BANJARNEGARA (SUARABARU.ID)– Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, memenuhi janjinya untuk datang ke Kabupaten Banjarnegara. Setelah Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono ditangkap KPK, Ganjar memang mengatakan akan datang ke Banjarnegara, dan menemui jajaran pejabat di sana.
Tiba di Banjarnegara sekitar pukul 12.00 WIB, Ganjar langsung disambut Wakil Bupati Banjarnegara, Syamsudin. Setelah ngobrol sebentar secara tertutup, Ganjar kemudian menggelar rapat terbuka di Pendapa Banjarnegara, yang diikuti seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Banjarnegara.
Dalam rapat itu, Ganjar meminta semua pejabat tetap melayani masyarakat. Peristiwa penangkapan Bupati Banjarnegara oleh KPK, tidak boleh mengganggu pelayanan pada masyarakat.
BACA JUGA: Perempuan Jepara Lebih Berani Bercerai, Ini Faktanya
Selain itu, Ganjar juga meminta seluruh pejabat Banjarnegara untuk berubah. Kejadian yang telah menimpa Banjarnegara harus menjadi momentum untuk mereformasi diri.
”Apakah panjenengan siap berubah atau tidak? Hentikan urusan pungli, gratifikasi dan korupsi. Setuju apa tidak?,” tanya Ganjar pada seluruh pejabat yang ada di tempat itu. Dan semuanya serentak menjawab setuju.
”Baik kalau begitu, nanti saya dampingi. Banjarnegara harus maju. Ayo kita selamatkan Banjarnegara,” ucapnya.
BACA JUGA: Bupati Wonosobo : Relawan BPBD dan Basarnas Harus Bersinergi
Ditemui usai acara, Ganjar menyampaikan, kedatangannya kali ini untuk memastikan pelayanan publik di Banjarnegara tidak boleh terganggu. Selain itu, soal penunjukkan Pelaksana Harian (Plh) Bupati, juga sudah ditandatangani.
”Suratnya sudah saya tanda tangani, sehingga Wakil Bupati saya minta segera mengambil langkah-langkah. Saat awal kejadian ini, saya sudah telpon Wakil Bupati dan responnya bagus,” tuturnya.
Ganjar juga menyebutkan, peristiwa yang menimpa Banjarnegara harus menjadi momentum pejabat dan seluruh ASN untuk mereformasi diri. Dalam pengarahannya, Ganjar juga sudah memberikan petunjuk dan langkah-langkah, agar Banjarnegara terhindar dari kejadian serupa di masa yang akan datang.
BACA JUGA: Hari Pertama PTM Terbatas, Siswa SMP N 1 Ambal Antusias
”Ayo politik anggarannya digitalkan. Kalau sulit nanti kita dampingi. Semua harus elektronik. Saya juga mendorong semua pejabat melaporkan LHKPN, termasuk DPRD-nya,” jelasnya.
Ganjar juga meminta unit pengendali gratifikasi harus dikelola. Selain itu, dia juga mengusulkan, agar menggandeng KPK dalam rangka Korsupgah di Banjarnegara.
”Saya pesan, ini tinggal sembilan bulan masa jabatan. Maka ini momentum untuk mereform diri. Layani masyarakat dengan mudah, murah dan cepat. Di dalam harus transparan, akuntabel dan berintegritas. Sikat semua pungli, nggak boleh ada lagi setoran-setoran,” tegasnya.
BACA JUGA: Sejumlah Pejabat Jajaran Polrestabes Semarang Mengikuti Sertijab
Ganjar juga meminta Banjarnegara melakukan reformasi politik anggaran. Tujuannya agar didapatkan anggaran untuk menaikkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), agar para ASN tidak melakukan korupsi.
”Saya juga meminta agar medsosnya diaktifkan, supaya masyarakat mudah berkomunikasi. Saya lihat medsosnya Banjarnegara ini nggak aktif, hanya BPBD-nya yang aktif. Sekarang eranya sudah digital, kita mesti go digital. Dan semuanya saya minta membuka diri,” pungkasnya.
Sementara itu dalam sambutannya, Wakil Bupati Banjarnegara, Syamsudin mengatakan, warga Banjarnegara sudah menunggu pembinaan dari Ganjar. Upaya penataan pemerintahan Banjarnegara yang periodenya kurang dari sembilan bulan harus dilakukan dengan baik.
BACA JUGA: KPI Minta Stasiun Tv Tak Rayakan Pembebasan Saipul Jamil
”Kami sudah menunggu lama pembinaan dari Gubernur di sisa masa jabatan yang sekitar sembilan bulan lagi. Sesuai perintah Gubernur, kami tidak akan main-main dengan proyek, jual beli jabatan dan hal-hal yang berkait dengan korupsi, nepotisme dan konspirasi. Kami semua sudah sepakat, kami akan melaksanakan itu,” tegasnya.
Syamsudin menambahkan, pihaknya siap menjalankan tugas sebaik-baiknya. Seluruh OPD juga sudah sepakat dan siap untuk melayani masyarakat dengan penuh integritas.
”Integritas akan menjadi pegangan kami. Kami sepakat untuk jujur dan konsisten. Mudah-mudahan, hambatan dari pemerintahan yang lampau pada provinsi, kami harap dibuka kembali keran silaturahmi. Karena Jateng kalau nggak ada Banjarnegara kurang genap. Banjarnegara adalah bagian dari Jateng. Ke depan kami akan taat pada ketentuan-ketentuan pemerintah,” tukasnya.
Riyan
