Sesuai salinan SK Bupati tersebut, keberadaan TP3D bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah sesuai dengan visi-misi Bupati Kudus, melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Dalam SK tersebut dijelaskan, TP3D memiliki sejumlah tugas strategis, di antaranya:

Mengidentifikasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Kudus.

Menyusun kajian, telaahan, serta rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Pemkab Kudus dalam perencanaan pembangunan daerah.

Memberikan analisis serta rumusan kebijakan pembangunan.

Memberikan masukan berupa solusi terhadap permasalahan pembangunan daerah.

Melakukan monitoring, evaluasi, serta melaporkan hasil kinerja kepada Bupati Kudus.

Dalam pelaksanaannya, TP3D bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan berlaku efektif sejak SK diterbitkan.

Struktur dan Keanggotaan TP3D Kudus

Adapun struktur kepengurusan TP3D Kudus adalah sebagai berikut:

The post Bupati Kudus Resmi Bentuk TP3D, Berikut Tugas dan Daftar Lengkap Anggotanya appeared first on SuaraBaru.id.

Padahal, program HKGS merupakan salah satu program andalan yang masuk dalam visi misi Bupati Kudus Sam’ani Intakoris dan Wabup Bellinda Birton.

Penolakan tersebut disampaikan oleh Forum Komunikasi Wiyata Bakti (FKWB), Forum Peduli Pendidikan Madrasah Swasta (FPPMS), Badan Koordinasi Lembaga Pendidikan Al Qur’an (BADKO LPQ), dan Forum Komunikasi Madrasah Diniyah (FKMD) dalam pertemuan yang berlangsung di Ulamsari, Rabu (13/8/2025).

Ketua FKMD Kudus, Syufa’at, mengungkapkan bahwa dugaan pemangkasan ini terkuak saat pembahasan anggaran antara Komisi D DPRD Kudus dan sejumlah OPD. Ia menjelaskan, Bupati Kudus melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelumnya mengajukan alokasi HKGS untuk 12 bulan, namun muncul indikasi pemotongan menjadi 9 bulan pada tahap pembahasan.

“Di RPJMD, visi dan misi Bupati Kudus sudah jelas menyebutkan bahwa HKGS diberikan Rp1 juta per bulan selama lima tahun. Jika kemudian dikurangi menjadi 9 bulan, itu sama saja melanggar RPJMD dan komitmen visi misi bupati,” ujar Syufa’at.

Menurutnya, kebijakan itu dapat melukai hati para guru yang telah mengabdikan diri untuk mencerdaskan generasi muda. Keempat forum pun mendesak pimpinan DPRD, Badan Anggaran, dan TAPD agar mempertahankan penyaluran HKGS selama 12 bulan penuh di tahun 2026. Bahkan, jika diperlukan, ribuan guru penerima HKGS siap datang ke DPRD untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kudus, Mardijanto, membantah adanya rencana pemangkasan tersebut. Ia menegaskan, pihaknya justru memastikan HKGS tetap disalurkan selama 12 bulan. Selain itu, Komisi D juga mendorong verifikasi ulang penerima untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

“Sudah ada laporan bahwa ada guru yang baru mengajar setahun dengan jam mengajar minim, tetapi tetap menerima Rp1 juta per bulan. Kriteria penerima harus jelas. Dalam rapat koordinasi dengan Disdikpora, kami akan meminta data hasil verifikasi tersebut,” ungkapnya.

Mardijanto menambahkan, dalam pembahasan bersama Banggar dan TAPD, pihaknya memprioritaskan keberlanjutan program unggulan bupati tersebut. Ia mengimbau para guru swasta yang tergabung dalam empat forum untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu yang beredar. “DPRD Kudus berkomitmen mengawal penuh visi, misi, dan program unggulan bupati,” tegasnya.

Ali Bustomi

The post Program Unggulan Bupati Kudus HKGS 12 Bulan, Terancam Hanya Jadi 9 Bulan appeared first on SuaraBaru.id.

Meski mengalami defisit sebesar Rp 208,7 miliar, sektor infrastruktur dan program prioritas visi misi kepala daerah tetap menjadi fokus utama.

Berdasarkan laporan Badan Anggaran, pendapatan daerah dalam APBD-P 2025 ditetapkan sebesar Rp 2,420 triliun, sedangkan total belanja daerah mencapai Rp 2,629 triliun. Defisit tersebut akan ditutup melalui pembiayaan netto dalam jumlah yang sama.

Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus menjalankan visi dan misi kepala daerah yang telah dicanangkan sejak awal masa jabatan.

“Alhamdulillah, Ranperda tentang perubahan sudah disetujui. Kami akan fokus memfasilitasi pembangunan infrastruktur serta menjalankan visi dan misi kepala daerah. Evaluasi penyerapan anggaran sebelumnya juga menjadi perhatian kami,” ujar Sam’ani.

Ketua DPRD Kudus, Masan, juga menekankan pentingnya percepatan realisasi anggaran, khususnya pada sektor-sektor vital yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Sekarang ini banyak jalan rusak. Kita akomodir dalam APBD-P ini. Harapannya, realisasi anggaran bisa cepat agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ungkapnya.

Walk Out Wakil Ketua DPRD

Rapat paripurna pengesahan APBD-P 2025 juga diwarnai aksi walk out oleh Anis Hidayat, Wakil Ketua DPRD Kudus dari Partai Golkar. Ia menyatakan secara terbuka penolakannya terhadap pengesahan APBD-P, dengan alasan tetap pada sikap sebelumnya yang telah menolak KUA-PPAS RAPBD-P 2025.

“Saya sebelumnya menolak KUA-PPAS. Jadi, dengan konsisten, saya juga tidak menyetujui pengesahan APBD-P Kudus 2025 ini,” tegas Anis sebelum meninggalkan ruang sidang.

Meski demikian, Bupati Sam’ani dan Ketua DPRD Masan sama-sama menghormati sikap politik Anis. Masan menegaskan bahwa secara aturan, persetujuan APBD-P tetap sah karena telah mendapat dukungan mayoritas anggota dewan.

“Proses pengambilan keputusan dalam demokrasi itu ada dua, yaitu musyawarah mufakat atau voting. Kalau mayoritas menyetujui, maka tetap sah,” tandasnya.

Pengesahan APBD-P 2025 ini diharapkan menjadi momentum percepatan pembangunan dan penanganan infrastruktur, utamanya jalan-jalan rusak yang menjadi keluhan masyarakat Kudus.

Ali Bustomi

The post APBD-P Kudus 2025 Defisit Rp 208,7 Miliar, Infrastruktur dan Visi Misi Bupati Tetap Jadi Prioritas appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Badan Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kudus Djati Solechah mengatakan total pagu anggaran APBD Kabupaten Kudus tahun 2025 untuk semua OPD mencapai Rp 2,4 triliun.

Djati mengakui, berdasarkan laporan triwulan pertama, serapan anggaran untuk kegiatan fisik masih berada di angka 21,69 persen.

“Memang masih di bawah target sebesar 25,26 persen,”kata Djati, Selasa (22/4).

Ditambahkan, dari laporan penyerapan yang ada, total SPJ yang masuk mencapai Rp 451 miliar. Dari SPJ yang sudah diajukan tersebut, yang sudah terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang sudah dilakukan sebesar Rp 448 miliar.

Lebih lanjut, Djati mengatakan serapan anggaran yang minim atau realisasinya di bawah target disebabkan beberapa faktor.

Program efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah membuat proses pelaksanaan program kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan dalam APBD Kudus 2025 sedikit tertunda.

“Terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 memang membuat beberapa kegiatan yang direncanakan harus ditunda dulu. Selain itu, juga ada efisiensi daerah untuk sinkronisasi visi dan misi kepala daerah,”ujarnya.

Adanya transisi kepemimpinan juga berpengaruh pada serapan anggaran. OPD juga akan menunggu Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik lebih dulu sebelum melaksanakan kegiatan pembangunan.

“Jadi banyak yang menunggu pelantikan karena OPD memang harus meminta arahan dari Pimpinan Daerah,”tukasnya.

Meski demikian, Djati optimistis penyerapan anggaran akan segera berjalan lancar. Diharapkan, serapan anggaran pada APBD bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus seiring dilaksanakannya kegiatan pembangunan daerah.

Berdasarkan laman LPSE Kabupaten Kudus, memang belum banyak program kegiatan pembangunan yang sudah dilelang. Beberapa paket kegiatan OPD masih sebatas lelang jasa konsultan perencanaan. Sementara, kegiatan fisiknya masih menunggu hasil perencanaan tersebut selesai.

Ali Bustomi

The post Pembangunan Daerah Tertunda, Serapan Fisik APBD Kudus 2025 di Bawah Target appeared first on SuaraBaru.id.