SEMARANG (SUARABARU.ID) – Kementerian Keuangan menyampaikan capaian kinerja APBN wilayah Jawa Tengah sampai dengan 31 Januari 2024 tetap stabil dan semakin baik dalam acara Forum Assets Liabilities Committee Kementerian Keuangan Jawa Tengah (ALCO Kemenkeu Jateng), Kamis (29/2/2024).
Giat acara yang disiarkan secara daring tersebut dihadiri Kepala Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jateng dan DIY, Tri Wahyuningsih Retno Mulyani, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Muhdi, dan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jateng I, Max Darmawan.
Selain itu, forum tersebut juga dihadiri juga oleh Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan (DP3) Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jateng II, Muchamad Taufiq, Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jateng dan DIY, Suaidy, dan dihadiri pula oleh Local Expert Jawa Tengah, Wahyu Widodo.
Selaku Kepala Perwakilan Kemenkeu Jawa Tengah, Tri Wahyuningsih Retno Mulyani, mengatakan, memasuki tahun 2024, ketidakpastian geopolitik masih perlu terus diwaspadai.
Selain itu, dirinya mengungkapkan, tekanan inflasi dan suku bunga global juga menjadi sejumlah risiko yang perlu dicermati di awal-awal tahun 2024 ini.
“World Bank dan IMF memperkirakan perekonomian secara global masih diperkirakan stagnan dengan proyeksi inflasi tetap tinggi,” katanya.
Oleh karena itulah, Tri Wahyuningsih menambahkan, peran strategis APBN semakin nyata dirasakan di tengah tantangan ketidakpastian global.
Untuk wilayah Jawa Tengah sendiri, dirinya menjelaskan, di tengah pelemahan global, perekonomian di Jawa Tengah pada Triwulan IV 2023 tumbuh 4,98%.
Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022, ekonomi Jawa Tengah tumbuh sebesar 4,73% (year-on-year/YoY).
Capaian ini turut didukung dengan Inflasi bulan Januari 2024 sebesar -0,08% (m-to-m) turun dibandingkan Desember 2024 sebesar 0,21% (m-to-m).
“Namun demikian, tekanan harga beras perlu diwaspadai. Pemerintah terus melakukan stabilisasi harga pangan, terutama beras menjelang momentum bulan Ramadhan yang akan datang,” katanya.
Aktivitas ekonomi Jawa Tengah tetap terjaga dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Januari 2024 menunjukkan optimisme (>100) sebesar 136 (m-to-m).
Nilai Tukar Petani (NTP) pun menunjukkan kondisi semakin baik pada Januari 2024 sebesar 118,20 atau naik 0,93% dibandingkan bulan sebelumnya, walaupun Nilai Tukar Nelayan (NTN) per Januari 2024 sebesar 101,71 terjadi penurunan sebesar -2,41% persen dibandingkan bulan sebelumnya.
Sementara itu, untuk capaian dan perkembangan kinerja fiskal regional hingga akhir Januari 2024, Tri Wahyuningsih mengungkapkan kalau APBN mencatatkan kinerja yang baik di awal tahun 2024.
Penerimaan APBN Jawa Tengah sampai dengan 31 Januari 2024 berhasil mencapai Rp9,72 triliun (8,12% dari target), serta realisasi belanja APBN mencapai Rp10,32 triliun (9,33% dari pagu).
“Kinerja penerimaan masih tumbuh positif didukung kinerja kegiatan ekonomi yang baik,” katanya.
Dijelaskan, penerimaan Perpajakan terdiri dari penerimaan Pajak dan Kepabeanan dan Cukai, tercatat penerimaan Pajak sebesar Rp4,57 triliun (8,48% dari target) dan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp4,61 triliun (7,59% dari target).
Realisasi PNBP mencapai sebesar Rp537,71 M (10,56% dari target), secara nominal tumbuh 45,88% (y-on-y).
APBN 2023 di Jawa Tengah dapat terjaga kuat dan sehat turut dipengaruhi dari realisasi belanja negara yang semakin berkualitas dengan memastikan bahwa setiap rupiah dari APBN ini bermakna bagi masyarakat.
Realisasi Belanja K/L telah mencapai Rp1,32 T (3,17% dari pagu), secara nominal nilai ini mengalami kontraksi -6,51% (y-on-y). Hampir seluruh jenis belanja secara nominal tumbuh, hanya belanja Modal yang masih terkontraksi sebesar -91,65%.
Sedangkan pada APBD, pendapatan daerah di Jawa Tengah sampai dengan 31 Januari 2024 sebesar Rp10,95 triliun (4,52% dari target) tumbuh Rp4,85 triliun atau 79,66% (y-on-y).
Realisasi TKD mencapai Rp8,99 triliun (13,05% dari alokasi pagu) yang mengalami kenaikan sebesar Rp4,21 triliun atau 87,86% (yoy). Hal ini mengindikasikan bahwa dukungan APBN kepada APBD melalui Transfer ke Daerah (TKD) meningkat.
“Masih belum ada penyaluran DAK Fisik karena sebagian besar OPD masih melakukan proses administratif dan pengadaan barang/jasa sesuai bidang masing-masing,” katanya.
Sementara itu, untuk bahasan pelaksanaan APBN untuk Pembangunan Jawa Tengah, dirinya mengatakan, APBN juga menjadi instrumen dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi, dimana belanja negara diarahkan untuk dapat meningkatkan produktivitas seperti subsidi bunga pembiayaan kredit usaha rakyat untuk meningkatkan daya saing UMKM sehingga bisa meningkat ke skala usaha yang lebih besar.
“Sampai dengan 31 Januari 2024, realisasi penyaluran kredit program telah mencapai Rp 3,27 triliun kepada 68,81 ribu debitur yang terdiri dari KUR Rp3,24 triliun kepada 63,88 ribu debitur dan UMi Rp28,16 miliar kepada 4,93 ribu debitur,” katanya.
Berdasarkan wilayah Kabupaten/Kota, Penyaluran KUR sampai dengan Januari 2024 terbanyak di Kabupaten Banyumas dengan jumlah penyaluran mencapai Rp 172,06 miliar untuk 3.682 debitur dan yang terkecil di Kota Magelang dengan jumlah penyaluran Rp9,29 miliar untuk 227 debitur.
Sedangkan penyaluran kredit Ultra Mikro (UMi) terbanyak di Kabupaten Jepara dengan jumlah penyaluran Rp 2,25 miliar untuk 331 debitur, dan yang terkecil di Kabupaten Kendal dengan jumlah penyaluran Rp 202 juta untuk 29 debitur.
“Percepatan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan juga dilakukan melalui dukungan APBN kepada Pemerintah Daerah melalui hibah,” katanya.
Sebagai catatan, pada periode bulan Januari 2024 telah terealisasi hibah BMN Jawa Tengah sebesar Rp2,04 miliar yang dipergunakan untuk penyediaan tanah untuk Infrastruktur dan Kepentingan Umum/ Daerah.
Lebih jauh dirinya mengatakan, kinerja APBN Jawa Tengah di awal 2024 juga terus melanjutkan kinerja baik APBN 2023 dengan momentum pertumbuhan ekonomi yang stabil.
“Pemerintah terus memantau dan mengantisipasi dampak dari pelemahan perekonomian dan volatilitas pasar keuangan global terhadap perekonomian domestik dan kesinambungan fiskal,” pungkasnya.
HP