Target tersebut disampaikan Sam’ani saat meninjau langsung layanan helpdesk LHKPN di Pendopo Kabupaten Kudus, Senin (5/1/2026). Ia berharap, melalui layanan pendampingan tersebut, kepatuhan pelaporan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dapat mencapai hampir 100 persen.

“Dengan adanya helpdesk ini, kami berharap seluruh wajib lapor bisa menyelesaikan LHKPN lebih awal dan tidak menunggu mendekati batas waktu,” ujar Sam’ani.

Dalam peninjauan itu, Sam’ani menemukan momen unik saat melihat salah satu kepala desa yang tengah mengisi laporan LHKPN. Dengan seizin yang bersangkutan, Bupati mengamati data harta kekayaan yang diinput dan mendapati kondisi keuangan kepala desa tersebut justru tercatat minus.

“Ini hartanya sekitar Rp600 juta, tapi utangnya sampai Rp800 juta. Jadi malah minus. Ini layak dapat santunan,” kata Sam’ani dengan bercanda yang kemudian disambut tawa para pejabat yang hadir.

Si Kades bersangkutan kemudian berkilah bahwa hutang yang dipunyai adalah merupakan hutang produktif untuk usaha.

Meski disampaikan dengan nada bercanda, Sam’ani tetap memberikan apresiasi kepada kepala desa tersebut serta seluruh pejabat di Kabupaten Kudus yang berkomitmen menyelesaikan pelaporan LHKPN sesuai arahan.

“Saya sampaikan apresiasi kepada semua pejabat yang mau menyelesaikan LHKPN lebih awal,” tegasnya.

Sam’ani menekankan, percepatan pelaporan LHKPN penting untuk mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Ia juga mengimbau para wajib lapor agar menyiapkan dokumen pendukung, termasuk e-filing pajak, sejak awal agar proses pelaporan berjalan lancar.

Sementara itu, Inspektur Daerah Kudus Eko Djumartono menjelaskan bahwa helpdesk LHKPN disiapkan khusus untuk membantu para wajib lapor yang mengalami kendala teknis dalam pengisian data. Layanan ini telah dibuka sejak Jumat (2/1/2026) dan terus dimanfaatkan oleh sejumlah pejabat.

“Dari total 222 wajib lapor LHKPN di Kabupaten Kudus, hingga Senin (5/1) pagi, sebanyak 68 orang atau sekitar 40 persen sudah menyampaikan laporan,” ungkap Eko.

Para wajib lapor tersebut meliputi kepala desa, kepala dinas, pejabat eselon II, auditor, anggota Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (Pokja PBJ), serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPKOM) yang terdiri dari camat dan kepala bagian.

Eko menyebutkan, kendala yang kerap dihadapi wajib lapor antara lain penilaian nilai harta, seperti penggunaan harga pasar atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk tanah, serta perhitungan mutasi saldo rekening bank. Seluruh kendala tersebut difasilitasi melalui helpdesk agar tidak menghambat proses pelaporan.

Meski ada upaya percepatan, Eko menegaskan bahwa batas akhir pelaporan LHKPN tetap mengacu pada ketentuan KPK, yaitu 31 Maret 2026. Namun, Pemerintah Kabupaten Kudus menargetkan sebagian besar laporan dapat rampung sejak awal Januari sebagai wujud komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Ali Bustomi

The post Pantau Helpdesk LHKPN, Bupati Kudus Temukan Kades dengan Kekayaan Minus appeared first on SuaraBaru.id.

Di video tersebut, Bellinda mendatangi beberapa PKL di Kawasan Alun-alun Simpang Tujuh dan menanyakan KTP nya. Saat mendapati ada PKL yang bukan warga Kudus, Bellinda meminta yang bersangkutan untuk pindah KTP Kudus.

Unggahan video Wabup Bellinda tersebut sontaj menuai reaksi. Salah satu komentar kritis datang dari akun @viergaesha23 yang mempertanyakan, “Apakabar orang2 kudus yg berjualan di luar kudus..? Apakah perlu diperlakukan sama kyk gtt?”

Komentar tersebut mendapat dukungan dari warganet lain. Akun @noni.6651 menyindir, “Emang dasar yang dagang di trotoar itu di larang karena mengganggu, jadi kalau mau ngelarang ya di larang aja, nggak usah pake embel-embel akamsi.”

Baca Juga: 

Larang PKL Non-KTP Kudus Jualan, Wabup Bellinda Birton Tuai Kritik Netizen

Bejat! Siswa SMP di Kudus Dirudakpaksa, Rekaman Videonya Disebar

Kritik juga muncul karena kebijakan ini dianggap berpotensi diskriminatif dan tidak menyentuh akar persoalan, seperti penataan ruang kota dan fasilitas usaha kecil. Sebagian netizen meminta agar Pemkab Kudus fokus pada penataan lokasi dagang dan peningkatan fasilitas bagi semua pedagang tanpa melihat asal domisili.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menegaskan bahwa tidak ada rencana penggusuran bagi PKL Alun-alun yang ber KTP non-Kudus.

“Nggak ada kalau di Kudus. Kalau mau digusur pastinya sudah sejak lama,”ujar Sam’ani yang juga didampingi Bellinda saat hadir di peresmian Gedung layanan baru Perumda Tirta Muria, Jumat (25/4).

