blank
Ganjar Pranowo (kanan), menerima Wakil Ketua Ombudsman RI, Bobby Hamzar Rafinus, di rumah dinas Puri Gedeh, Jumat (28/5/2021). Foto: dok/ist

SEMARANG (SUARABARU.ID)– Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mendukung Ombudsman Republik Indonesia (ORI), untuk melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pelayanan publik. Menurutnya, hal itu bisa menjadi pemicu setiap daerah dan pejabat publik untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

”Satu yang penting adalah, Kabupaten/Kota harus meningkatkan pelayanan publik. Komitmennya harus dilaksanakan. ASN dan kepala daerah seperti saya ini kan yang bayar rakyat, kalau kami melaksanakan pelayanan buruk, ya ORI harus bertindak. Kita dukung penuh ORI,” kata Ganjar, usai menerima Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Bobby Hamzar Rafinus, di Rumah Dinas Puri Gedeh, Semarang, Jumat (28/5/2021).

Dia juga menjelaskan, dalam pertemuan yang berlangsung cukup lama itu, banyak diskusi yang dilakukan. Termasuk koreksi-koreksi terkait pelayanan publik dari ORI untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng).

BACA JUGA: Polres Pati Ungkap 325 Unit Motor dan 41 Mobil Bodong

Menurut Ganjar, pelayanan publik wajib hukumnya bagi pejabat, ASN, maupun kepala daerah. Untuk itu, semua harus taat dengan aturan dan memiliki inovasi-inovasi.

”Maka tadi saya usulkan ada OTT pelayanan publik. Jadi semua yang ngeyel dan ndableg itu ditangkap sama ORI. Penangkapannya itu tentu tidak seperti OTT KPK, artinya ORI bisa datang, memeriksa, dan mengevaluasi karena punya hak,” imbuhnya.

Orang nomor satu di Jateng itu juga berpesan kepada kepala daerah dan seluruh ASN, untuk tidak takut dengan hal itu. Keberadaan ORI dengan tugas dan tanggung jawabnya itu, untuk memberikan jaminan dan perbaikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

BACA JUGA: Anggota Komisi V DPR RI Bertemu Bupati Wonosobo, Apa yang Dibicarakan?

”Teman-teman tidak usah takut, kalau kita diskusikan itu bisa untuk memperbaiki. Umpama layanan jangan manual terus, maka saya bilang gunakan medsos untuk melayani publik bukan untuk hoaks, sehingga pelayanan bisa lebih cepat. Ini cara yang bisa dipakai untuk melakukan itu,” saran Ganjar.

Sementara itu, Wakil Ombudsman Republik Indonesia, Bobby Hamzar Rafinus, menyatakan, apa yang disampaikan Ganjar terkait OTT pelayanan publik merupakan salah satu ide yang bagus. Inovasi itu ke depan akan dibahas lebih lanjut pada tingkat pimpinan di ORI.

”Ada beberapa ide dari Gubernur, istilah beliau itu OTT pelayanan publik. Kami akan bahas dengan pimpinan, karena memang sebagai pimpinan baru kami sedang mengembangkan inovasi-inovasi. Laporan masyarakat semakin hari semakin banyak dan dituntut untuk cepat penyelesainnya,” ungkapnya.

BACA JUGA: Pemprov Jateng Luncurkan ‘Care Center Jo Kawin Bocah’

Ada pun terkait upaya penyelesaian laporan masyarakat, ORI sendiri sudah banyak melakukan inovasi. Salah satunya menerima dan memverifikasi laporan secara on the spot. Melalui cara itu, sudah banyak laporan yang berhasil di selesaikan.

”Kami sudah ada PVL On The Spot. Jadi penerimaan dan verifikasi langsung di tempat. Di Jateng sudah ada hasilnya, terutama terkait Dukcapil. Jadi masyarakat yang mengalami kesulitan mengurus KK dan KTP, dengan cara ini bisa langsung diselesaikan,” ungkapnya.

Riyan-Sol