KOTA MUNGKID (SUARABARU.ID) – Bupati Magelang Zaenal Arifin mengatakan, pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan sebuah sarana sekaligus upaya mewujudkan sistem demokrasi, serta sebagai langkah merealisasikan kedaulatan rakyat.
Dia mengatakan hal itu saat mengikuti acara Podcast bincang pemilu dan demokrasi secara online dari rumah dinasnya, Kamis (4/3/2021).
Kendati dalam perjalanannya selalu diiringi berbagai persoalan, namun hal itu harus dipandang sebagai sebuah tantangan sekaligus bagian dari proses pematangan dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih demokratis.
Oleh karena itu, peran kepala daerah bertanggung jawab atas kelancaran pilkada, terutama dalam pengelolaan anggaran.
“Kami bersama DPRD mencoba memformulasikan anggaran yang diminta oleh KPU dan Bawaslu yang totalnya sekitar Rp 108 miliar. Dan itu harus diupayakan pemerintah daerah dalam rangka ikut menyukseskan Pilkada 2024 yang akan datang,” ungkap Zaenal.
Mengenai keamanan dan ketertiban wilayah pada saat pilkada, lanjutnya, pemerintah akan bersinergi dengan jajaran TNI dan Polri untuk membantu tugas dari Satpol PP serta Linmas yang ditugaskan melaksanakan pengamanan ketertiban wilayah.
Selain itu juga akan ada antisipasi khusus bilamana situasi atau kondisi pandemi masih berlangsung hingga saat Pilkada 2024 mendatang.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magelang, Afifuddin mengatakan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan pilkada serentak akan dilaksanakan pada November 2024.
Adapun persiapan yang dilakukan KPU adalah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Bawaslu Kabupaten Magelang untuk mempersiapkan anggaran.
Di Kabupaten Magelang untuk pasangan calon dari partai politik maksimal hanya empat pasang. Sementara estimasi untuk calon perseorangan dua paslon sebagaimana periode sebelumnya.
Kemudian jumlah TPS yang akan disiapkan sebanyak 2.839 dan itu sudah dilaporkan kepada KPU provinsi.
“Pemerintah provinsi juga sedang mendata jumlah TPS karena akan berbarengan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah,” kata, Afifuddin.
Sementara Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, M Habib Shalleh mengatakan, ada tujuh syarat sukses pilkada serentak tahun 2024.
Di antaranya adalah tentang kepastian hukum, dan peraturan KPU yang mengatur tentang jadwal.
Kemudian penyelenggaranya harus berintegritas. Bawaslu bersama KPU akan memastikan penyelenggaraan pilkada baik di tingkat kabupaten, kecamatan, sampai desa dan TPS berintegritas.
Habib menekankan, netralitas dari ASN, TNI, Polri serta aparat desa akan ikut menunjang keberhasilan pilkada serentak tahun 2024 mendatang.
Biasanya apabila ada ASN yang tidak netral maka imbasnya akan sangat besar. Menurut pengalaman dari Pemilu 2019, ketika ada ASN yang tidak netral, maka terjadi protes dan akan besar dampaknya sehingga akan mencederai prosesnya.
“Sebagai lembaga pengawas pemilu kami akan memastikan ini tidak terjadi, sehingga pilkada bisa berjalan dengan lancar,” pungkasnya.
Eko Priyono
