KUDUS (SUARABARU.ID) – DPRD Kabupaten Kudus secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021.
Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kudus yang digelar Senin (18/7). Selain melakukan persetujuan, juga dilakukan penandatanganan berita acara persetujuan bersama DPRD Kudus dan Bupati atas Ranperda tersebut.
Rapat Paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kudus Mukhasiron dan dihadiri Wakil Ketua lain Hj Tri Erna Sulistyowati. Turut hadir secara langsung, Bupati Kudus HM Hartopo, serta para pimpinan OPD.
Wakil Ketua DPRD Kudus, Hj Tri Erna Sulistyowati dalam laporannya mengatakan berdasarkan rapat Banggar dan seluruh fraksi menerima dan menyetujui ranperda untuk ditetapkan menjadi Perda.
Erna mengatakan, dalam pembahasan, DPRD telah memberikan evaluasi dan rekomendasi atas Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Kudus 2021.
Menurutnya, evaluasi tersebut sebagai upaya memberikan masukan konstruktif demi peningkatan pelakasanaan APBD tahun anggaran selanjutnya.
Sementara, Bupati Kudus HM Hartopo dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih atas persetujuan yang diberikan oleh DPRD Kudus atas Ranperda Pertanggungjawaban APBD Kudus 2021.
Hartopo mengakui pelaksanaan APBD Kudus tahun 2021 banyak kendala lantaran banyak anggaran yang tersedot untuk penanganan Covid-19.
“Banyak kegiatan yang harus tertunda akibat refocusing anggaran akibat pandemi Covid-19,”kata Hartopo.
Meski demikian, Hartopo menyebut pelaksanaan APBD Kudus 2021 telah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK Provinsi Jateng.
“Pelaksanaan APBD Kudus Tahun Anggaran 2021 telah mendapat predikat WTP,”ujarnya.
Hartopo juga menyatakan, semua masukan dan saran dari DPRD Kudus sangat berharga untuk pelaksanaan pembangunan daerah selanjutnya.
Ali Bustomi
