WONOSOBO(SUARABARU.ID)-Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Wonosobo mengatakan sekitar 51 ribu sertifikat tanah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2021 di Wonosobo siap dibagikan pada masyarakat.
“Di mana pembagiannya akan dilaksanakan sesuai kebijakan pemerintah pusat. Bahwa pembagiannya akan dilalukan secara serentak bersamaan momentum penyerahan sertifikat oleh Presiden RI, Joko Widodo,” katanya.
Demikian disampaikan Kepala Kantor ATR/BPN) Kabupaten Wonosobo, Siyamto, A Ptnh MSi, usai upacara peringatan Hari Agraria Dan Tata Ruang (Hantaru) tahun 2021 di halaman Kantor ATR/BPN setempat, Jum’at (24/9).
Ditambahkan Siyamto, program dari Kantor ATR/BPN yang telah dilaksanakan paling utama adalah PTSL. Program ini telah dilaksanakan sejak 2017 sampai saat ini, dengan target yang terus ditingkatkan tahun demi tahun.
“Di Wonosobo tahun 2021 ini ditargetkan STPL sebanyak 51 ribu lebih. Alhamdulillah sudah terselesaikan semua. Sertifikatnya sudah ada dan siap dibagikan. Untuk tahun 2022 Wonosobo targetnya 63 ribu bidang tanah,” jelasnya.
Artinya, kata dia, program PTSL ini sangat bermanfaat dan membantu masyarakat. Karena program ini didanai dari APBN. Sehingga masyarakat tidak dibebani biaya untuk pertanahan. Seperti pendaftaran, pengukuran dan sebagainya di Kantor ATR/BPN.
“Adanya PTSL ini tentu saja seluruh bidang tanah dalam satu desa terdaftarkan tanpa terkecuali. PTSL ini manfaat dan kepastian hukumnya jelas bagi masyarakat. Batas bidang tanah dengan pemasangan patok tanda batas akan mengurangi potensi sengketa pertanahan,” jelasnya.
Pelayanan Online
Sementara bagi Pemkab Wonosobo, menurutnya, dengan rencana untuk menyusun Rencana Detail tata Ruang (RDRT), suporting database pertanahan yang berupa parsel bidang, parselbase atau mapping itu sangat bermanfaat dengan adanya PTSL.
“Karena seluruh bidang tanah di Wonosobo akan terpetakan dan hasil pemetaannya bisa digunakan oleh pemerintah dalam menyusun RDRT. Jadi PTSL sangat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat,” tambah Kapala Kantor ATR/BPN Wonosobo.
Terkait pelayanan elektronik di bidang pertanahan Siyamto menyampaikan kini sedang digelorakan di seluruh Indonesia. Tahun ini untuk sertikat elektronik itu sedang masuk dalam tahap langkah uji sampling atau uji sertifikat elektronik.
Namun untuk pelayanan secara elektronik atau online, hampir di seluruh Kantor ATR/BPN sudah melaksanakannya. Seperti hak tanggungan, roya, ceking sertifikat dan Surat keterangan pendaftaran tanah. Masyarakat sudah tidak perlu datang ke Kantor ATR/BPN. Semua sudah dilayani secara online.
“Kantor ATR/BPN mengucapkan terimakasih kepada Pemkab Wonosobo yang terus mendorong desa untuk melaksanakan pra sertifikasi dan melakukan sosialisasi terkait pentingnya sertifikat tanah,” ujarnya.
Karena, menurut dia, betapa pentingnya pendaftaran tanah dan betapa pentingnya pemetaan bidang tanah, sehingga antusiasme warga untuk mensertifikasikan tanahnya cukup tinggi.
Sementara itu, Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran karyawan-karyawati Kantor ATR/BPN Wonosobo, atas kerja keras dan dedikasinya bisa menyelesaikan dengan cepat STPL bagi warga.
Mafia Tanah
“Semoga peringatan Hantaru tahun 2021 dan program-program pertanahan yang telah dilaksanakan di Wonosobo memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Afif ketika membacakan sambutan Menteri ATR/ Kepala BPN pada peringatan Hantaru tahun 2021 menyampaikan dalam rangka memerangi kejahatan pertanahan atau yang dikenal dengan mafia tanah, yang semakin meresahkan masyarakat.
Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan jajaran Polri, akan bersama-sama mengurangi dan memberantas mafia tanah sampai ke akarnya. Beberapa kasus besar sudah diungkap, ada yang sudah divonis dan ada juga yang sedang dalam proses hukum.
Orang nomer satu di Wonosobo itu, meminta bagi pegawai Kementerian ATR/BPN, baik ASN ataupun PPNPN, jangan sekali-kali menjadi bagian dari mafia tanah. Karena kalau sampai tersangkut kasus hukum akibat mafia tanah, akibatnya bisa fatal.
“Saya tidak segan-segan untuk mengambil tindakan tegas, bahkan memecat oknum yang terbukti terlibat,” ungkap Bupati Wonosobo ketika membacakan sambutan Menteri ATR/BPN RI.
Dalam rangka percepatan PTSL, Menteri BPN mengajak Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk menyukseskan program ini, dengan membantu masyarakat yang kurang mampu melalui penyediaan anggaran Pra-PTSL.
Juga membantu meringankan beban masyarakat dengan pengurangan atau bahkan penghapusan BPHTB. Dehingga target tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar dapat dicapai.
Muharno Zarka
