako di tengah masyarakat terlalu naik dan memberatkan masyarakat,” ucapnya.

Menurutnya, selain beras dan MinyaKita sebelumnya komoditas lain sempat mengalami kenaikan harga seperti telur yang mencapai Rp 32.000/kg dan gula pasir di angka Rp 17.500/kg. Namun, saat ini harga sudah kembali normal. Disampaikan Mas Aaf, Kementerian Perdagangan (Kemendag) Republik Indonesia (RI) sempat mengundang beberapa Kepala Daerah untuk melakukan rapat koordinasi (rakor).

“Harapannya dengan adanya rakor tersebut bisa menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat,” pungkasnya.

Nur Muktiadi