Hanya saja, Sam’ani menyampaikan bahwa sebagai pimpinan daerah, pihaknya memiliki perhatian lebih kepada warganya. Artinya, warga Kudus akan menjadi prioritas.

“Kan itu prioritas. Saya dan Mbak Bellinda ini kan Bupati dan Wakil Bupati Kudus. Apa salahnya memperhatikan warga Kudus. Bukan mengusir lho ya (warga lain ber KTP non-Kudus). Tapi kalau lama tinggal di Kudus, kan lebih baik pindah jadi warga Kudus biar bisa berkontribusi lebih baik,”tandasnya.

Sam’ani juga menegaskan bahwa Pemerintah Daerah berkomitmen menata PKL secara lebih baik. Terkait zona larangan, akan dilakukan penertiban tanpa harus menghilangkan mata pencaharian orang.

“Kami masih punya hati. Kalau mau jualan silahkan, tapia da areanya,”ujarnya.

Ali Bustomi

The post Tanggapi Video Wabup Bellinda Soal PKL Ber KTP non-Kudus, Ini Komentar Bupati Sam’ani appeared first on SuaraBaru.id.

“Setiap sekolah harus memastikan tidak ada praktik perundungan yang terjadi di lingkungan pendidikan,” tegas Bupati usai menandatangani komitmen Gerakan Anti Perundungan.

Ia meminta seluruh guru, terutama guru Bimbingan dan Konseling (BK), berperan aktif dalam membimbing dan mengawasi peserta didik. Sam’ani menekankan bahwa perbedaan latar belakang keluarga maupun karakter siswa bukanlah alasan untuk membenarkan tindakan perundungan.

“Guru BK memiliki peran penting dalam membentuk lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan atau perundungan di sekolah,” tegasnya.

Selain itu, Bupati juga mengajak siswa-siswi membiasakan diri dengan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat yang digagas Kementerian Pendidikan. Kebiasaan tersebut meliputi rajin beribadah, rutin berolahraga, makan makanan bergizi, semangat belajar, aktif bersosialisasi, dan tidur tepat waktu.

“Kami ingin siswa SMP 2 Kaliwungu dan seluruh pelajar di Kudus membiasakan kebiasaan baik ini sebagai fondasi karakter masa depan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan. Ia mendorong siswi untuk rutin mengonsumsi tablet tambah darah sebagai langkah mencegah anemia, sekaligus mempersiapkan diri menjadi bagian dari Generasi Emas Indonesia 2045.

“Anak-anak harus sehat agar semangat belajar. Dengan daya ingat yang masih kuat, mereka bisa menyerap pelajaran dengan maksimal. Inilah salah satu langkah menuju terwujudnya Generasi Emas,” tambahnya.

Senada, Wakil Bupati Kudus Bellinda Birton turut mendukung pentingnya menjaga kesehatan siswa, khususnya para siswi. Menurutnya, pemberian tablet tambah darah tidak hanya mencegah anemia, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mencegah stunting pada generasi mendatang.

“Pemenuhan gizi sejak dini sangat penting. Jika gizi calon ibu terpenuhi, termasuk zat besi dan hemoglobin, maka risiko stunting bisa ditekan,” jelas Bellinda.

Ia juga mengajak siswa untuk membiasakan sikap disiplin dan tertib, termasuk dalam mengikuti upacara bendera sebagai wujud cinta terhadap tanah air.

“Disiplin adalah cerminan karakter baik. Mari kita jaga semangat mengikuti upacara dan mencintai Indonesia,” pesannya.

Menanggapi tantangan era digital, Bellinda mengingatkan pentingnya literasi digital di kalangan siswa dan guru. Ia menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi secara bijak untuk mendukung pembelajaran dan pencapaian cita-cita, serta menjauhi dampak negatif seperti judi online.

“Teknologi bisa menjadi alat bantu yang luar biasa jika digunakan dengan bijak. Namun, pengawasan dari guru dan orang tua tetap penting agar siswa tidak terjerumus dalam sisi negatif digitalisasi,” tutupnya.

Ali Bustomi

The post Sekolah di Kudus Diminta Bebas dari Perundungan, Bupati: Guru BK Harus Aktif Awasi Siswa appeared first on SuaraBaru.id.

Langkah PKB tersebut tentu cukup berasalan mengingat partai pimpinan Muhaimin Iskandar tersebut adalah satu diantara tiga partai pengusung pasangan Tamzil-Hartopo dalam Pilkada 2018 silam. Selain PKB, dua partai pengusung lainnya adalah PPP dan Hanura.

PKB juga merupakan partai dengan raihan kursi terbanyak dibandingkan dua partai pengusung lainnya.

Ketua DPC PKB Kudus, Mukhasiron mengatakan pengisian jabatan Wakil Bupati untuk mendampingi Hartopo saat dilantik menjadi Bupati Definitif tersebut dirasa cukup penting.

Baca Juga: 

DPRD Kudus Usulkan Hartopo Sebagai Bupati Kudus

Menurutnya, demi keberlangsungan pemerintah yang baik serta untuk efektifitas pelayanan masyarakat Kabupaten Kudus, jabatan wakil bupati haruslah terisi.

“Kalau ada bupati dan wakilnya kan masyarakat bisa terlayani dengan baik,” ujar dia.

The post PKB Ancang-Ancang Incar Posisi Wakil Bupati Kudus appeared first on SuaraBaru.id.