BLORA (SUARABARU.ID) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora memberikan dukungan dalam program pengarusutamaan gender (PUG). Oleh sebab itu Bupati H. Arief Rohman SIP, MSi, meminta DPRD Kabupaten Blora bisa segera melaksanakan pembahasan rancangan peraturan daerah (ranperda) PUG sehingga bisa ditetapkan tahun ini juga.
PUG memang sangat penting jika kita melihat komposisi kependudukan di Blora, yang mana perempuan memiliki porsi yang besar dalam menyukseskan proses pembangunan. Oleh sebab itu harus ada payung hukum untuk mewadahinya berupa perda.
“Kami mohon teman-teman DPRD bisa segera melakukan pembahasannya,” ucap Bupati, dalam acara Verifikasi Lapangan Anugerah Parahita Ekapraya yang dilaksanakan secara daring dengan Kementerian PPPA, Senin (23/03/2021) di pendopo rumah dinas.
Hal ini menurut Bupati sesuai dengan usulan masyarakat yang disampaikan dalam Musrenbang Keren (Kelompok Rentan) yang meliputi Perempuan, Lansia, Anak dan Difabel, yang menghendaki adanya Perda tentang PUG.
“Secara pribadi, saya sangat mendukung usulan tersebut agar keadilan dan kesetaraan gender di Kabupaten Blora mendapatkan kepastian hukum,” kata Bupati.
Sebagaimana dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, Pemerintah Kabupaten Blora juga telah menindaklanjui amanat tersebut dengan menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Blora.
“Pada kesempatan ini, saya menekanan kembali kepada semua kepala perangkat daerah bahwa meraih anugerah atau predikat bukan tujuan utama, namun jika penghargaan itu berhasil kita raih bersama-sama, maka hal tersebut menunjukkan komitmen bersama dan menandakan apa yang dikerjakan sudah sesuai standar yang telah ditetapkan, dan ini tentunya menjadi penyemangat untuk bekerja lebih baik dalam pengarusutamaan gender,” pungkas Bupati.
Sementara itu, Ketua DPRD Blora HM Dasum yang diwakili Wakil Ketua DPRD, Mustofa, menyatakan kesiapannya untuk membahas ranperda PUG.
“Segera saja diajukan drafnya nanti, agar bisa segera kita bahas bersama. Kami siap dan berkomitmen mendukung program PUG di Kabupaten Blora,” jelas Mustofa.
Pada kesempatan itu, Kepala Dinsos P3A, Kabupaten Blora, Dra. Indah Purwaningsih, M.Si, menyampaikan bahwa Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yang dilaksanakan hari ini adalah penilaian dari sisi perencanaan dan penganggaran Tahun 2020 yang mengakomodasi kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki mendapatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama dalam pembangunan.
“Maka penganggaran yang responsif gender adalah pengalokasian anggaran berbasis kinerja pada kegiatan atau proyek tertentu, yang indikator input, output dan outcome-nya menjamin terpenuhinya kebutuhan atau aspirasi perempuan dan laki-laki untuk mewujudkan keadilan gender di Kabupaten Blora,” ujar Indah Purwaningsih.
Tim Verifikasi Lapangan dipimpin oleh Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Ir Agustina Erni MSc.
Hadir juga dalam acara tersebut Wakil Bupati Tri Yuli Setyowati, ST, MM; Ketua Tim Penggerak PKK Kab Blora, Hj. Ainia Shalichah SH, M.Pd.AUD, M.Pd,BI, Sekda, dan beberapa Kepala OPD terkait.
Kudnadi-wied
