KUDUS (SUARABARU.ID) – DPRD Kabupaten Kudus siap melakukan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) akhir tahun 2020. Pembahasan akan difokuskan untuk menilai kinerja pemerintahan daerah selama satu tahun silam.
Pembahasan LKPJ ditandai dengan digelarnya sidang paripurna DPRD dengan agenda penyampaian LKPJ. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kudus Masan sekaligus dihadiri oleh OPD, camat, berserta lainnya. Penyampaian LKPJ ini disampaikan langsung oleh Plt Bupati Kudus Hartopo.
Ketua DPRD Kudus Masan menyatakan, pihaknya mengapresiasi pelaporan LKPJ itu. Menurutnya, LKPJ ini merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk disampaikan kepada DPRD Kudus. Untuk detailnya, akan dibahas bersama komisi.
“Berdasarkan jadwal dari Banmus, penyelenggaraan pembahasan akan di langsung kepada empat komisi,” terangnya.
Sementara itu Plt Bupati Kudus Hartopo menyatakan, mengucapkan banyak terimakasih kepada semua elemen yang telah membantu program pembangunan pemerintah daerah. Hal ini adalah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat.
Hartopo juga menyampaikan, APBD ini merupakan refleksi formal penyelenggaraan tugas yang secara besar dibagi tiga komponen anggaran. Antarlain, pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan.
Pada anggaran APBD 2020 ini, pendapatan daerah Pemkab Kudus ditargetkan sebesar Rp 1,967 triliun. Pada akhir tahun 2020 lalu, kata Hartopo terealisasi sebesar Rp 2,015 triliun.
”Ini melampaui target sebesar 102,44 persen pendapatannya,” terangnya.
Sementara itu penjabaran pendapatan daerah dijabarkan menjadi tiga rincian. Yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditetapkan sebesar Rp 291 milliar. Sementara terealisasi sebesar Rp 383 milliar. Dana perimbangan ditargetkan, ditetapkan sebesar Rp 1,206 triliun. Realisasinya sebesar Rp 1,183 trilliun. Untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah, ditetapkan sebesar Rp 468 milliar. Realisasinya sebesar Rp 447 milliar.
”Kami sampaikan belanja daerah dianggarkan Rp 2,151 trilliun dan direalisasikan Rp 1,914 trilliun. Atau mencapai 88,95 persen,” terangnya.
Belanja tidak langsung sendiri Pemkab Kudus menganggarkan sebesar Rp 1,2 trilliun. Semetara realisasina sebesar Rp 1,119 trilliun. Belanja langsung dianggarakan sebesar Rp 932 milliar, realisasinya sebesar Rp 794 milliar.
Pos penerimaan pembiayaan, dianggarkan sebesar Rp 190,91 milliar, realisasinya sebesar Rp 190,90 milliar. Sementara pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 6 milliar dan terealisasi Rp 4, 1 milliar. Dana itu untuk penyertaan modal bagi PDAM.
Dengan demikian, lanjut Hartopo, pembiayaan netto APBD yang diprediksikan sebesar Rp 184,9 milliar terealisasi sebesar Rp 186,7 milliar. Atau mencapai 101 persen. Sedangkan SILPA pada tahun 2020 lalu sebesar Rp 287 milliar.
Tm-Ab
