Hari ini, Selasa (22/4/2025) sebanyak 186 notaris (notaris baru) diambil sumpah jabatan yang berlangsung secara khidmat. Sedangkan besok, Rabu (23/4/2025) ada 185 notaris baru dan seorang notaris pindahan dari Provinsi lain akan mengikuti pengambilan sumpah jabatan.

Kakanwil menyebut, pada 2024, Provinsi Jawa Tengah telah memiliki 2.628 notaris. Dengan disumpahnya 372 notaris tersebut, maka jumlah notaris di Jawa Tengah total berjumlah 3000 yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah

Dari 372 notaris tersebut, 371 merupakan notaris baru dan satu orang diantaranya merupakan notaris pindahan wilayah.

Heni berharap dengan jumlah tersebut akan mempermudah masyarakat di daerah untuk memperoleh jasa notaris, baik dalam hubungan hukum keperdataan antar individu maupun antar kelompok masyarakat.

Heni mengungkapkan, pada tahun 2024 ada sebanyak 16 notaris telah diperiksa oleh Majelis Pengawas baik di Tingkat MPD maupun MPW dengan berbagai putusan sanksi yang diberikan, dan di tahun 2025 ini sudah ada 7 notaris sedang berproses pemeriksaan di tingkat MPW.

“Mereka diadukan masyarakat, dianggap tidak melaksanakan tugasnya sebagai notaris. Seperti membuat akta namun tidak berdasarkan fakta,” kata Heni.

Menurut Heni sanksi yang diberikan berupa pencabutan ijin praktik, badan hukum hingga pemecatan “Jika menyangkut masalah pidana bisa dipenjara,” tegasnya.

Dikatakan, guna menjaga harkat dan martabat jabatan notaris, setiap Majelis Pengawas Daerah, akan melakukan pemeriksaan protokol notaris secara berkala. Hal ini agar para notaris selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan tertib administrasi perkantoran dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

The post Kanwil Kemenkum Jateng Gelar Pengambilan Sumpah Jabatan 372 Notaris di Wilayah Jawa Tengah appeared first on SuaraBaru.id.

Selama 5 hari ke depan, CPNS yang terdiri dari 114 orang pria dan 12 orang wanita itu menjalani orientasi di Kanwil sebelum ditempatkan di satuan kerjanya masing-masing.

Tercatat 50 Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (UPT) di Jateng akan menjadi labuan pengabdian mereka.

Kakanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto menegaskan bahwa mulai hari ini mereka sudah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kita semua termasuk saya dituntut performen yang profesional, yang ujungnya merupakan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Selanjutnya seluruh CPNS dikumpulkan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Semarang yang terletak di sebelah Kanwil untuk mengenyam materi Peraturan Baris Berbaris (PBB).

Karutan, Eddy Junaedi pada kesempatan tersebut memperkenalkan tugas dan fungsi satker pimpinannya, serta para pejabat di dalamnya. Ia mengajak seluruh CPNS bersyukur atas pencapaian mereka hingga berhasil sampai di titik ini.

“Nanti kalian sampai rumah, merenung, minta petunjuk dan bimbingan kepada Tuhan, agar bisa menjadi petugas Lapas yang baik,” kata Eddy.

Dalam 5 hari ke depan, selain PBB mereka akan mendapatkan pembekalan tugas dan fungsi dari pimpinan tinggi, dan juga pejabat terkait dari seluruh divisi.

Ning S

The post 126 CPNS Penjaga Tahanan Jalani Orientasi, Siap Ditugaskan di UPT Wilayah Jateng appeared first on SuaraBaru.id.

Menurut Tejo, jabatan notaris sebagai profesi yang mulia memiliki peranan sangat penting, khususnya dalam hubungan hukum harta kekayaan. Tidak berlebihan apabila notaris dipandang sebagai pranata penting dalam urat nadi perekonomian masyarakat, khususnya dalam hal memulai usaha (starting business).

Tejo berharap para notaris mampu meningkatkan kompetensi guna memenuhi kebutuhan hukum pengguna jasa notaris, khususnya di era industri 4.0.

“Notaris harus mampu merumuskan kehendak pengguna jasanya dengan jelas dan tegas, berdasarkan dokumen pendukung yang sah dan lengkap dari pengguna jasa. Notaris juga harus mengikuti perkembangan hukum yang berlaku agar akta yang dibuat dapat mewujudkan ketertiban hukum, baik bagi kliennya maupun bagi masyarakat,” terang Tejo.

Tejo juga menyebut, notaris harus selalu berpedoman pada kode etik, serta memenuhi segala kewajiban dan menjauhi semua larangan. Sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum sekaligus terjaganya martabat dan kehormatan profesi notaris di tengah-tengah masyarakat.

Disampaikan bahwa Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) telah memberikan kewajiban kepada profesi notaris untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ) dan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Tejo menjelaskan, regulasi penerapan PMPJ dan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan didasarkan pada fakta bahwa notaris tidak hanya memberikan pelayanan berupa meresmikan kehendak para pihak ke dalam suatu akta autentik, tetapi juga memberikan jasa berupa mempersiapkan dan melakukan transaksi untuk kepentingan, dan atas nama pengguna jasanya seperti mengenai pembelian dan penjualan properti, pengelolaan terhadap uang, efek, atau produk jasa keuangan lainnya.

Selain itu terkait pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, atau rekening efek, pengoperasian dan pengelolaan perusahaan, dan pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.

“Berdasarkan hasil pengungkapan tindak pidana, notaris melalui pemberian jasa-jasa tersebut ternyata dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul harta kekayaan, sehingga harta kekayaan yang ada seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah,” ungkapnya.

Akibatnya, sambung Tejo, notaris selaku pemberi jasa dijerat dengan sanksi pidana karena memenuhi unsur delik turut serta. Untuk mencegah dimanfaatkannya profesi notaris sebagai gatekeeper pencucian uang, notaris yang akan memberikan jasa melakukan transaksi untuk kepentingan pengguna jasanya terlebih dahulu melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap profil dan transaksi pengguna jasanya.

“Apabila notaris menemukan transaksi yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa, notaris wajib melaporkan transaksi tersebut sebagai transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan,” imbuhnya.

“Kami telah menyediakan pedoman penerapan PMPJ beserta formulir-formulir penerapan PMPJ, yaitu customer due diligence, enhanced due diligence, dan penilaian tingkat risiko,” tandasnya.

Tejo juga mengingatkan para notaris untuk menjalankan jabatan paling lambat 60 hari sejak hari ini. Selain itu, notaris harus menyampaikan berita acara sumpah atau janji jabatan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, organisasi notaris, dan Majelis Pengawas Daerah Notaris.

Ning S

The post Lantik 412 Notaris, Kakanwil Kumham Jateng Ungkapkan Regulasi Penerapan PMPJ appeared first on SuaraBaru.id.