JEPARA(SUARABARU.ID) – Pemerintah Kabupaten Jepara mencatat nilai transaksi lokapasar (marketplace) tertinggi di Indonesia.
“Semua belanja dilakukan online. Tidak ada lagi OPD (organisasi perangkat daerah, -red) yang melakukan belanja langsung, termasuk untuk pembelian pulpen,” demikian Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara Edy Sujatmiko menyampaikan kondisi yang mendasari tercapainya catatan tersebut.
Hal itu disampaikan Edy Sujatmiko saat membuka pelatihan penggunaan aplikasi marketplace “Gratis Ongkir” di Gedung Shima Jepara pada Rabu (8/2/2023). Pelatihan yang diikuti puluhan penyedia barang pengguna aplikasi lokapasar itu, digelar Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Jepara.
Menurut Sekda. Pemkab Jepara berkomitmen memajukan perekonomian daerah dengan melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pengadaan barang. Agar tujuan itu tercapai, dia meminta UMKM penyedia barang benar-benar menjaga kualitas.
“Ini untuk meningkatkan perekonomian daerah. Harus komitmen pada kualitas. Jangan ngapusi (menipu). Pemesan tidak akan memesan lagi,” katanya.
Kepala Bagian PBJ Setda Jepara Hasannudin Hermawan mengatakan, pelatihan ini diberikan kepada pelaku UMKM penyedia barang, pengguna aplikasi marketplace. Sebelumnya e-purchasing satuan kerja di lingkungan Pemkab Jepara dilakukan melalui UMKM penyedia yang bermitra dengan “Mbiznetmarket”.
“Tidak boleh ada monopoli,” kata Hermawan.
Karena itu, tahun ini ditambahkan satu lokapasar baru, yakni “Gratis Ongkir”. Keduanya sama-sama marketplace atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) di Toko Daring milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Hingga 7 Februari 2023, nilai transaksi e-purchasing oleh Pemerintah Kabupaten Jepara sebesar Rp34,1 miliar, menjadi yang tertinggi se-Indonesia pada kategori pemerintah kabupaten. Nilai itu berada di posisi ke-11 pada seluruh kategori, yakni pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerinatah kota.
Di luar sembilan pemerintah provinsi, hanya Pemerintah Kota Malang yang mencatat transaksi lebih besar dari Pemerintah Kabupaten Jepara, yakni Rp35 miliar. Secara nasional, Pemkot Malang berada di posisi ke-9 seluruh kategori, atau posisi pertama dalam kategori pemerintah kota.
Hadepe – Bkp
