Hal itu disampaikan Kepala BPN Purworejo, Andri Kristanto selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Proyek Bendungan Bener, Kamis (21/7/2022).

Menurutnya, keseluruhan proses berjalan lancar bahkan melebihi perkiraan target.

Andri menerangkan, pada awalnya pihaknya menargetkan 200 bidang dapat diukur selama 4 hari. Namun perkembangan di lapangan menunjukkan, puluhan warga Wadas yang semula kontra secara spontan meminta lahannya ikut diukur.

Bahkan, Waliyah, pimpinan kelompok Wadon Wadas yang awalnya kontra dengan pembebasan lahan warga, secara sukarela minta diukur lahannya.

“Pada awalnya saya pribadi memperkirakan 200 bidang dapat diukur. Tapi ada warga yang datang secara spontan minta ikut diukur. Akhirnya berkembang menjadi 264 bidang. Total ada penambahan 64 bidang,” kata Andri.

Sejauh ini, masih ada 49 bidang lahan warga yang belum diukur. Dirinya mengimbau warga pemilik lahan segera menghubungi P2T untuk dilakukan pengukuran.

“Tim sewaktu-waktu siap dihubungi. Kalau bisa secepatnya,” tukasnya.

Dia menegaskan, usai proses pengukuran, tim P2T langsung memproses data yang dihimpun di lapangan pada Senin (18/7) lalu. Diperkirakan proses pengolahan data selesai dalam dua minggu.

“Selanjutnya hasil olah data diumumkan kepada warga terkait pada awal Agustus. Lalu ada proses penilaian dari Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) dan musyawarah. Hasil musyawarah itu nanti dilaporkan ke Lembaga Managemen Aset Negara (LMAN). Kemudian dilakukan proses penaksiran jumlah kompensasi yang akan dibayarkan kepada warga,” lanjutnya.

Diperkirakan bila seluruh tahapan proses berjalan lancar, dana kompensasi untuk tanah, bangunan serta tanam tumbuh yang diukur pada tahap II akan dibayarkan pada bulan November mendatang.

Selama kegiatan, kata dia, warga memberikan respon positif atas kehadiran tim P2T di lapangan.

“Sejauh ini semua proses berjalan sesuai harapan. Mudah-mudahan tuntas dalam beberapa bulan. Nanti dana untuk warga bisa secepatnya dibayarkan,” pungkas dia.

Ning Suparningsih

The post Dana Kompensasi Warga Wadas Dijadwalkan Cair November appeared first on SuaraBaru.id.

Warga Wadas juga menyatakan sikap akan terus menolak apabila tetap mencantumkan Desa Wadas sebagai objek pertambangan batuan andesit.

Perwakilan warga Wadas, Azim mengatakan, warga Wadas meminta untuk menghentikan segala bentuk proses pengadaan tanah di Desa Wadas.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/29 Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah pada 5 Juni 2020, memiliki jangka waktu satu tahun pemberlakuan. Artinya sejak tanggal 5 Juni 2021, segala aktifitas proses pengadaan tanah di Desa Wadas harus dihentikan.

“Namun, tidak ada sikap tegas dari Ganjar, bahkan, seakan menutupi dan tidak transparan terhadap akses informasi untuk warga Wadas,” kata Azim kepada awak media, Senin (21/6/2021).

Menurutnya, warga Wadas sudah menolak rencana pertambangan batuan andesit di Desa Wadas sebagai bahan material Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener, Purworejo, Jawa Tengah.

Bahkan, penolakan dilakukan sebelum terbitnya Surat Keputusan Izin Penetapan Lokasi Nomor 509/41 Tahun 2018 pada tanggal 7 Juni 2018 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo, yang berlaku hingga 2 tahun.

“Dengan mencantumkan Desa Wadas dalam terbitnya Izin Penetapan Lokasi tersebut menunjukkan bukti kesewenang-wenangan pemerintah, dan tidak mengedepankan aspirasi masyarakat Desa Wadas untuk menentukan nasibnya sendiri,” ungkapnya.

Disampaikan, Desa Wadas seharusnya tidak tercantum di dalam terbitnya Izin Penetapan Lokasi pembangunan Bendungan Bener. Desa Wadas yang diperuntukkan sebagai lokasi rencana pertambangan batuan andesit untuk menyuplai bahan material pembangunan Bendungan Bener melanggar ketentuan Undang-Undang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.

“Karena, kegiatan ‘Pertambangan Batuan Andesit’ bukan sebagai objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
Berbagai penolakan terus dilakukan oleh seluruh warga Wadas. Hingga pada 21 Juni 2021 sekarang ini sekitar 16.000 orang turut mendesak agar menghentikan rencana pertambangan batuan andesit di Desa Wadas,” tanfas Azim.

Artinya, lanjut dia, gelombang penolakan publik atas rencana pertambangan batuan andesit di Desa Wadas begitu besar dan pemerintah harus menghentikannya.

Pada kesempatan tersebut, warga Wadas yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (GEMPADEWA) menyatakan sikap. Adapun pernyataan sikap itu antara lain,
1. Mendesak Gubernur Jawa Tengah untuk menerima segala tuntutan warga Wadas;
2. Mendesak Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk mengehentikan segala bentuk perampasan tanah di Desa Wadas;
3. Mendesak Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk tidak memfasilitasi aktifitas tambang dan perusakan alam di Desa Wadas dengan dalih kepentingan umum;
4. Menuntut Presiden Joko Widodo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan aparat penegak hukum untuk menegakkan prinsip-prinsip kemanusiaan dan hak asasi manusia;
5. Menuntut Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Pemerintahan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang mengedepankan kepentingan rakyat, transparan, dan tidak diskriminatif terhadap warga Wadas.
6. Menyerukan kepada publik bahwa sikap warga Wadas konsisten menolak segala rencana pertambangan batuan andesit di Desa Wadas.

Ning

The post Tolak Rencana Pertambangan Batuan Andesit, Warga Wadas Geruduk Kantor Gubernur appeared first on SuaraBaru.id.