Oleh karena itu dia menyarankan kepada warganet, untuk tidak melakukan tindak pidana berupa penghinaan atau pernyataan permusuhan terhadap netizen atau golongan penduduk, berdasarkan karakter tertentu.

Dalam keterangan singkatnya melalui pesan WhatsApp, Sabtu (16/5/2026), ditegaskan oleh Pratama, yang juga Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, bahwa AI tidak bisa dipidana, karena berstatus sebagai objek hukum (alat), dan bukan subjek hukum.

BACA JUGA: Indonesia Miliki Potensi Besar Jadi Sport Nation

”Namun manusia, organisasi atau perusahaan di balik produk AI, baik pembuat, pengembang, atau pengguna akhir, bisa dipidana atas pelanggaran yang ditimbulkan oleh AI,” kata pengajar Ketahanan Siber di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI itu.

Dengan demikian, tidak hanya pembuat dan pengembang yang terancam pidana, tetapi pengguna akhir (end user), harus bertanggung jawab langsung, jika dengan sengaja menggunakan AI untuk melakukan kejahatan. Misalnya pencemaran nama baik, manipulasi dana, atau penipuan deepfake.

Penipuan deepfake sendiri merupakan modus kejahatan siber canggih, yang menggunakan AI untuk memalsukan suara, video, atau gambar seseorang (seringkali tokoh publik atau orang terdekat), yang bertujuan agar korban memberikan uang, data pribadi, atau akses keamanan.

BACA JUGA: Pertina Kota Surakarta Susun Program Rutin ‘Solo Boxing Fest’

Meskipun belum ada undang-undang khusus tentang AI, namun menurut Pratama, penegakkan hukum bisa menggunakan regulasi seperti KUHP terbaru, maupun Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

”Jadi, warganet yang menyebarkan ujaran kebencian dengan menggunakan AI, sangat bisa dipidana. Dalam hal ini, yang dilihat bukan bagaimana cara membuatnya, melainkan penyebarannya dan kontennya,” kata pria asal Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah ini.

Sigit Pr

The post Penyebaran AI Berkonten ‘Hate Speech’ Terancam Pidana appeared first on SuaraBaru.id.

Dilansir dari Suara.com, berbeda dengan putusan vonis Ferdy Sambo yang disambut dengan sorak para peserta sidang, dalam sidang putusan vonis Richard Eliezer ini disambut dengan isak tangis dan haru para peserta sidang dan penggemarnya.

Diketahui, Richard Eliezer atau Bharada E sebelumnya dituntut hukuman 12 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Namun, majelis hakim memutuskan, Richard Eliezer atau Bharada E divonis dengan hukuman yang lebih ringan, yakni 1 tahun 6 bulan.

Atas putusan vonis hakim tersebut, warganet pun mengungkapkan bahwa hal itu merupakan doa dari emak-emak seluruh nusantara.

Dikutip dari akun TikTok @breakingnew59 pada Rabu (15/2/2023), berikut komentar warganet terhadap putusan vonis Richard Eliezer atau Bharada E.

“Doa para emak-emak seluruh nusantara akhirnya diijabah…” tulis akun @lye***

“Buah dari kejujuran, ini contoh yah bagi kalian apapun itu jujur akan membawa kebaikan,” tulis akun @han***

“Doa kita semua terkabulkan dn Indonesia msih ad keadilan,” tulis akun @cha***

Ning Suparningsih

The post Bharada E Divonis Ringan, Warganet: Berkat Doa Emak-emak Seluruh Nusantara appeared first on SuaraBaru.id.

Pihak Nike dalam pernyataannya menyampaikan bahwa mereka tidak menggunakan kapas dari daerah tersebut.

Pada Kamis (25/03/2021), topik seputar pernyataan Nike itu termasuk di antara topik dengan tren tertinggi di Weibo media sosial seperti Twitter di China, dan badai kritik di media sosial itu memiliki dampak yang lebih luas.

Baca Juga: Malaysia Kirim Balik Sampah Plastik dari AS di Bawah Aturan Baru PBB

Aktor populer asal China Wang Yibo memutuskan kontraknya sebagai perwakilan Nike untuk menanggapi kritik media sosial atas pernyataan Nike soal Xinjiang, kata agensi yang menaungi Wang dalam sebuah pernyataan di Weibo, Kamis (25/03/2021).

Tidak jelas kapan Nike mengeluarkan pernyataannya karena tidak tertera tanggalnya, dan Nike belum dapat dihubungi untuk dimintai komentar.

“Kami prihatin dengan laporan kerja paksa di, dan terkait dengan, Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang (XUAR),” kata Nike dalam pernyataan itu.

Baca Juga: Perusahaan di Silicon Valley Tak Terburu-buru Buka kantor

“Nike tidak mengambil produk dari XUAR dan kami telah mengonfirmasi dengan pemasok kontrak kami bahwa mereka tidak menggunakan bahan tekstil atau benang pintal dari wilayah tersebut,” demikian pernyataan Nike itu.

Pernyataan Nike itu muncul setelah Uni Eropa, Amerika Serikat, Inggris dan Kanada pada Senin (22/3/2021) memberlakukan sanksi terhadap sejumlah pejabat China atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang. China membalas hal itu dengan sanksi terhadap para anggota parlemen dan institusi Eropa.

Setidaknya satu perusahaan pengecer daring China tampaknya menolak produk H&M di tengah serangan media sosial pada Rabu terhadap perusahaan Swedia tersebut karena mengatakan pihaknya “sangat prihatin” tentang laporan kerja paksa di wilayah paling barat China, Xinjiang

Ant-Claudia

The post Nike Dapat Kritik Warganet di Media Sosial China Atas Pernyataan Soal Xinjiang appeared first on SuaraBaru.id.